b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi

4. Kebutuhan akan listrik terus bertambah terutama di wilayah perkotaan,
hal ini dapat dilihat dari perkembangan daya terpasang pada produksi
listrik yang terjual serta jumlah pelanggan listrik yang dari tahun ke tahun
cenderung meningkat. Pada tahun 2005, daya terpasang mencapai
84.895.215 VA, produksi listrik yang terjual 130.654.263 kwh dengan
jumlah pelanggan mencapai 79.959 yang terdiri dari 73.188 pelanggan
rumah tangga, 4.177 pelanggan usaha, 2.436 pelanggan publik dan 158
pelanggan industri. Seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan dan daya
yang terjual, pendapatan PT.PLN Kota Sukabumi pada tahun 2005 juga
menalami kenaikan sebesar 16.84% dari Rp. 68,3 milyar pada tahun
2004 menjadi Rp. 79.8 milyar pada tahun 2005.
5. Prasarana Air Minum merupakan prasarana yang tidak kalah pentingnya,
sejalan dengan perkembangan penduduk, maka kebutuhan akan air
bersih pun menjadi semakin penting dan pada akhirnya berdampak pada
meningkatnya permintaan akan air bersih. Volume air minum yang
disalurkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 8,45%
yaitu dari 4.288.285 m³ pada tahun 2004 menjadi 4.650.912 m³.
Sementara itu dari 22.345 pelanggan PDAM Kota Sukabumi, pelanggan
terbanyak adalah dari kategori pelanggan non niaga sebanyak 20.837
pelanggan (93,25%), sedangkan jumlah pelanggan terkecil adalah
kategori pelanggan industri, yaitu hanya sebanyak 18 pelanggan.
E. POLITIK
1. Perkembangan proses demokratisasi ditandai dengan beberapa
perubahan yang terjadi selama kurun waktu 1998 – 2002 dan dalam
masa transisis tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah mengalami
4 kali perubahan dasar konsesus dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara baik untuk kelembagaan negara maupun
untuk masyarakat sipil, proses perubahan politik berlangsung
sedemikian cepat kearah kebebasan dan dampak positif adalah
mendorong paradigma penyelenggaraan pembangunan yang
partisipatoris sesuai dengan prinsip clean and good governance.
2. Berkaitan dengan kemajuan demokratisasi dapat terlihat pula dengan
telah berkembangnya kesadaran hak masyarakat dalam kehidupan
politik yang dalam jangka panjang mampu dan mempunyai inisiatif bagi
pengelolaan urusan publik. Peran tersebut tidak terlepas pula dalam
peran partai politik, organisasi pemerintah maupun organisasi
masyarakat sipil lainnya.
3. Perkembangan demokratisasi juga ditandai dengan adanya perubahan
hubungan antara pusat dengan daerah dan perbedaan posisi antara
legislatif dan eksekutif hal ini yang akibat konsekwensi yang ditimbulkan
adanya Undang-undang Republik Indobnesia nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan
mengatur hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan, Sampai
Rancangan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 II - 12