Download - Pemerintah Kota Sukabumi

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang 

telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana 

Strategis SKPD BAPPEDA Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013. 

Rencana Strategis BAPPEDA Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 

adalah sebagai implemetasi dari amanat Undang-undang No 32 Tahun 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Penyusunan Renstra Bappeda ini berpedoman kepada Surat Edaran 

Mentri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang 

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 

Rencana Strategis Bappeda pada hakikatnya adalah komitmen 

bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan 

pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus 

menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan di masa depan. 

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Bappeda ini, semoga 

menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para 

RENSTRA BAPPEDA KOTA SUKABUMI TAHUN 2008-2013 

i

Karyawan Bappeda Kota Sukabumi didalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya . Amin. 

Kepala Bappeda Kota Sukabumi, 

Ir.H.DODI ROSADI, DS,Dipl, SE 

Pembina Utama muda 

NIP : 110 025 917 


ii

DAFTAR ISI 

Halaman 

Kata Pengantar ……………………………………………………………. 

Daftar Isi…………………………………………………………………… 

i 

iii 

Bab I. Pendahuluan ……………………………………………………..... I - 1 

1.1. Latar Belakang …………………………………………………. I - 1 

1.2. Maksud Dan Tujuan …………………………………………... I - 2 

1.3. Landasan Hukum ……………………………………………… I - 3 

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya………………………………………...... I – 5 

1.5. Kerangka Penyempurnaan Renstra Bappeda ………………. I – 7 

1.6. Sistematika Penulisan …………………………………………. I – 8 

Bab. II. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ………………………….... II – 1 

2.1. Struktur Organisasi ………………………. ………………… II – 1 

2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ………………….. II – 3 

2.2.1. Kepegawaian ……………………………………….......... II – 3 

2.2.2. Perlengkapan ………………………………………......... II – 9 

2.3. Tugas dan Fungsi ……………………………………………… II – 10 

2.3.1. Umum…………………………………………………...... II – 10 


iii

2.3.2. Khusus ……………………………………….................... II – 10 

2.3.3. Kegiatan Pokok Organisasi ……………………….......... II – 24 

BAB. III. Profil Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ……………….……………................................................ III – 1 

3.1. Kondisi Umum Masa Kini …..……………………………....... III – 1 

3.1.1. Umum ………………………............................................ III – 1 

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal…………………………… III – 7 

3.2.1. Kelemahan Internal ………………………....................... III – 7 

3.2.2. Kekuatan Internal ……………………….......................... III – 8 

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal …………………………… III – 10 

3.3.1. Peluang Eksternal ……………………….......................... III – 10 

3.3.2. Tantangan ………………………...................................... III – 11 

3.4. Rumusan permaasalahan Strategi yang dihadapi 

III – 12 

Masa kini ……………………………………………………….. 

3.5. Rumusan Perubahan Kecenderungan masa depan 

III – 13 

Yang berpengaruh pada Tupoksi …………………………… 

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang 

III – 17 

Perlu dilakukan ……………………………………………… 

BAB. IV. Visi,Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan ........................... IV – 1 

4.1. Visi Bappeda ……………………………………………....... IV – 1 

4.2. Misi Bappeda ……………………………………………..... IV – 4 


iv

4.3. Tujuan Bappeda ………………………………………......... IV – 5 

4.4. Strategi ……………………………………………................ IV – 7 

Bab V. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja ................................. V – 1 

5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja 

V – 1 

Bappeda ................................................................................ 

5.2. Program, Kegiatan Lintas SKPD ........................................ V – 8 

5.3. Program, Kegiatan Lintas Kewilayahan ............................ V – 8 

5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan .............. V – 8 

Bab VI. Penutup ................................................................................ ........... VI – 1 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Lampiran – lampiran 

VI 

VII 

VIII 


v

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Bappeda Kota Sukabumi Per 

Oktober 2008 ……………………………………………… II – 3 

Tabel 2.2. Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Sukabumi dengan 

adanya perubahan SOTK seuai dengan Perda No.6 II – 4 

Tahun 2008 ………………………………………………….. 

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan 

Golongan (Per Oktober 2008) ……………………………... II – 6 

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai menurut latarbelakang 

pendidikan………………………………………………....... II – 7 

Tabel 2.5. Daftar Perlengkapan sampai dengan tahun 2008 ............. II – 9 

Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Bappeda berdasarkan urusan 

yang sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006…. II – 25 

Tabel 3.1. Kedudukan, Ruang lingkup, dan muatan / isi 

perencanaan …………………………………………............ III – 2 

Tabel 3.2. Isu sentral yang akan berpengaruh terhadap proses 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kota III – 14 

Sukabumi …………………………………………………… 

Tabel 5.1. Program dalam RPJMD yang sesuai dengan 

Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 dan disesuaikan V – 2 

dengan program dan kegiatan Bappeda Kota 

Sukabumi.. 


vi

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1. Hubungan Renstra Bappeda dengan Dokumen 

Perencanaan lainnya …………………....................... I – 6 

Gambar 1.2. Kerangka Penyempurnaan Renstra Bappeda …………. I – 7 

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 ……….... II – 2 

Tabel 2.2. Alur Kerja Bappeda Kota Sukabumi ………………….. II - 8 


vii

BAB I 

P E N D A H U L U A N 

1.1. Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Bappeda merupakan 

implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra 

SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dan bersifat indikatif. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan 

bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana 

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat pusat dan daerah. 

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

menjelaskan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan ,strategi, 


I-1

kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai 

dengan 

tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta 

berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 dan bersifat indikatif. 

Penyusunan Renstra SKPD Bappeda Tahun 2008-2013 

berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

050/2020/SJ 

Tanggal 11 Agustus 2005. Berangkat dari ketentuanketentuan 

yang ada, Bappeda Kota Sukabumi sebagai salah satu lembaga 

teknis instansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Sukabumi dituntut untuk mempunyai rencana strategis SKPD, mengingat 

Renstra yang telah ada berakhir sampai dengan tahun 2008. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Strategis SKPD BAPPEDA Kota 

Sukabumi Tahun 2008–2013 adalah sebagai upaya atau langkah ke depan : 

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan 

program dan kegiatan setiap tahun 

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang ; 

2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, 

efisien, dan berkelanjutan. 


I-2

3. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

antar pelaku pembangunan. 

Adapun tujuannya adalah tersedianya dokumen perencanaan 

untuk periode 5 (lima) tahun (2008-2013) untuk dijadikan pedoman atau 

acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda guna 

mendukung tercapainya tujuan dari Visi dan Misi Bappeda Kota 

Sukabumi. 

1.3. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis SKPD 

BAPPEDA Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional ; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 


I-3

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tentang Pedoman 

Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Sukabumi; 

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor ........ Tahun .......... tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2005 – 2025 ; 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor ........ Tahun .......... 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2008-2013; 

11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor ........ Tahun ....... tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota 

Sukabumi; 


I-4

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Rencana Strategis SKPD BAPPEDA Kota Sukabumi Tahun 

2008-2013, mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif 

dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu ; Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi 2003 - 2011 dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka 

keberadaan Renstra-Bappeda merupakan satu bagian yang utuh dari 

manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi khususnya 

dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang 

dalam RPJM Daerah Kota Sukabumi, serta dari keberadaannya - untuk 

setiap tahunnya selama periode perencanaan - akan dijadikan pedoman 

bagi penyiapan Rencana Kerja Bappeda (Renja-Bappeda) yang dalam 

penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kota Sukabumi. 


I-5

Gambar - 1.1 

Hubungan Rensra-Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Pedoman 

Pedoman 

Renstra 

KL 

Renja KL 

RKA 

K/L 

Rincian 

APBN 

RPJP 

Nasional 

Pedoman 

RPJM 

Nasional 

Dijabarkan 

Pedoman 

RKP RAPBN APBN 

Direalisasikan Melalui Musrenbang 

Pedoman Dijabarkan Pedoman 

RPJP 

Daerah 

RPJM 

Daerah 

RKPD RAPBD APBD 

Pedoman 

Pedoman 

Renstra 

Bappeda 

Renja 

Bappeda 

RKA 

Bappeda 

Rincian 

APBD 

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan 

Renja- Bappeda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran (RKA) Bappeda yang dalam kaitan ini pula substansi RKA 

tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (RAPBD). Gambaran tentang hubungan antara Renstra - 

Bappeda dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan 

dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem 

keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 


I-6

1.5 KERANGKA PENYEMPURNAAN RENSTRA-BAPPEDA 

Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundangan 

yang ada yang telah memberikan mandat Bappeda dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani bidang 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta dengan 

memperhatikan Rancangan Awal Renstra-Bappeda yang sebelumnya 

telah tersusun berikut kegiatan yang telah diagendakan pada tahun 

anggaran 2006, maka kerangka pikir penyempurnaan Renstra-Bappeda 

Tahun 2006-2010, adalah sebagai berikut : 

UU No 25 Tahun 2004 

Tentang 

Sistem 

Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Perda No … Tahun …. 

Tentang RPJMD Tahun 

2008 - 2013 

Sasaran 

Pembangun 

an Daerah 

(RPJMD 

2008-2013) 

KEGIATAN 

Perda No …. Tahun … 

Tentang Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah 

MANDAT 

Renstra 

Bappeda 

2008-2013 

EKSISTING 

Peraturan Walikota No … 

Tahun … tentang 

Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Bappeda 

Keputusan Walikota 

Sukabumi No … Tahun … 

Tentang Kegiatan 

Bappeda 

SE Mendagri 050 / 2020 / SJ, 

Tanggal 11 Agustus 2005 tentang 

petunjuk penyusuna Dokumen 

RPJPD dan RPJMD 

Rancangan 

Awal Renstra 

Bappeda 

2008-2013 

Gambar 1.1 

Kerangka Penyempurnaan Renstra Bappeda Kota Sukabumi 


I-7

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika naskah Renstra-Bappeda 2008-2013 disusun, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan 

hukum, hubungan Renstra-Bappeda dengan dokumen perencanaan 

lainnya serta kerangka penyempurnaan Renstra-Bappeda 

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA 

Bab ini berisi struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan 

serta tugas dan fungsi Bappeda 

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini berisi kondisi umum daerah masa kini serta kondisi yang 

diinginkan serta proyeksi ke depan 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

Bab ini berisi visi dan misi Bappeda, tujuan, strategi dan kebijakan 

Bappeda 

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN 

Bab ini berisi Program dan Kegiatan Bappeda pada tahun 2008 dan tahun 

2009-2013 

BAB VI PENUTUP 


I-8

BAB II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 

2.1 STRUKTUR ORGANISASI 

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dengan 

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Tanggal : 12 Agustus 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat daerah Ko ta 

Sukabumi, terdiri dari : 

a. Badan ; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

2) Su Bagian Keuangan ; 

3) Sub Bagian Perencanaan Program. 

c. Bidang Fisik dan Penataan Wilayah , terdiri dari : 

1) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Kota ; 

2) Sub Bidang Sumber daya alam (SDA), lingkungan Hidup dan Permukiman. 

d. Bidang Ekonomi, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Sektor Primer, dan Sekunder; 

2) Sub Bidang Sektor Tersier. 

e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ; 

2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. 

f. Bidang Pengkajian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pengkajian ; 

II-1 

RENSTRA BAPPEDA KOTA SUKABUMI TAHUN 2008-2013

2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan pelaporan. 

g. UPT 

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan adalah sebagai berikut : 

Kepala Bappeda 

Kelompok Jabatan 

Fungsional Tertentu 

Sekretaris 

Kasubbag.Umum 

dan Kepegawaian 

Kasubbag. 

