b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi
b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi
b. Bab II - Pemerintah Kota Sukabumi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. Kebutuhan akan listrik terus bertambah terutama di wilayah perkotaan,<br />
hal ini dapat dilihat dari perkembangan daya terpasang pada produksi<br />
listrik yang terjual serta jumlah pelanggan listrik yang dari tahun ke tahun<br />
cenderung meningkat. Pada tahun 2005, daya terpasang mencapai<br />
84.895.215 VA, produksi listrik yang terjual 130.654.263 kwh dengan<br />
jumlah pelanggan mencapai 79.959 yang terdiri dari 73.188 pelanggan<br />
rumah tangga, 4.177 pelanggan usaha, 2.436 pelanggan publik dan 158<br />
pelanggan industri. Seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan dan daya<br />
yang terjual, pendapatan PT.PLN <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong> pada tahun 2005 juga<br />
menalami kenaikan sebesar 16.84% dari Rp. 68,3 milyar pada tahun<br />
2004 menjadi Rp. 79.8 milyar pada tahun 2005.<br />
5. Prasarana Air Minum merupakan prasarana yang tidak kalah pentingnya,<br />
sejalan dengan perkembangan penduduk, maka kebutuhan akan air<br />
bersih pun menjadi semakin penting dan pada akhirnya berdampak pada<br />
meningkatnya permintaan akan air bersih. Volume air minum yang<br />
disalurkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 8,45%<br />
yaitu dari 4.288.285 m³ pada tahun 2004 menjadi 4.650.912 m³.<br />
Sementara itu dari 22.345 pelanggan PDAM <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong>, pelanggan<br />
terbanyak adalah dari kategori pelanggan non niaga sebanyak 20.837<br />
pelanggan (93,25%), sedangkan jumlah pelanggan terkecil adalah<br />
kategori pelanggan industri, yaitu hanya sebanyak 18 pelanggan.<br />
E. POLITIK<br />
1. Perkembangan proses demokratisasi ditandai dengan beberapa<br />
perubahan yang terjadi selama kurun waktu 1998 – 2002 dan dalam<br />
masa transisis tersebut <strong>Pemerintah</strong> Republik Indonesia telah mengalami<br />
4 kali perubahan dasar konsesus dalam penyelenggaraan kehidupan<br />
berbangsa dan bernegara baik untuk kelembagaan negara maupun<br />
untuk masyarakat sipil, proses perubahan politik berlangsung<br />
sedemikian cepat kearah kebebasan dan dampak positif adalah<br />
mendorong paradigma penyelenggaraan pembangunan yang<br />
partisipatoris sesuai dengan prinsip clean and good governance.<br />
2. Berkaitan dengan kemajuan demokratisasi dapat terlihat pula dengan<br />
telah berkembangnya kesadaran hak masyarakat dalam kehidupan<br />
politik yang dalam jangka panjang mampu dan mempunyai inisiatif bagi<br />
pengelolaan urusan publik. Peran tersebut tidak terlepas pula dalam<br />
peran partai politik, organisasi pemerintah maupun organisasi<br />
masyarakat sipil lainnya.<br />
3. Perkembangan demokratisasi juga ditandai dengan adanya perubahan<br />
hubungan antara pusat dengan daerah dan perbedaan posisi antara<br />
legislatif dan eksekutif hal ini yang akibat konsekwensi yang ditimbulkan<br />
adanya Undang-undang Republik Indobnesia nomor 32 tahun 2004<br />
tentang <strong>Pemerintah</strong>an daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun<br />
2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang<br />
mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan<br />
mengatur hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan, Sampai<br />
Rancangan RPJPD <strong>Kota</strong> <strong>Sukabumi</strong> Tahun 2005-2025 <strong>II</strong> - 12