Download - Pemerintah Kota Sukabumi

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah di undangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada 

hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi. 

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang 

penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam persfektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah 

Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur Negara yang Bersih, serta 

tanggung jawab dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih 

beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan 

dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaftif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, 

peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah. 

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 I - 1

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus 

dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2008 - 2013). 

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah untuk 

menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 - 2025 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. 

1.3. Landasan Hukum 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 


g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

n. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

o. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 8 Seri E); 

q. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7); 

r. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Sukabumi Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 8); 


1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam Perencanaan Daerah 

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas 

dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kota Sukabumi; 

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Kepala 

Daerah, Renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tahun 2008 – 2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja 

di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah diamanatkan 

dalam produk-produk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi (RPJPD dan RPJMD). Dengan menterjemahkan secara 

strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tataran yang lebih teknis, yaitu: Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas 

Dinas Perhubungan, Kegiatan, serta tolok ukur kinerja pencapaiannya. 



1.5. Alur Pikir 

Penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013 dilandasi oleh kajian terhadap 

peraturan dan perundangan terkait yang berlaku, faktor pengaruh lingkungan internal dan eksternal dalam upaya 

penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau. Secara ringkas pola pikir penyusunan Rencana dan 

Strategi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ditampilkan pada Gambar 1.2. 

Gambar 1.2. POLA PIKIR PENYUSUNAN RENCANA DAN STRATEGI 

Peraturan 

Perundangan 

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 

KOTA SUKABUMI 

Lingkungan 

Internal 

VISI 

MISI 

Strategi 

Kebijakan 

Lingkungan 

Eksternal 

TUJUAN & 

SASARAN 

Program & Kegiatan 

SWOT 

Faktor Kunci 

Keberhasilan 

Indikator 

Kinerja 


Alur pikir penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dimulai dengan latar belakang permasalahan yang 

meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal Dinas perhubungan saat ini, yang secara signifikan memberikan pengaruh serta 

peraturan perundangan perundangan sebagai landasan penyusunan. 

Terlihat pada gambar tersebut bahwa penyusunan rencana strategis tersebut harus diperhatikan beberapa aspek berpengaruh, yang 

meliputi peraturan perundangan terkait yang berlaku dan pengaruh lingkungan strategis. Pengaruh lingkungan strategis yang dimaksud 

dapat berupa implikasi dari perubahan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat juga berupa dampak atas diberlakukannya 

peraturan perundangan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika Rencana Strategik adalah sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategik (Renstra), maksud dan tujuan, landasan hukum dan kedudukan dan 

peranan renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, serta sistematika. 

Bab 2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

Memuat perkembangan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapan, tugas 

pokok dan fungsi , serta prosedur dan tata kerja. 


Bab 3 

Rencana Strategis 

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran, yang diuraikan menurut sasaran dan 

kegiatan. Selain itu juga diidentifikasi indikator kinerja outputs dan outcomes pada setiap kegiatan. 

Bab 4 

Lingkungan Internal Dan Eksternal Serta Faktor Kunci Keberhasilan 

Memuat identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, 

cakupan kerja Dinas serta faktor-faktor kunci keberhasilan. 

Bab 5 

Penutup. 

Lampiran-lampiran 


BAB II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI 

2.1. Struktur Organisasi 

Latar belakang keberadaan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dimulai pada sekitar tahun 1960 dengan terbentuknya 

Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana Jalan. Kemudian tahun 1960-1970 

dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada tahun 1970-1980 DLLD diubah 

menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 nama DLLAJR tersebut diubah lagi 

menjadi DLLAJ. 

Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 2000 untuk urusan 

Pekerjaan Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai kewenangan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 (lembaran 

Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 10). tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi dan dengan Keputusan Walikota 

Sukabumi Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan gabungan (merger) antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU Bina Marga). Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 

tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi, maka Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan Pada Dinas Perhubungan dan DLLAJ menjadi Bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan serta Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 II - 1

Selanjutnya berdasarkan PP No. 41 Tahun 2004 yang diperkuat melalui Perda Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, maka terjadi 

kembali perubahan terhadap struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dengan bergabungnya Bidang Jalan dan Jembatan 

dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, maka Bidang tugas Dinas Perhubungan hanya meliputi Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana 

Lalu LintasLalu Lintasdan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. 