Keuangan 

Kasubbag. Perencanaan 

Program 

Kepala Bidang 

Pengkajian, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Kepala Bidang 

Ekonomi 

Kepala Bidang 

sosbud 

Kepala Bidang Fisik dan 

Penataan Wilayah 

Kasubbid. 

Pengkajian 

Kasubbid. 

Sektor Primer 

dan Sekunder 

Kasubbid. 

Pemerintahan 

Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial 

Kasubbid. SDA 

Lingkungan Hidup dan 

Permukiman 

Kasubbid. 

Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan 

Kasubbid. 

Sektor Terseir 

Kasubbid. Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda 

dan Olah raga 

Kasubbid. Tata Ruang 

dan Infrastruktur Kota 

Gambat - 2.1 

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.6 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Sukabumi) 

2.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 

2.2.1 KEPEGAWAIAN 

1. Komposisi Pegawai 

Secara keseluruhan jumlah personil Bappeda - sampai dengan 

Oktober 2008 adalah sebanyak 46 orang, dengan komposisi pegawai menurut 

II-2 


kedudukan dalam organisasi Bappeda adalah sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel - 2.1 (lihat halaman berikut) 

Tabel 2.1 

Komposisi Pegawai Bappeda Kota Sukabumi 

(Per Oktober 2008) 

No Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai 

Laki- Perempuan Jumlah 

Laki 

1 2 3 4 5 

1. Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

1.1. Kepala Bappeda 1 - 1 

2. Sekretariat 

2.1. Sekretaris 1 - 1 

2.1.1. Kepala Sub Bagian Umum - 1 1 

dan PRK 

2.1.1.1. Staf Pendukung 2 3 5 

PNS 

2.1.2. Kepala Sub Bagian 

- 1 1 

Kepegawaian dan Keuangan 

2.1.2.1. Staf Pendukung 

PNS 

2 2 4 

3. Bidang –Bidang 

3.1. Bidang Sosial Budaya 1 - 1 

3.1.1. Sub Bidang Pemerintahan 1 - 1 

dan Kependudukan 

3.1.1.1. Staf Pendukung 1 - 1 

PNS 

3.1.2. Sub Bidang Pemberdayaan 1 - 1 

3.1.2.1. Staf Pendukung - 1 1 

PNS 

3.1.3. Sub Bidang Pendidikan, - 1 1 

Kebudayaan dan Agama 


PNS 

3.1.4. Sub Bidang Kesehatan dan 1 - 1 



PNS 

1 - 1 

3.2. Bidang Ekonomi 1 - 1 

3.2.1. Sub Bidang Perdagangan 1 - 1 

dan Jasa 


PNS 

1 - 1 

II-3 


3.2.2. Sub Bidang Perindustrian, 1 - 1 

Koperasi, UKM 


PNS 

3.2.3. Sub Bidang Pertanian 1 - 1 


PNS 



Laki 

1 2 3 4 5 

3.3. Bidang Fisik dan Penataan wilayah 1 - 1 

3.2.1. Sub Bidang Permukiman 1 - 1 

dan Penataan Wilayah 


PNS 

3.2.2. Sub Bidang SDA dan 1 - 1 

Lingkungan 


PNS 

3.2.3. Sub Bidang Perhubungan 1 - 1 

dan Telekomunikasi 


PNS 

3.4. Bidang Penelitian dan - 1 1 

Pengembangan 

3.2.1. Sub Bidang Statistik dan 1 - 1 

Dokumentasi 


PNS 

3.2.2. Sub Bidang Pengkajian 1 - 1 

3.1.1.1. Staf Pendukung - - - 

PNS 

3.2.3. Sub Bidang Evaluasi dan 1 - 1 

Pelaporan 


PNS 

Kelompok Jabatan Fungsional - - - 

Jumlah 30 16 46 

II-4 


Untuk Komposisi PNS Bappeda sebanyak 46 orang (kondisi sampai 

dengan oktober 2008) maka kebutuhan Pegawai Bappeda Kota sukabumi 

dengan adanya perubahan Struktur organisasi perangkat daerah yang baru 

berdasarkan peraturan daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Struktur organisasi pemerintah Daerah adalah : 

Tabel 2.2 

Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Sukabumi 

Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Perda 

No 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Sukabumi 



Laki 

1 2 3 4 5 

1. Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

1.1. Kepala Bappeda 1 - 1 


2.1 Sekretaris - 1 1 

2.1.1. Kepala Sub Bagian Umum - 1 1 

dan Kepegawaian 

- Unsur Pelaksana 2 3 5 

2.1.2. Kepala Sub Bagian - 1 1 

Keuangan 


2.1.3. Kepala Sub Bagian 1 - 1 

Perencanaan Program 

- Unsur Pelaksana 1 - 1 



Laki 

1 2 3 4 5 

3. Bidang Fisik dan Penataan Wilayah 

3.1. Kepala Bidang Fisik dan Penataan 

Wilayah 

1 - 1 

II-5 


3.1.1. Kepala Sub Bidang Tata 1 - 1 

Ruang dan Infrastruktur Kota 


3.1.2. Kepala Sub Bidang SDA, 1 - 1 

Lingkungan Hidup dan Permukiman 


3.2. Kepala Bidang Ekonomi 1 - 1 

3.2.1. Kepala Sub Bidang Sektor 1 - 1 

Primer dan Sekunder 


3.2.2. Kepala Sub Bidang Sektor 1 - 1 

Tersier 


3.3. Kepala Bidang Sosial Budaya 1 - 1 

3.3.1. Kepala Sub Bidang 1 - 1 

Pemerintahan, Kesehatan dan 



3.3.2. Kepala Sub Bidang - 1 1 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olah raga 


3.4. Kepala Bidang Pengkajian, 1 - 1 

Evaluasi dan Pelaporan 

3.4.1. Kepala Sub Bidang 1 - 1 

Pengkajian 


3.4.2. Kepala Sub Bidang data 1 - 1 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 


4. UPT - - - 

Unsur Pelaksana - - - 

5. Kelompok Jabatan Fungsional - - - 

Unsur Pelaksana - - - 

JUMLAH 30 16 46 

2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan 

Dari komposisi pegawai Bappeda yang keseluruhan berjumlah 46 

orang, terdapat : 

• 46 orang Semua sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

II-6 


Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada oganisasi Bappeda 

menurut status, pangkat dan golongan adal ah sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel - 2.2 (lihat dihalaman sebelumnya). 

N 

o 

Tabel 2.3 

Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan 


Status 

Kepegawai 

an 

Gol 

/ 

Rua 

ng 

Ke 

pal 

a 

Ba 

dan 

Unit Kerja diLingkungan Bappeda 

Se 

k 

Bida 

ng 

Ekon 

omi 

Bida 

ng 

Sosi 

al 

Bud 

aya 

Bidan 

g 

Fisik 

dan 

Penat 

aan 

Wilay 

ah 

Bida 

ng 

Litb 

ang 

Fun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Pegawai 

Negeri Sipil 

- Pembina 

- 

Utama 

Muda 

bina 

Pem 

Tingkat I 

IV/c 1 - - - - - - 1 

IV/b - - - 1 - - - 1 

- Pembina IV/a - 1 1 1 - - - 3 

- Penata 

Tingkat I 

III/d - - 2 3 3 2 - 10 

- Penata III/c - 2 1 1 1 2 7 

- Penata 

Muda 

III/b - 2 - 1 2 2 - 7 

g 

Tot 

al 

II-7 


Tingkat I 

- 

III/a - 1 3 2 2 2 - 10 

Pen 

ata Muda 

- Pengatur II/d - 2 - 1 - - - 3 

Tingkat I 

- Pengatur II/c - - - - 1 - - 1 

- Pengatur II/b - 1 - - - - - 1 

Muda 

Tingkat I 

- 

II/a - 3 - - - - - 3 

Pen 

gatur 

Muda 

- Juru I/d - - - - - - - 

Tingkat I 

- Juru I/c - - - - - - - - 

- Juru Muda I/b - - - - - - - - 

Tingkat I 

- Juru I/a - - - - - - - - 

Muda 

2 Honorarium - - - - - - - - - 

Daerah 

Total 1 12 7 10 9 8 - 46 

Dilihat dari jumlah pegawai diatas, apabila kompisisi tersebut tidak 

mengalami perubahan karena pembetukan struktur organisasi pemerintah yang 

baru berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008, ada 3 orang personil Bappeda 

yang memasuki batas usia pensiun pada Tahun 2009, yaitu yang terdapat dalam 

level eselon II, III dan IV. 

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

II-8 


Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan 

yang ditamatkan oleh pegawai Bappeda, adalah sebagai berikut : 

• Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat : 

- 11 Orang berpendidikan S-2 

- 21 Orang berpendidikan S-1 

- 4 Orang berpendidikan Diploma-3 

- 10 Orang berpendidikan SMA/Sederajat 

Gambaran tentang kepegawaian pada oganisasi Bappeda menu rut latar 

pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel - 2.3 

(lihat halaman berikutnya). 

Tabel 2.4 

Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan 


N Status 

o Kepegawai 

an 

Unit Kerja diLingkungan Bappeda 

Tot 

Kepa Sek Bidan Bida Bidan Bida Fungsi al 

la 

Bapp 

eda 

g 

Ekono 

mi 

ng 

Sosi 

al 

g 

Fisik 

dan 

Bud Penat 

aya aan 

Wilay 

ah 

ng onal 

Litb 

ang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Pegawai 

Negeri Sipil 

1. Strata-3 - - - - - - - 

2. Strata-2 1 1 2 1 3 3 - 11 

3. Strata-1 - 3 3 7 4 4 - 21 

4. Diploma- - 1 1 - 2 - - 4 

3 

5. - 7 1 1 - 1 - 10 

II-9 


B 

SLTA/Sede 

rajat 

6. 

- - - - - - - - 

SLTP/Sede 

rajat 

7. 

SD/Sederaj 

at 

- - - - - - - - 

Honorarium - - - - - - - - 

Daerah 

1. Strata-1 - - - - - - - - 

2. Diploma- - - - - - - - - 

3 

Total 1 12 7 9 9 8 - 46 

Kepala 

Bappeda 

• Program Prioritas Provinsi 

untuk Kab dan Kota 

• Jaring asmara (melalui 

pelaksanaan Musrenbang 

Kelurahan dan Kecamatan) 

• Surat dari SKPD perihal 

perencanaan pembangunan 

yang harus berdasarkan RPJPD 

dan RPJMD 

Sekretariat Bappeda 

(Monev Seluruh SKPD Pemerintahan) 

Bidang 

Ekonomi 

1. Pembuatan Master Plan Bidang 

Ekonomi Bappeda (Seluruh 

SKPD Ekonomi) 

2. Monev Bidang Ekonomi 

(Seluruh SKPD Ekonomi) 

Bidang Fisik 

dan Penataan 

Wilayah 


Fisik dan Penataan Wilayah 

Bappeda (Seluruh SKPD Fisik 

dan Penataan Wilayah) 

2. Monev Bidang Fisik dan 

Penataan Wilayah (Seluruh 

SKPD Fisik dan Penataan 

II-10 

RENSTRA BAPPEDA KOTA SUKABUMI Wilayah) TAHUN 2008-2013 

Master Plan 

disosialisasikan 

setelah itu teknis 

pelaksanaan ada 

pada SKPD setempat

Bidang 

Sosbud 


Sosial Budaya Bappeda (Seluruh 

SKPD Sosial Budaya) 

2. Monev Bidang Sosial Budaya 

(Seluruh SKPD Sosial Budaya) 

Bidang 

Pengkajian, 

Monev 

1. Pembuatan Feasibily Study 

untuk 

perencanaan 

pembangunan yang baru. 

2. Setelah pembuatan Feasibily 

Study barulah Master plan 

untuk kegiatan setiap bidang 

3. Monev seluruh kegiatan 

pembangunan daerah se Kota 

Sukabumi 

BAGAN 2.2 

Alur Kerja Bappeda Kota Sukabumi 

LKPJ atau 

LPAMJ 

2.2.2 PERLENGKAPAN 

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh 

Bappeda dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi terlampir dalam 

Tabel 2.4 dengan total nilai sebesar Rp. 2.940.550.000,- (dua milyard sembilan 

ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya 

mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel - 2.5 

Daftar Perlengkapan s/d Tahun 2008 

No Nama Bidang Barang Jumlah Jumlah Harga dan 

Rupiah 

1 2 3 4 

1 Tanah 1 Bidang Rp. 250.000.000,- 

2 Bangunan Gedung 1 Buah 

3 Alat angkutan 

- Mobil 

4 Buah Rp. 310.000.000,- 

- Motor 

12 Buah Rp. 67.300.000,- 

4 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 62.750.000,- 

II-11 


5 Alat Studio - 

6 Buku / Perpustakaan - 

Total Rp. 2.940.550.000,- 

2.3 TUGAS DAN FUNGSI 

2.3.1 UMUM 

Dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, 

secara umum, sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 

2. Fungsi 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada pasal 

14 Perda Nomor : 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan 

organisasi perangkat daerah Kota Sukabumi , BAPPEDA mempunyai fungsi : 

• Perumusan kebijakan teknis perencana ; 

• Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ; 

• Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan 

pembangunan daerah ; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya ; 

2.3.2 KHUSUS 

Secara spesifik tugas dan fungsi Bappeda telah diatur dalam 

Peraturan Walikota Sukabumi nomor : ....... Tahun ....... tentang Kedudukan, 

II-12 


Tugas pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Sukabumi, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut : 

1. BADAN 

a. Tugas 

Kepala Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Membantu Walikota dalam rangka proses perumusan dan penetapan 

kebijakan umum maupun teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah ; 

b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan 

mengendalikan kegiatan Badan; 

c. Menyusun rencana dan Program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan semua instansi 

baik pemerintah, masyarakat umum maupun swasta untuk kepentingan 

pelaksanaan tugas BAPPEDA; 

e. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di Bi dang 

perencanaan pembangunan daerah ; 

f. Melaksanakan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ; 

g. Memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam bidang 

perencanaan pembangunan daerah; 

h. Menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Penbangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD); 

i. Mengevaluasi dan mengkaji serta merumuskan hasil pelaksanaan 

pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kota Sukabumi; 

j. Membina dan memotivasi seluruh pegawai dilingkungan BAPPEDA dalam 

upaya meningkatkan kinerja pegawai; 

k. Melaksanakan konsultasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan 

perencanaan penbangunan di daerah; 

l. Membimbing, mengendalikan, dan memonitoring pelaksanaan pembangunan 

daerah; 

m. Mempertanggung jawabkan tugas BAPPEDA secara teknis operasional dan 

teknis administratif kepada Walikota melalui sekretaris daerah; 

II-13 


n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ole h Walikota. 


a. Tugas 

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan 

kebijakan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan terpadu; 

b. Fungsi 

Melaksanakan tugas membantu dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bappeda dalam hal : 

a. Pengumpulan bahan dan Pengolahan data penyusunan rencana, 

program kerja dan anggaran kegiatan tahunan BAPPEDA ; 

b. Penyelenggaraan administrasi dan pembinaan kegiatan kelembagaan 

dan ketatalaksanaan serta pengembangannya di lingkungan BAPPEDA; 

c. Pemberian pelayanan dan pengendalian administrasi umum kepada 

seluruh satuan organisasi di lingkungan badan yang meliputi urusan 

umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkap an; 

d. Penghimpunan data perencanaan yang diusulkan oleh Dinas, Lembaga 

teknis daerah, dan Unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta 

instansi vertikal ; 

e. Penyelenggaraan Kegiatan rumah Tangga Badan ; 

f. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas 

bidang secara terpadu ; 

g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibdang umum dan 

kepegawaian, keuangan dan perencanaan ; 

h. Pelaksanaan Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas 

badan ; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat dibantu 

oleh : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

2) Sub Bagian Keuangan ; 

II-14 


3) Sub Bagian Perencanaan Program, yang masing-masing memiliki tugas 

sebagai berikut : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bertugas : 

• Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang 

diperlukan oleh BAPPEDA ; 

• Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga BAPPEDA ; 

• Penerimaan,pencatatan,penyimpanan dan Pendistribusian surat -surat 

perlengkapan BAPPEDA ; 

• Pemeliharaan dan Pengendalian barang-barang inventaris BAPPEDA ; 

• Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenai kan gaji berkala, cuti, 

mutasi pegawai, pensiun dan Penghargaan ; 

• Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai ; 

• Pelaksanaan ketertiban dan keamanan dilingkungan BAPPEDA ; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

2) Sub Bagian Keuangan, bertugas : 

• Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan dilingkungan Bappeda; 

• Pelaksanaan pengelolaan anggaran Bappeda ; 

• Penyusunan laporan andministrasi keuangan ; 

• Penghimpunan bahan-bahan untuk penyusunan DPA; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

3) Sub Bagian Penyusunan Program, bertugas : 

• Penyiapan bahan penyusunan rencana Program kegiatan dilingkungan 

Bappeda ; 

• Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja di 

lingkungan Bappeda ; 

• Pengkoordinasian penyusunan Renstra Bappeda ; 

• Penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah ; 

• Monitoring dan Evaluasi kegiatan dilingkungan Badan ; 


II-15 


3. BIDANG SOSIAL BUDAYA 

a. Tugas 


kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Sosial Budaya secara menyeluruh 

dan terpadu; 

b. Fungsi 

Melaksanakan tugas membantu dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bappeda dalam hal : 

a. Pengkoordinasian pengumpulan dan analisa data perencanaan 

pembangunan bidang sosial budaya meliputi urusan Pemerintahan 

Kesehatan, Kesejahteraan sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olah Raga ; 

b. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan Perencanaan pembangunan 

bidang Sosial budaya meliputi urusan pemerintahan, Kesehatan, 

kesejahteraan sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga; 

c. Pengkoordinasian rencana pembangunan bidang sosial budaya dalam 

rangka penyusnan atau pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); 

d. Inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta perumusan 

langkah-langkah pemecahannya; 

e. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial budaya ; 

f. Penyiapan bahan – bahan untuk keperluan penyusunan APBD dalam 

bidang aspek pembangunan sosial budaya ; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menjalankan tugas diatas, Bidang Sosial budaya dibantu oleh 2 (dua) Sub 

Bidang, yaitu : 

1) Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan sosial dan 

2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang masing 

masing memiliki tugas sebagai berikut : 

II-16 


1) Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 

bertugas: 

• Pengumpulan dan analisa data dibidang Pemerintahan, Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial meliputi urusan kependudukan, pemerintahan, 

ketenagakerjaan, agama, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ; 

• Penyusunan dan perumusan konsep bidang Pemerintahan, Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan kependudukan, pemerintahan, 

ketenagakerjaan, agama, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; 

• Penyiapan bahan pembinaan bidang Pemerintahan, Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial meliputi urusan kependudukan, pemerintahan, 

ketenagakerjaan, agama, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; 

• Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi 

urusan kependudukan, pemerintahan, ketenagakerjaan, agama, 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; 

• Penyiapan bahan-bahan keperluan penyusunan APBD bidang 

pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan ; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan olahraga, bertugas: 

• Pengumpulan dan analisa data dibidang pendidikan, kebudayaan, 

pemuda dan olah raga meliputi urusan pendidikan formal dan informal, 

kebudayaan, pemuda dan olahraga ; 

• Penyusunan dan perumusan konsep bidang pendidikan, kebudayaan, 

pemuda dan olah raga meliputi urusan pendidikan formal dan informal, 


• Penyiapan bahan pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda 

dan olah raga meliputi urusan pendidikan formal dan informal, 



bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga meliputi urusan 

pendidikan formal dan informal, kebudayaan, pemuda dan olahraga ; 

II-17 


• Penyiapan bahan-bahan keperluan penyusunan APBD bidang 

pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga ; 


4. BIDANG FISIK DAN PENATAAN WILAYAH 

a. Tugas 


kebijakan Pemerintah Daerah di bidang fisik dan Penataan Wilayah secara 

menyeluruh dan terpadu; 

b. Fungsi 

• Pengkoordinasian pengumpulan dan analisa data perencanaan 

pembangunan bidang fisik dan penataan wilayah meliputi urusan tata 

ruang, insfrastruktur kota, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup 

dan permukiman ; 

• Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan 

bidang fisik dan penataan wilayah ; 

• Pengkoordinasian rencana pembangunan bidang fisik dan penataan 

wilayah dalam rangka penyusunan atau pelaksanaan Rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka 

menengah (RPJM), rencana kerja perangkat daerah (RKPD) ; 

• Inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan penataan wilayah serta 

perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ; 

• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bid ang fisik 

dan penataan wilayah ; 

• Penyiapan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD dalam 

bidang fisik dan penataan wilayah ; 


Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Fisik dan Prasarana yang dipimpi n 

oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu 

1) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Kota ; serta 

2) Sub Bidang Sumber daya alam, Lingkungan Hidup dan Permukiman, yang 

masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 

II-18 


1) Sub Bidang Tata ruang dan Infrastruktur Kota, bertugas : 

• Pengumpulan dan analisa data tata ruang dan infrastruktur kota yang 

meliputi urusan tata ruang, perhubungan, infrastruktur kota dan 

telekomunikasi ; 

• Penyusunan dan perumusan konsep bidang tata ru ang dan infrastruktur 

kota yang meliputi urusan tata ruang, perhubungan, infrastruktur kota dan 

telekomunikasi ; 

• Penyiapan bahan pembinaan bidang tata ruang dan Infrastruktur Kota ; 

• Penyispan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

bidang tata ruang dan infrastruktur kota ; 

• Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan APBD dalam bidang tata 

ruang dan infrastruktur Kota ; 


2) Sub Bidang Sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup dan 

permukiman, bertugas : 

• Pengumpulan dan analisa data bidang Sumber daya alam, lingkungan 

hidup dan permukiman yang meliputi urusan sumber daya alam, 

lingkungan hidup, permukiman dan energi ; 

• Penyusunan dan perumusan konsep bidang Sumber daya alam, 

lingkungan hidup dan permukiman yang meliputi urusan sumber daya 

alam, lingkungan hidup, permukiman dan energi ; 


bidang Sumber daya alam, lingkungan hidup dan permukiman; 

• Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan APBD dalam bidang 

Sumber daya alam, lingkungan hidup dan permukiman; 


5. BIDANG EKONOMI 

a. Tugas 

II-19 



kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi secara menyeluruh dan 

terpadu; 

b. Fungsi 

• Pengkoordinasian pengumpulan dan analisa data perencanaan 

pembangunan bidang ekonomi meliputi urusan bidang primer, sekunder 

dan tersier ; 

• Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan 

bidang ekonomi ; 

• Pengkoordinasian rencana pembangunan bidang ekonomi dalam rangka 

penyusunan atau pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) , dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ; 

• Inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta perumusan langkah - 

langkah pemecahannya ; 

• Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi ; 

• Penyiapan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD dalam 

bidang ekonomi ; 


Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Ekonomi yang dipimpin oleh Kepala 

Bidang Ekonomi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : 

1) Sub Bidang Sektor Primer dan Sekunder ; 

2) Sub Bidang Sektor Tersier, yang masing-masing memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Sub Bidang Sektor Primer dan Sekunder, bertugas : 

• Pengumpulan dan analisa data bidang sektor primer dan Sekunder 

meliputi urusan pertanian, IKM dan Industri pengolahan ; 

II-20 


• Penyusunan dan perumusan konsep bidang sektor prim er dan sekunder 

meliputi urusan pertanian, IKM dan industri pengolahan; 

• Penyiapan bahan pembinaan bidang sektor primer dan sekunder meliputi 

urusan pertanian, IKM dan industri pengolahan; 


bidang sektor primer dan sekunder meliputi urusan pertanian, IKM dan 

industri pengolahan; 

• Penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan APBD dalam bidang 

ekonomi ; 


2) Sub Bidang Sektor Tersier, bertugas : 

• Pengumpulan dan analisa data bidang sektor Tersier meliputi urusan 

perdagangan, hotel, restauran, pengangkutan, komunikasi, jasa 

pelayanan, koperasi, KUKM dan pariwisata ; 

• Penyusunan dan perumusan konsep bidang sektor Tersier meliputi 

urusan perdagangan, hotel, restauran, pengangkutan, komunikasi, jasa 


• Penyiapan bahan pembinaan bidang sektor Tersier meliputi urusan 

perdagangan, hotel, restauran, pengangkutan, komunikasi, jasa 



bidang sektor Tersier meliputi urusan perdagangan, hotel, restauran, 

pengangkutan, komunikasi, jasa pelayanan, koperasi, KUKM dan 

pariwisata ; 

• Penyiapan bahan untuk keperluan penyusu nan APBD dalam bidang 

ekonomi sektor tersier ; 


6. BIDANG PENGKAJIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

a. Tugas 


kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengkajian, evaluasi dan Pelaporan ; 

b. Fungsi 

II-21 


• Pengkoordinasian pengumpulan dan analisa data perencanaan makro 

pembangunan; 

• Memformulasikan perencanaan program pembangunan yang berasal dari 

setiap bidang untuk dijadikan perencanaan program pembangunan 

tingkat kota dalam bentuk RPJP, RPJM dan RKPD ; 

• Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan Laporan 

keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah ; 

• Pelaksanaan Kegiatan bidang pengkajian, evaluasi dan pelaporan ; 

• Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program 

kegiatan pembangunan tingkat pemerintahan daerah secara perodik 

triwulan dan tahunan ; 

• Penyiapan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD hasil 

pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah ; 

• Pengkoordinasian oengkajian pengembangan kebijakan pembangunan 

daerah ; 


Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pengkajian, Monitoring dan Evaluasi 

yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengkajian, Monitoring dan Evaluasi dibantu 

oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : 

1) Sub Bidang Pengkajian ; dan 

2) Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan, yang masing-masing memiliki tugas 


1) Sub Bidang Pengkajian, bertugas : 

• Koordinasi penyusunan dan perumusan konsep perencanaan 

pembangunan pemerintah daerah ; 

• Pengumpulan dan analisa data bidang pengkajian kebijakan pemerintah 

daerah ; 

• Penyiapan bahan pembinaan bidang pengkajian kebijakan pemerintah 

daerah ; 


bidang pengkajian kebijakan pemerintah daerah ; 

• Pelaksanaan analisa data perencanaan dan pengembangan kebijakan 


II-22 


• Penyiapan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD hasil 

pengkajian kebijakan pembangunan daerah ; 


2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bertugas : 

• Pengumpulan dan analisa data pelaksanaan program kegiatan 

pembangunan pemerintah di daerah ; 

• Penyiapan bahan pembinaan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan 

program kegiatan ; 

• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan 

pembangunan pemerintah daerah ; 

• Pengumpulan data makro perencanaan pembangunan tingkat Kota; 

• Penyiapan bahan keperluan APBD hasil monitoring dan evaluasi program 



2.3.3 KEGIATAN POKOK ORGANISASI 

Yang dimaksud kegiatan pokok organisasi dalam sub bab ini adalah 

bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Bappeda dalam menjalankan tugas dan 

fungsi organisasi yang telah diamanatkan, baik dalam Perda maupun dalam 

Peraturan Walikota, dan bentuk kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Walikota Nomor ................. , tanggal .............. , tentang Kegiatan 

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sukabumi. Adapun bentuk kegiatan 

yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota tersebut, adalah sebagaimana tabel 

berikut : 

II-23 


Tabel - 2.6 

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sukabumi 

(Berdasarkan Urusan yang sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) 

No Unit Satuan Kerja Kegiatan 

1 2 3 

1 Urusan Pemerintahan 1. Program Pelayanan administrasi 

Daerah dan Program perkantoran 

Kegiatan pada setiap a. Penyediaan jasa surat menyurat 

SKPD 

Bappeda 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

e. Penyediaan alat tulis kantor 

f. Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

g. Penyediaan komponen 

listrik/penerangan bangunan kantor 

h. Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

i. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

j. Penyediaan makanan dan minuman 

k. Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 

2. Program peningkatan sarana dan 

prasarana Aparatur 

a. Pemeliharaan rutin / berkala 

kendaraan dinas / operasional 

b. Pemeliharaan rutin / berkala 

perlengkapan gedung kantor 

c. Pemeliharaan rutin / berkala 

meubeleir 

II-24 



1 2 3 

3. Program Peningkatan disiplin aparatur 

a. Pengadaan mesin / kartu absensi 

b. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

4. Program Fasilitasi / Pindah purna tugas 

a. Pemulangan pegawai yang pensiun 

5. Program peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur 

a. Pendidikan dan pelatihan formal 

b. Sosialisasi peraturan perundangundangan 

c. Bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan 

6. Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

a. Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

b. Penyusunan laporan keunagna 

semesteran 

c. Penyusunan pelaporan prognosis 

realisasi anggaran 

d. Penyusunan pelaporan keuangan 

akhir tahun 

7. Program Kerjasama pembangunan 

a. Koordinasi kerjasama wilayah 

perbatasan 

b. Koordinasi kerjasama 

pembangunan antar daerah 

c. Fasilitasi kerjasama dengan dunia 

usaha / lembaga 

d. Koordinasi dalam pemecahan 

II-25 


masalah daerah 

e. Monev 


1 2 3 

Urusan Perencanaan 1. Program Pembangunan data / informasi 

Pembangunan 

a. Pengumpulan up dating data dan 

analisis data informasi capaian target 

kinerja program dan kegiatan 

b. Penyusunan dan pengumpulan data 

/ informasi kebutuhan penyusunan 

dokumen perencanaan 

c. Penyusunan dan analisis data / 

informasi perencanaan pembangunan 

kawasan rawan bencana 

d. Penyusunan dan analisi data / 

informasi perencanaan pembangunan 

ekonomi 

e. Penyusunan Profile Daerah 

2. Program Kerjasama pembangunan 

a. Koordinasi kerjasama wilayah 

perbatasan 

b. Koordinasi kerjasama pembangunan 

antar daerah 

c. Fasilitasi kerjasama dengan dunia 

usaha / lembaga 

d. Koordinasi dalam pemecahan masalah 

daerah 

e. Monev 

3. Program Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

a. Pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program dan 

II-26 


kebijakan layanan publik 

b. Penyusunan rancangan RKPD 

c. Penyelenggaraan Musrenbvang RPJP 

d. Penetapan RPJPD 


1 2 3 

e. Penyusunan rancangan RPJMD 

f. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 

g. Penetapan RPJMD 

h. Penyusunan rancangan RKPD 

i. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

j. Penetapan RKPD 

k. Koordinasi penyusunan laporan kinerja 

pemerintah daerah 

l. Koordinasi penyusunan laporan 

keterangan pertanggung jawaban 

(LKPJ) 

m. Monev 

4. Program perencanaan pengembangan 

wilayah strategis dan cepat tumbuh 

a. Sosialisasi kebijakan pemerintah 

dan pengembangan wilayah strategis 

dan cepat tumbuh 

b. Koordinasi penetapan rencana tata 

ruang wilayah strategis dan cepat 

tumbuh 

c. Penyusunan perencanaan 

pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

d. Monev 

5. Program Perencanaan pengembangan 

kota-kota menengah dan besar 

II-27 


a. Koordinasi penyelesaian 

permasalahan penanganan sampah 

perkotaan 

b. Koordinasi penyelesaian 

permasalahan transportasi perkotaan 


1 2 3 

c. Koordinasi penanggulangan dan 

penyelesaian bencana alam / sosial 

d. Koordinasi perencanaan dan 

penanganan pusat pertumbuhan 

ekonomi 

e. Koordinasi perencanaan dan 

penanganan pusat industri 

f. Koordinasi perencanaan dan 

penanganan pusat Pendidikan 

g. Koordinasi perencanaan dan 

penanganan perumahan 

h. Koordinasi perencanaan dan 

penanganan Perparkiran 

i. Koordinasi perencanaan air minum, 

drainase dan sanitasi perkotaan 

j. Monev 

6. Program peningkatan kapasitas 

kelembagaan 

pembangunan daerah 

perencanaan 

a. Peningkatan kemampuan teknis 

aparat perencana 

b. Sosialisasi kebijakan perencanaan 


c. Bintek perencanaan pembangunan 

II-28 


daerah 

7. Program perencanaan pembangunan 

ekonomi 

a. Koordinasi penyusunan masterplan 

pembangunan ekonomi daerah 

b. Penyusunan indikator ekonomi 

daerah 


1 2 3 

c. Penyusunan perencanaan 

pengembangan ekonomi masyarakat 

d. Koordinasi perencanaan 

pembangunan bidang ekonomi 

e. Penyusunan tabel input output 

daerah 

f. Penyusunan masterplan 

penanggunalngan kemiskinan 

g. Penyusunan indikator dan 

pemetaan daerah rawan pangan 

h. Monev 

8. Program perencanaan Sosial dan 

Budaya 


pendidikan 

b. Koordinasi penyusunan masterplan 

Kesehatan 

c. Koordinasi Perencanaan 

pembangunan bidang sosial budaya 

d. Monev 

9. Program perencanaan prasarana 

wilayah dan sumber daya alam 


II-29 


prasaran perhubungan daerah 

b. Koordinasi penyusunan masterplan 

pengendalian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

c. Monev 

II-30 


BAB III 

PROFIL KINERJA PELAYANAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya 

tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Bappeda dalam dalam 

mengelola bidang perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi. Dengan 

demikian, baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi 

yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan lebih difokuskan pada 

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Sukabumi. 

3.1 Kondisi Umum Daerah Masa Kini 

3.1.1 Umum 

Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket 

perundangundangan yang baru, yaitu : 

• UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 

• UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

• UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

III-1 


• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

• PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah 

mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di 

pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen 

penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, 

baik dalam skala nasional maupun skala daerah. Dan beberapa 

dokumen penting perencanaan tersebut, adalah sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel - 3.1 

Kedudukan , Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan 

No Perencanaan Nasional Daerah 

1 2 3 4 

A. Rencana Pembangunan 1. Kedudukan 

Jangka panjang 

Penjabaran tujuan 

nasional sesuai dengan 

Pembukaan UUD 2. Ruang lingkup 

Negara Republik Memiliki 

Indonesia Tahun 1945 

2. Ruang lingkup 

Memiliki jangka waktu 

Perencanaan 25 Tahun 

3. Muatan Isi 

Visi, Misi dan Arah 

Pembangunan 

Nasional 

B. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah 

(RPJM) 

1. Kedudukan 

Berpedoman kepada 

RPJP Nasional 




1. Kedudukan 

Mengacu kepada RPJP 

Nasional 

jangka 

waktu Perencanaan 25 

Tahun 

3. Muatan Isi 

Visi, Misi dan Arah 

Pembangunan 

Nasional 

1. Kedudukan 


RPJP Daerah dan 

RPJM Nasional 


Memiliki jangka 


Tahun 

III-2 



1 2 3 4 

3. Kedudukan 

3. Kedudukan 

Berpedoman kepada Berpedoman 

RPJP Nasional 





Memiliki 

5. Muatan Isi 

Visi, Misi, Program 

Presiden yang terpilih 

dan memuat : 

a. Strategi 

pembangunan 

Nasional 

b. Kebijakan umum 

c. Kerangka ekonomi 

makro 

d. Program kementrian 

C. Rencana Strategis 

(Renstra) 

dan 

lintas 

kementrian , 

kewilayahan dan 

lintas kewilayahan 

yang memuat 

kegiatan dalam : 

keranga regulasi dan 

kerangka anggaran 

1. Kedudukan 

Renstra kementrian / 

Lembaga berpedoman 

kepada RPJM Nasional 




3. Muatan Isi 

Visi, Misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan 

pembangunan sesuai 

dengan tugas dan 

fungsi kementrian / 

lembaga 

kepada 

RPJP Daerah dan 

RPJM Nasional 

jangka 


Tahun 

5. Muatan Isi 

Visi, Misi, Program 

Kepala daerah yang 

terpilih dan memuat : 

a. Strategi 

pembangunan 

Daerah 

b. Kebijakan umum 

c. Kerangka ekonomi 

makro 

d. Program prioritas 

dan program lintas 

sektor, lintas 

kewilayahan yang 

memuat kegiatan 

dalam : keranga 

regulasi dan 

kerangka anggaran 

1. Kedudukan 

Renstra SKPD 

berpedoman kepada 

RPJM Daerah 




Tahun 

3. Muatan Isi 

Visi, Misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan 

pembangunan sesuai 

dengan tugas dan 

fungsi SKPD 

III-3 



1 2 3 4 

D. Rencana Kerja 1. Kedudukan 

1. Kedudukan 

Pemerintah (RKP) 

Merupakan penjabaran 

dari RPJM Nasional 




3. Muatan Isi 

Prioritas 

pembangunan 

nasional 

Rancangan 

Berpedoman 


Memiliki 

Rencana Kerja (Renja) 

kerangka 

makro 

Arah 

fiskal 

Program 

kementrian 

ekonomi 

kebijakan 

dan 

lintas kementrian, 

kewilayahan dan 

lintas kewilayahan 

yang memuat 

kegiatan dalam 

kerangka regulasi 

dan kerangka 

anggaran 

1. Kedudukan 

Berpedoman pada 

Renstra K_L dan 

mengacu kepada 

Prioritas pembangunan 

nasional dan pagu 

indikatif 




kepada 

RPJM Daerah dan 

mengacu kepada RKP 

Nasional 

jangka 


Tahun 

3. Muatan Isi 

- Prioritas 

pembangunan 

Daerah 

- Rancangan 

kerangka ekonomi 

makro 

- Arah kebijakan 

keuangan daerah 

- Program SKPD dan 

Lintas SKPD, 

Kewilayahan dan 

Lintas kewilayahan 

yang memuat 

kegiatan dalam : 

kerangka regulasi 

dan kerangka 

anggaran 

1. Kedudukan 


Renstra SKPD dan 

mengacu kepada 

RKPD 




Tahun 

III-4 



1 2 3 4 

3. Muatan Isi 

3. Muatan Isi 

Kebijakan program Kebijakan program dan 

dan kegiatan kegiatan pembangunan 

pembangunan baik baik yang dilaksanakan 

yang dilaksanakan langsung oleh 

langsung oleh Pemerintah maupun 

Pemerintah maupun yang ditempuh dengan 

yang ditempuh mendorong partisipasi 

dengan mendorong masyarakat 

partisipasi 

masyarakat 

Sumber : 

- Depdagri (2004) dalam materi Bintek Rencana strategis dan Program 

Prioritas, Buku 1 dan 

- Bappenas (Maret 2005) dalam Hand Out ”Perencanaan Pembangunan 

Daerah dalam Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional” 

Dalam kaitan dengan keberadaan dokumen perencanaan yang 

harus disiapkan sebagaimana tabel diatas, maka kondisi terkini untuk 

Kota Sukabumi, khususnya untuk 2 (dua) dokumen penting perencanaan 

pembangunan daerah yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, adalah 


a. RPJP Daerah Kota Sukabumi 

• Proses pembahasan rancangan rencana (rancangan RPJP Daerah) 

untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi rencana (dilengkapi 

legalitas formal) untuk sementara waktu mengalami proses 

III-5 


penundaan, khususnya dalam hal rencana pengesahan Raperda 

menjadi Perda; 

• Keputusan untuk melakukan penundaan pengesahan Raperda 

tentang RPJP Daerah Kota Sukabumi adalah didasarkan pada Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 050/2020/SJ, tanggal 11 

Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP 

Daerah dan RPJM Daerah; 

• Adanya kondisi tersebut diatas maka rencana pengesahan Raperda 

tentang RPJP Daerah Kota Sukabumi harus menunggu terlebih 

dahulu disyahkannya RUU tentang RPJP Nasional dan Raperda 

tentang RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat 

b. RPJM Daerah Kota Sukabumi 

• Melalui proses penyiapan dan pembahasan yang sangat ketat, 

maka pada akhirnya dokumen RPJM Daerah Kota Sukabumi telah 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor .......... Tahun ............., 

tanggal ............, tentang RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 – 

2013 , yang 1 (satu) hari sebelumnya telah didahului 

penandatanganan Keputusan Bersama antara DPRD Kota 

Sukabumi dengan WaliKota Sukabumi, nomor ....... tahun ......... dan 

nomor ................., tanggal ............ tentang Persetujuan terhadap 

III-6 


Penetapan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang RPJM Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2008-2013. 

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal 

3.2.1. Kelemahan Internal 

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan 

diatas, ternyata BAPPEDA Kota Sukabumi memiliki beberapa kelemahan 

internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian 

tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa 

kelemahan tersebut : 

a. Kemampuan menggalang stakeholder dalam proses perencanaan 

pembangunan sudah dilakukan, akan tetapi dalam proses 

pengungkapan solusi kebutuhan pembangunan belum maksimal ; 

b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak 

sebanding dengan fasilits yang tersedia ; 

c. Sistem pengendalian dan evalusi, menyangkut metodelogi maupun 

pelakasanaan serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil 

evalusi dan pengendalian, belum sepenuhnya dijadikan sebagai input 

bagi kebutuhan perencanaa ; 

d. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti. 

III-7 


e. Sangat terbatasnya personil yang tergabung dalam Tim Anggaran 

Pemerintah daerah sehingga terdapat ketimpangan antara 

Perencanaan yang sudah ditetapkan dengan penganggaran yang 

sudah dilaksanakan 

f. Kekurangan personil (Sumber Daya Manusia) terutama pada Tahun 

2009 mengakibatkan kelemahan yang akan dihadapi oleh institusi 

Bappeda karena ada 3 (tiga) orang pejabat struktural Bappeda 

memasuki batas usia pensiun, yaitu eselon 1 (Satu) Orang Eselon II, 1 

(Satu) Orang Eselon III dan 1 (Satu) Orang Eselon IV. 

3.2.2. Kekuatan Internal 

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor 

kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan BAPPEDA Kota 

Sukabumi dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. 

Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Struktur organisasi BAPPEDA Kota Sukabumi berdasarkan pada 

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota 

Sukabumi, Adapun mengenai Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi 

tersebut adalah : 

III-8 


Kedudukan : 

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Badan Badan, dan 

merupakan unsur Perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 

b. Suasana kerja di BAPPEDA yang kondusif, melalui hubungan kerja 

yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat 

bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun 

kelompok (team work). 

c. Kualitas Sumber daya manusia di Bappeda sudah layak / memenuhi 

syarat hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang sudah 

dilaksanakan oleh personil Bappeda. 

d. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi 

informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan 

pihak - pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi ; jaringan 

komputer, internet, faksimile dan telepon. 

e. Sarana dan prasarana kerja di BAPPEDA Kota Sukabumi relative 

memadai dan sesuai standar, sehingga sangat membantu pelaksanaan 

tugas sehari-hari, meliputi; gedung ruang kantor, ruang sidang, sarana 

transportasi dan peralatan perkantoran. 

III-9 


f. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah, 

sehingga mewarnai kebijakan dengan konsep pembangunan secara 

profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; 

g. Hubungan dinamis dalam seluruh rangkaian perencanaan 

pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisifatif 

atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) 

h. BAPPEDA merupakan Badan yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

melaksanakan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, 

jangka menengah dan tahunan, yang menjadi bahan pertimbangan 

kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah. 

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal 

3.3.1. Peluang Eksternal 

Peluang yang sangat mendukung kelancaran BAPPEDA dalam 

pencapaian visi dan misinya antara lain : 

a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan 

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2004 dapat meningkatkan peran BAPPEDA dalam sistem 

perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisifasi 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah ; 

III-10 


. Peranan BAPPEDA sebagai perencanaan pembangunan semakin 

strategis, dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk 

BAPPEDA menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunann 

daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang ; 

c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada 

BAPPEDA untuk memacu dan memotivasi menjawab tangtangan di 

masa depan ; 

d. Dukungan stakeholders yang terkait dengan perencanan daerah cukup 

tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri 

undangan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA ; 

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melaui 

peningkatan formal, pendidikan latihan, dalam dan luar negeri bagi 

pegawai ; 

f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan mudah 

dalam meningkatkan profesionalisme. 

3.3.2. Tantangan 

Selain peluang diuraikan di atas, terdapat pula tantangantangtangan 

yang menghambat terhadap kelancaran pelaksaan tugas 

pokok organisasi BAPPEDA dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, 

III-11 


tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam 

mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman 

tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut ; 

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional 

maupun global serta saling pengaruh antara berbagai faktor di 

dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam 

perencanaan pembangunan daerah ; 

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan 

pembangunan daerah yang berdasarkan perencanaan yang 

berkualitas; 

c. Semakin transparannya informasi melaui media elektronik dituntut 

peran BAPPEDA lebih responsif terhadap dinamika pembangunan 

masyarakat ; 

d. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya 

manusia dan produk BAPPEDA dengan memanfaatkan potensi dan 

peluang pasar ; 

e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam 

menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang 

merupakan amanah. 

III-12 


3.4. Rumusan Permasalahan Strategi yang dihadapi masa kini 

Seiring dengan telah ditetapkannya UU No. 25/2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya 

perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota 

(pasal 14 ayat 1 UU No. 32/2004), maka kondisi yang diinginkan agar 

fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif 

adalah sebagai berikut : 

• mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

• menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun 

antara Pusat dan Daerah; 

• menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

• mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

• menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

3.5. Rumusan Perubahan Kecenderungan masa depan yang 

berpengaruh pada Tupoksi 

III-13 


Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal 

serta kencenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka 

kedepan diperkirakan terdapat sedikitnya 2 tema penting yang akan tetap 

menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan 

berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Kota Sukabumi. Adapun 2 tema penting dimaksud, adalah sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Isu Sentral yang akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Kota Sukabumi 

No Tema Kondisi Proyeksi 

Asumsi 

Sekarang 

1 2 3 4 5 

1 Globalisasi 

(Positioning 

Cukup 

Intensif 

Semakin 

sangat intensif 

- Kemajuan 

tekhnologi 

dalam Geo politik 

dan Geo 

Ekonomi) 

2 Good Governance 

(Transparansi, 

partisipasi 

akuntabilitas) 

Menjadi 

tuntutan 

yang 

cukup 

mendesak 

Menjadi 

tuntutan yang 

sangat 

mendesak 

telematika akan 

semakin pesat 

- Intensitas 

persaingan kegiatan 

ekonomi 

internasional akan 

semakin tinggi 

- Aksesbilitas 

informasi akan 

semakin mudah 

diperoleh 

- Tingkat kepedulian 

warga Kota 

terhadap proses 

pembangunan dan 

penyelenggaraan 

Pemerintah akan 

semakin tinggi 

III-14 


Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat 

dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT yang 

dikelompokan ke dalam 4 (empat) strategi , yaitu : 

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ; 

2. Rumusan kembali SOTK ; 

3. Tingkatkan koordinasi antar bidang ; 

4. Tingkatkan keterlibatkan stakeholders dalam perumusan kebijakan ; 

5. Mengoptimalhan serta memanfaatkan peluang peningkatan kualitas 

SDM ; 

6. Tingkatkan kerjasama perencanaan dengan Pusat-pusat IPTEK dan 

Litbang ; 

7. Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal kolegia ; 

8. Tingkatkan kualitas produk perencanaan ; 

9. Terapkan sisten reward-punishment secara konsekuen ; 

10. Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis subtansial, 

seminar, lokakarya dan sebagainya ; 

11. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan ; 

12. Tingkatkan koordinasi SKPD, serta instansi pusat dan daerah ; 

13. Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana 

perencanaan ; 

III-15 


14. Koordinasikan dengan pengguna dalam proses perencanaan. 

Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan 

mengatasi ancaman ; 

1. Lakukan pengkajian tentang Tupoksi ; 

2. Tingkatkan koordinasi/ dialog/ negoisasi/ kerjasama dengan SKPD 

Kota dan Stakeholders ; 

3. Mantapkan pemanfaatan system informasi untuk peningkatan kualitas 

perencanaan; 

4. Tingkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah; 

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfatkan peluang ; 

1. Tingkatkan keterlibatan Stakeholders dalam setiap tahap perencanaan ; 

2. Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, 

lokakarya dan sebagainya ; 

3. Kembangkan need assessmen dalam rekruitmen pegawai ; 

4. Tingkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi ; 

5. Tingkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung 

perencanaan ; 

6. Manfaatkan keberadaan institusi Pusat dan Propinsi pengembangna 

IPTEK; 

III-16 


Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan 

mengatasi ancaman ; 

1. Optimalkan partisifasi stakeholders dalam reposisi perencanaan tingkat 

kota ; 

2. Apresiasikan produk perencanaan di linkungan pemerintah, 

masyarakat dan swasta/ dunia usaha; 

3. Tingkatkan kemampuan SDM melaui pendidikan, pelatihan, seminar, 

lokakarya dan sebaginya ; 

4. Kembangkan need assessmen dalam rekruitmen pegawai. 

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan 

(Untuk lebih efisien dan Efektif) 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasikan 

beberapa factor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih 

memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan 

misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang 

dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanan tugas 

pokok BAPPEDA Kota Sukabumi terdiri dari ; 

1. Kemampuan menggalang partisipasi stakeholders dalam proses 

perencanaan ; 

III-17 


2. Adanya komitmen untuk melaksanakan kerjasama dengan institusi 

Litbang dan IPTEK ; 

3. Adanya sistem pengendalian dan evalusi yang efektif ; 

4. Tersedianya sistem informasi manajemen yang handal ; 

5. Tersedianya aparatur perencana profesional yang didukung oleh 

sistem pengembnangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi. 

Mengacu kepada faktor-faktor keberhasilan berikut, maka dari 

setiap misi Bappeda Kota Sukabumi perlu ditetapkan sasaran dan tujuan 

yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran dari 

misi-misi yang telah ditetapkan. Untuk memberikan arah dan tolak ukur 

yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, agar dapat 

menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap 

tujuan tersebut ditetapkan sasarannya, denagn dukungan data kuantitatif 

sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya. 

III-18 


BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

4.1. Visi Bappeda 

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki 

serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, adalah : 

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 

PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU DAN 

TERPERCAYA 

Pernyataan visi diatas dimulai dari proses penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, 

teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom 

up), yang mencakup proses penyusunan kebijakan, penyusunan program 

dan kegiatan, dan penyusunan alokasi pembiayaan program. 

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip 

pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, 

responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga 

pemerintah, masyarakat dan para pelaku pembangunan. 


IV-1

Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilak bertujuan 

untuk mengefektifkan prroses pemerintahan yang baik melalui 

pemanfaatan suber daya publik yang berdampak pada percepatan peroses 

perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau 

terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemapuan masyarakat, 

dan tercapainya tujuan pelayanan publik. 

Perencanaan pembangunan daerah akan dapat memberikan 

arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan 

masyarakat, sehingga terdapat adanya keterpaduan antara rencana 

program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan 

masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Pengendalian perencanaan pembangunan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah melalui mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, 

rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan 

kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanisme koordinasi 

perencanaan horisontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada 

komunikasi dan dialog antar lembaga perencana dan SKPD dengan 

prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama 

lain. 


IV-2

Adapun target Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 

Daerah adalah : 

 

Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukakan 

oleh organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro 

maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; 

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses 

perumusan kebijakan dan perencanaan program; 

 

Menyeleraskan perencanaan program dan penganggaran; 

Menigkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan 

keuangan publik; 

Mewujudkan penilaian kinerja kebijakan yang terukur, 

perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD 2008 – 2013, sehingga 

tercapai efektifitas perencanaan. 

Adapun Target Perencanaan dan Pengendalian tersebut menggunakan 

Pendekatan: 

”Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyeleggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 


IV-3

”Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan 

perubahan yang terjadi didaerah. 

”Efektif” adalahkemampuan mencapai target dengan sumber daya yang 

dimiliki dengan cara atau proses yang optimal. 

”Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan 

pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-unadangan yang berlaku; 

”Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam 

setiap proses prose 

perencanaan pembangunan daerah dan bersifat 

inklusif melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasikan 

aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam 

penganbilan kebijakan. 

”Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan caracara 

untuk mencapainya. 

4.2. Misi Bappeda 

Untuk mencapai Visi maka ada 4 (empat) 

Misi yang harus 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi Sehat, cerdas 

dan Sejahtera 2008-2013 adalah : 


IV-4

Misi 1 (satu) : Meningkatkan kualitas kelembagaan, 

Misi 2 (dua) : Menyediakan data perencanaan pembangunan yang 

mutakhir dan mudah di akses 

Misi 3 (tiga) : Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pengendalian 

pembangunan daerah yang sinergis dan aplikatif. 

Misi 4 (Empat) : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian 

sebagai bahan kebijakan pembangunan. 

2.3. Tujuan 

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai 

wujud dari berjalannya misi, adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan dan Sasaran Misi ke-1 : 

a. Tujuan : 

• Mewujudkan Sumber daya aparatur perencana yang kompetensi, 

terpercaya serta profesional guna mencapai Kota Sukabumi Sehat, 

Cerdas dan Sejahtera 2013. 

b. Sasaran : 

• Tercapainya kualitas SDM Perencana dengan indikator misi 

sebanyak 42 

orang Planner dapat memiliki kemampuan 


IV-5

melakukan proses perencana (identifikasi masalah ; pengumpulan 

data / informasi, analisis permasalahan, kendala, tantangan, 

perumusan kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan dan 

evaluasi, memiliki kemampuan inovatif, pendektesian dini dan 

antisipatif, memiliki kemampuan untuk memandu dan 

mendorong kearah solusi dan kebijakan yang baik. 

• Dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan SPM 

Bappeda kepada 46 internal Birokrat yaitu Planner dan 34 SKPD 

External. 

• Dedikasi, loyalitasdan motivasi kepada 46 orang birokrat 

perencana 

2. Tujuan Sasaran Misi ke-2 

a. Tujuan : 

• Memberikan pelayanan yang terbaik kepada SKPD Internal 

maupun Eksternal dari Kota Sukabumi dalam penyediaan data 

yang mutahir, mudah diakses dan Up to date. 

b. Sasaran : 

• Tersedianya data-data yang mutahir, mudah diakses dan Up to date 


IV-6

3. Tujuan Sasaran Misi ke-3 

a. Tujuan : 

• Tercapainya beberapa kebijakan pembangunan makro kota 

sehingga pada akhir masa jabatan walikota dan wakil walikota 

agenda kegiatan yang disampaikan pada masa kampanye dapat 

terimplementasi dengan maksimal 

b. Sasaran : 

• Adanya Konsistensi antara agenda kegiatan yang diagendakan 

dalam APBD tahun berikutnya dengan rencana yang telah disusun 

yang dalam hal ini akan tercermin dari indikator batas toleransi 

perubahan rencana kegiatan yang diusulkan dalam APBD tahun 

berikutnya 

• Memberikan Masukan Kepada Bapak Walikota terhadap hasil 

pelaksanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan Kota 

sehingga Evaluasi Pembangunan Tahunan Kota dapat dijadikan 

sebagai bahan atau dasar untuk penyusunan APBD tahun 

selanjutnya 


IV-7

4. Tujuan Sasaran Ke-4 

a. Tujuan : 

• Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan melalui 

koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai 

Kualitas Pembangunan yang maksimal guna perwujudan Visi dan 

Misi Walikota dan Wakil Walikota 2008-2013. 

b. Sasaran : 

• Tercapainya beberapa kebijakan melalui koordinasi, pengkajian 

dan penelitian terhadap pembangunan makro kota 

• Bertambahnya luasan fasum-fasos yang dikelola oleh Pemerintah 

Kota yang dalam hal ini akan tercermin dari indikator prosentase 

pemenuhan luasan lahan fasum fasos sesuai target RPJMD 

4.4. Strategi 

1. Analisis Lingkungan 

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh 

guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan 

guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan 


IV-8

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktorfaktor 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Lingkungan Eksternal 

1) Peluang 

• Keberadaan UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 

No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

• Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik; 

• Kerjasama pembangunan antar daerah dengan kabupaten 

Sukabumi ; 

• Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan 

infrastruktur dan lingkungan kota; 

• Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro-pasar; 

• Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan 

PKL dan sektor informal lainnya; 

• Transparansi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah 

kota; 

• Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kota (APBD 

Provinsi, dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung 

pembangunan; 

• Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi 

APBD. 


IV-9

2) Ancaman 

• Sanksi pidana kepada Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD yang 

melakukan penyimpangan terhadap APBD; 

• Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada 

tindakan anarkis (Adanya potensi konflik yang tinggi); 

• Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkret diperkirakan 

akan membutuhkan waktu yang relatif lama; 

• Inefisiensi dalam sistem transportasi kota dan adanya potensi 

kerugian sosial-ekonomi akibat banjir; 

• Tidak adanya investor yang masuk; 

• Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok 

tertentu; 

• Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL, degradasi terhadap 

estetika dan lingkungan kota, kekumuhan, serta instabilitas 

keamanan kota; 

• Banyaknya kebijakan pemerintah kota yang terkoreksi; 

• Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran; 

• Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis. 

b. Lingkungan Internal 

1) Kekuatan 

• Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang 

perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

• SDM secara kuantitatif sangat memadai; 


IV-10

• Tersedianya sarana - prasarana kantor dalam mendukung tugas 

pokok dan fungsi dalam perencanaan dan pengendalian 

pembangunan; 

• Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas 

pokok dan fungsi Bappeda; 

• Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk 

perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, dan statistik 

pembangunan; 

• Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain 

diluar tupoksi utama organisasi. 

2) Kelemahan 

• Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, 

kurang inovatif dan kurang kreativitas; 

• Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban 

mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis; 

• Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor 

dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi; 

• Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola 

secara optimal; 

• Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relatif kurang begitu 

berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relatif kurang optimal); 

• Penyiapan rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan; 


IV-11

• Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus. 

2. Penetapan Strategi 

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan 

strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan 

tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah 


a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk 

• Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk 

mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan 

bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan 

pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan 

melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan 

kualitas partisipasi aktif warga kota dalam turut memikirkan 

kemajuan Kota Sukabumi. 

• Selain itu, kaitan dengan pengembangan produk adalah 

dimaksudkan untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada 

dan/atau mengembangkan produk perencanaan yang baru - baik 

yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum - 

yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) 

bagi Pemerintah Kota Sukabumi sendiri, Pemerintah Provinsi, 


IV-12

Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk Masyarakat 

dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki 

untuk dapat terlibat dalam pembangunan di Kota Sukabumi. 

b. Strategi integrasi kedepan 

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksudkan untuk 

mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan 

sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai 

ekses negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana 

yang telah ditetapkan dan dijalankan. 

c. Strategi penguatan kedalam 

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk 

meningkatkan 

kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, 

penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan; 

menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam 

mendukung perencanaan dan pengendalian; serta memperbaiki 

menajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi 


IV-13

4.4 KEBIJAKAN 

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan 

dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan, adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan Eksternal, 

a. Perencanaan 

Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan 

responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau 

keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih 

luas; 

b. Pengendalian 

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga 

konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap 

mengedepankan pola koordinasi yang intensif. 

2. Kebijakan Internal 

a. Kompetensi SDM 

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, 

penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan 

melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang 

memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Bappeda 


IV-14

. Pengelolaan Keuangan 

Memperbaiki menajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan 

pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap 

ketentuan aturan yang berlaku 

c. Sarana Prasarana Kantor 

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. 

d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi) 

Meningkatkan koordinasi internal dengan unit-unit kerja yang ada di 

Bappeda. 


IV-15

BAB V 

PROGRAM, KEGATAN DAN 

INDIKATOR KINERJA 

5.1. Program, kegiatan dan Indikator Kinerja Bappeda 

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Bappeda dengan RPJM 

Daerah Kota Sukabumi, maka program dan kegiatan yang akan 

dijalankan selama periode 2008-2013 serta ditambah dengan satu tahun 

masa transisi (2014) adalah sebagai berikut : 

Untuk tahun 2009, agenda program dan kegiatan yang 

dilaksanakan lebih sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan 

kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kota 

Sukabumi Tahun Anggaran 2009 yang dalam penyusunannya telah 

berpedoman pada RPJM Daerah. Adapun program dan kegiatan untuk 

tahun 2006, adalah sebagai berikut : 

RENSTRA BAPPEDA KOTA SUKABUMI TAHUN 2008-2013 V-1

Tabel 5.1 

Program dalam RPJMD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan 

disesuaikan dengan Program dan Kegiatan Bappeda Kota Sukabumi 

No Program RPJMD Kota Program dan Kegiatan Bappeda Kota Sukabumi 

Sukabumi 2008-2013 Sesuai 

dengan Permendagri 13 

Tahun 2006 

1 2 3 

Program dalam RPJMD 

Program Peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan menuju Good 

Governance dan Clean Government 

1. Program Pelayanan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 

administrasi perkantoran 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik 

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor 

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

5. Penyediaan alat tulis kantor 

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

7. Penyediaan komponen listrik/penerangan 

bangunan kantor 

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

10. Penyediaan makanan dan minuman 

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

2. Program peningkatan 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas 

sarana dan prasarana 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

paratur 

3. Pemeliharaan rutin / berkala meubeleir 

3 Program Peningkatan 1. Pengadaan mesin / kartu absensi 

disiplin aparatur 

2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 





Tahun 2006 

1 2 3 

4 Program Fasilitasi / Pindah 

purna tugas 

1. Pemulangan pegawai yang pensiun 

5 Program peningkatan 

kapasitas sumber daya 

aparatur 

6 Program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

7 Program Pembangunan 

data / informasi 

1. Pendidikan dan pelatihan formal 

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

3. Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan 

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

2. Penyusunan laporan keunagna semesteran 

3. Penyusunan opelaporan keuangan akhir tahun 

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

1. Pengumpulan up dating data dan analisis data 

informasi capaian target kinerja program dan 

kegiatan 

2. Penyusunan dan pengumpulan data / 

informasi kebutuhan penyusunan dokumen 

perencanaan 

3. Penyusunan dan analisis data / informasi 

perencanaan pembangunan kawasan rawan 

bencana 

4. Penyusunan dan analisi data / informasi 

perencanaan pembangunan ekonomi 

5. Penyusunan Profil Daerah 





Tahun 2006 

1 2 3 

8 Program Kerjasama 1. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 

pembangunan 

2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar 

daerah 

3. Koordinasi dalam pemecahan masalah daerah 

4. Monev 

9 Program pengembangan 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan 

wilayah perbatasan 

antar daerah 

2. sosialisasi kebijakan pemerintah dalam 

penyelesaian perbatasan antar daerah 

3. Koordinasi penetapan rencana tata ruang 

perbatasan 

4. Penyusunan perencanaan pengembangan 

perbatasan 

5. Monev 

10 Program perencanaan 1. Sosialisasi kebijakan pemerintah dan 

pengembangan wilayah pengembangan wilayah strategis dan cepat 

strategis dan cepat tumbuh tumbuh 

2. Koordinasi penetapan rencana tata ruang 




4. Monev 





Tahun 2006 

1 2 3 

11 Program Perencanaan 1. Koordinasi penyelesaian permasalahan 

pengembangan kota-kota penanganan sampah perkotaan 

menengah dan besar 2. Koordinasi penyelesaian permasalahan 

transportasi perkotaan 

3. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian 

bencana alam / sosial 

4. Koordinasi perencanaan dan penanganan 

pusat pertumbuhan ekonomi 


pusat industri 


pusat Pendidikan 


perumahan 


Perparkiran 

9. Koordinasi perencanaan air minum, drainase 

dan sanitasi perkotaan 

10. Koordinasi penanggulangan limbah rumah 

tangga dan industri perkotaan 

11. Monev 

12 Program peningkatan 1. Peningkatan kemampuan teknis aparat 

kapasitas kelembagaan perencana 

perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi kebijakan perencanaan 

daerah 


3. Bimbingan teknis tentang perencanaan 






Tahun 2006 

1 2 3 

13 Program Perencanaan 1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 

Pembangunan Daerah 

perumusan program dan kebijakan layanan 

publik 

2. Penyusunan rancangan RKPD 

3. Penyelenggaraan Musrenbvang RPJP 

4. Penetapan RPJP 

5. Penyusunan rancangan RPJMD 

6. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 

7. Penetapan RPJMD 

8. Penyusunan rancangan RKPD 

9. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

10. Penetapan RKPD 

11. Koordinasi penyusunan laporan kinerja 

pemerintah daerah 

12. Koordinasi penyusunan laporan keterangan 

pertanggung jawaban (LKPJ) 

13. Monev 

14 Program perencanaan 1. Penyusunan Masterplan pembangunan 

pembangunan ekonomi ekonomi daerah 

2. Penyusunan indikator ekonomi daerah 


ekonomi masyarakat 

4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 

ekonomi 

5. Penyusunan tabel input output daerah 

6. Penyusunan masterplan penanggulangan 

kemiskinan 





Tahun 2006 

1 2 3 

7. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah 

rawan pangan 

8. Monev 

15 Program Perencanaan Sosial 1. Koordinasi penyusunan masterplan 

Budaya 

pendidikan 

2. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 

3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 

sosial budaya 

4. Monev 

16 Program perencanaan 1. Koordinasi penyusunan masterplan prasaran 

prasarana wilayah dan perhubungan daerah 

sumber daya alam 

2. Koordinasi penyusunan masterplan 

pengendalian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

3. Monev 

17 Program perencanaan 1. Koordinasi penyusunan profile daerah rawan 

pembangunan daerah bencana 

rawan bencana 

2. Koordinasi pembangunan daerah rawan 

bencana 

3. Monev 

Sumber : Lampiran A. VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal : 15 

Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 


5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD 

Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Renstra 2008 – 

2013 terdapat program Lintas SKPD yaitu dalam Program Pengembangan 

Kapasitas sumber daya aparatur yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan 

Formal Jabatan Fungsional Perencana dan untuk Indikasi Pembiayaannya 

dapat dilihat dalam Matriks terlampir. 

5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan 

Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Sukabumi dalam Tahun anggaran 2008 – 2013 program lintas kewilayahan 

adalah Pembagunan jalan lingkar (Sukabumi outer ring road) yang 

menghubungkan antara Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi hal ini 

disebabkan karena Relisasi pembangunan Terminal Type A Kota 

Sukabumi akan selesai pada tahun 2010, disamping itu untuk pelaksanaan 

realisasi Terminal Type A dapat dilihat dari Matriks kegiatan terlampir. 

5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan 

Untuk Pagu indikatif dan indikasi Sumber Pendanaan Rencana 

Stategis Bappeda dapat dilihat dari Matriks lampiran Renstra Bappeda 

Kota Sukabumi 2008 -2013. 


INSTANSI 

VISI 

MISI I 

RENCANA STRATEJIK 

TAHUN 2008 - 2013 

: Bappeda Kota Sukabumi 

: BAPPEDA yang kompeten dan terpercaya dalam mewujudkan Visi Kota Sukabumi 

: Meningkatkan Kualitas Kelembagaan 

SASARAN 

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

TUJUAN 

TARGET 

URAIAN 

SATUAN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KEBIJAKAN 

PROGRAM 

1 Mewujudkan Sumber Daya 1.1 Meningkatnya 1.1.1 Meningkatnya kualitas SDM org 39 42 42 46 46 46 a. Kebijakan Internal 1. Program Pelayanan 

aparatur perencana yang 

kualitas SDM 

yang memiliki kemampuan - Kompetensi SDM Administrasi 

kompeten, terpercaya serta 

dalam bidang perencanaan Meningkatkan Kompetensi Perkantoran 

profesional guna mencapai Kota 

SDM, baik dalam teknis 

Sukabumi Sehat, Cerdas dan 

1.1.2 Meningkatnya SPM internal % pelayanan 80 80 90 90 95 95 perencanaan, penganggaran 2. Program Peningkatan 

Sejahtera 2013 

yang diberikan maupun dalam sarana dan prasarana 

pengendalian program 

aparatur 

1.1.3 Meningkatnya dedikasi, % absensi 89 90 90 95 97 98 

loyalitas, motivasi pegawai - Pengelolaan keuangan 3. Program Peningkatan 

Memperbaiki manajemen 

disiplin apratur 

keuangan organisasi dengan 

mendasarkan pada prinsip 4. Program peningkatan 

kehati-hatian, disiplin dan 

kapasitas sumberdaya 

kepatuhan terhadap 

aparatur 

ketentuan aturan yang 

berlaku 5. Program peningkatan 

pengembangan sistem 

- Sarana dan prasarana kantor pelaporan capaian 

menjaga kecukupan sarana 

kinerja dan keuangan 

prasarana kantor baik dari 

segi kuantitas maupun 6. Program peningkatan 

kualitas 

kapasitas kelembagaan 

perencanaan pemba 

- Meningkatkan KISS ngunan daerah 

Meningkatkan koordinasi 

internal dengan unit-unit 

kerja yang ada di Bappeda

INSTANSI 


VISI : BAPPEDA yang kompeten dan terpercaya dalam mewujudkan Visi Kota Sukabumi 

MISI 2 

: Menyediakan Data Perencanaan Pembangunan yang mutakhir dan mudah diakses 

SASARAN 


TUJUAN 

TARGET 

URAIAN 

SATUAN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KEBIJAKAN 

PROGRAM 

1 Memberikan pelayanan 1.1 Tersedainya data-data yang mutahir, mudah diakses ketersediaan 7 7 7 7 7 7 1. pengumpulan data dan 1. Program Pembangunan 

yang terbaik kepada SKPD dan up to date 

jenis data analisis data informasi data / informasi 

Internal maupun eksternal perencanaan capaian target kinerja 

dari Kota Sukabumi dalam program 

penyediaan data yang mutahir 

mudah diakses dan up to date 

Kebijakan eksternal 

Menyelenggarakan monitoring 

dan evaluasi dalam menjaga 

konsistensi pelaksanaan rencana 

guna mendukung pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan 

atau direncanakan dengan tetap 

mengedepankan pola koordinasi 

b. Kebijakan Internal 

- Meningkatkan KISS 



kerja yang ada di Bappeda

INSTANSI 

VISI 

MISI 3 



: Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunandaerah yang sinergis dan aplikatif 

SASARAN 


TUJUAN 

TARGET 

URAIAN 

SATUAN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KEBIJAKAN 

PROGRAM 

1 Tercapainya beberapa kebijakan 1.1 Adanya konsistensi antara agenda kegiatan yang diagendakan 

% batas toleran 40 40 50 60 70 80 Kebijakan eksternal 1. Program perencanaan 

pembangunan makro kota 

dalam APBD tahun berikutnya dengan 

si perubahan a. Perencanaan pembangunan daerah 

sehingga pada akhir masa rencana yang telah disusun 

pada setiap Menyelenggarakan monitoring 

jabatan walikota dan wakil tahap agenda dan evaluasi dalam menjaga 

walikota agenda kegiatan perencanaan konsistensi pelaksanaan rencana 

yang disampaikan dapat terim 

guna mendukung pencapaian 

plementasikan dengan maksi dok RPJPD 1 1 1 1 1 1 sasaran yang telah ditetapkan 

mal 

atau direncanakan dengan tetap 

dok RPJMD 1 1 1 1 1 1 mengedepankan pola koordinasi 

dok RKPD 1 1 1 1 1 1 b. Pengendalian 

Kebijakan Internal 

dok KUA 1 1 1 1 1 1 - Meningkatkan KISS 


dok LKPJ 1 1 1 1 1 1 internal dengan unit-unit 

kerja yang ada di Bappeda 

dok Monev 1 1 1 1 1 1

INSTANSI 

VISI 

MISI 3 



: Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kbijakan pembangunan 

SASARAN 


TUJUAN 

TARGET 

URAIAN 

SATUAN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KEBIJAKAN 

PROGRAM 

1 Memberikan masukan 1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jumlah 2 2 2 2 2 2 Kebijakan eksternal 1. Program Kerjasama 

kepada Bapak Walikota melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga pengkajian Menyiapkan rencana pembangu Pembangunan 

terhadap hasil pelaksanaan 

dapat dicapai kualitas pembangunan yang maksimal 

nan daerah yang partisipatif 

pembangunan tahunan guna mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil Jumlah 1 1 3 3 3 3 dan responsif dengan tetap 2. Program Pengemba 

dan lima tahunan kota walikota 2008 - 2013 Kerjasama memperhatikan keserasian ngan wilayah perbata 

dan atau keselarasan antara 

san 

dok RTRW 1 1 1 1 1 1 kepentingan lokal dengan ke 

pentingan yang lebih luas 3. Program perencanaan 

wilayah strategis 

b. Kebijakan Internal dan cepat tumbuh 

- Meningkatkan KISS 

Meningkatkan koordinasi 4. Program perencanaan 


pengembangan wilayah 

kerja yang ada di Bappeda 

strategis dan cepat 

tumbuh 

5. Program perencanaan 

pengembangan kotakota 

menengah dan 

besar 


pembangunan ekonomi 


Sosial Budaya 


prasarana wilayah 

dan sumberdaya alam 


pembanguna daerah 

rawan bencana

Download - Pemerintah Kota Sukabumi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?