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, meliputi urusan lalu lintas dan angkutan, pengujian dan 

keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalan dan jembatan, perparkiran, terminal dan sub terminal yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

dibantu oleh : 

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dibantu 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, 

Sub Bagian Perencanaan Program dan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ; 

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Angkutan Barang 

dan Orang, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pengendalian dan Operasional ; 

3. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu LintasLalu Lintasyang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu 

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Seksi Fasilitas dan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, Seksi Sarana/Prasarana. 



2.2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN 

Tabel 2.1. DAFTAR PEGAWAI PNS BERDASARKAN GOLONGAN 

No. 

Unit Kerja 

Golongan 

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a 

Jumlah 

1. Dinas 

Perhubungan 

- - 1 - - - - - - - - - - - - - 

1 

2. Sekretariat - - - 1 - 1 3 2 1 - 2 4 - 1 - - 14 

3. 

4. 

5. 

6. 

Bidang Lalu 

Lintas Dan 

Angkutan 

Bidang 

Teknik, 

Sarana dan 

Prasarana 

Lalu Lintas 

UPTD 

Terminal 

UPTD Parkir 

Jumlah 

- - - 1 1 2 2 1 - 2 - 16 - - - - 

- - - 1 1 - 4 1 - 1 1 3 - - - - 12 

- - - - - 1 3 3 6 1 5 21 - - - - 40 

- - - - 1 - 1 - - - - 2 - - - - 4 

1 3 2 4 13 7 7 4 8 46 - 1 - - 96 

25 


2.3. TUPOKSI 

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, meliputi lalu 

lintas dan angkutan, teknik dan sarana lalu lintas jalan dan jembatan, perparkiran, terminal, dan subterminal. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: 

1. Pengaturan, perencanaan, dan pelayanan di bidang angkutan orang dan barang; 

2. Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas; 

3. Pengendalian dan operasional lalu lintas dan jalan; 

4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 

5. Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan; 

6. Penyediaan sarana dan prasarana jalan; 

7. Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran, terminal, dan sub-terminal; 

8. Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; 

9. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas. 

Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi: 

1. Kepala Dinas 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas menpunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang perhubungan, meliputi lalu lintas dan angkutan, 

perparkiran, terminal, dan sub-terminal baik dalam perumusan kebijakan umum maupun kebijakan teknis; 

b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas; 


c. Membuat program kerja dalm rangka pelaksanaan tugasnya; 

d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan 

pelaksanaan tugasnya; 

e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan efektivitas dan 

produktivitas kerja; 

f. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang perhubungan; 

g. Mengkaji dan menyiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang perhubungan; 

h. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang perhubungan, meliputi lalu lintas dan angkutan, 

teknik dan sarana jalan dan jembatan, perparkiran, terminal, dan sub-terminal; 

i. Mengkaji dan Mengoreksi perizinan/rekomendasi di bidang perhubungan; 

j. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah; 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; 

c. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu LintasLalu Lintas; 

d. UPTD; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 


2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

dalam hal: 

a. Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas, meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan 

keuangan; 

b. Penyediaan dan pengelolaan data untuk penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan; 

c. Penyusunan anggaran Dinas; 

d. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; 

e. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan; 

f. Penyelenggaraan keamanan rumah tangga umum Dinas; 

g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait d bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat dibantu oleh: 

a. Sub-bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub-bagian Keuangan; 

c. Sub-bagian Perencanaan Program. 

Sub-bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian, mempunyai tugas membantu dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal: 

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas; 

b. Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas; 

c. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas; 


d. Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas; 

e. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun dan penghargaan; 

f. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai; 

g. Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas; 

h. Penyiapan data dan penyampaian informasi kedinasan; 

i. Pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keamanan di lingkungan Dinas; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub-bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh: 

a. Pengelola Administrasi Umum; 

b. Pengelola Administrasi Kepegawaian; 

c. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan; 

d. Public Relation. 

Sub-Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Sekretariat dalam hal ini: 

a. Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas; 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; 

c. Penyusunan laporan administrasi keuangan Dinas; 

d. Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas dan surat-surat berharga; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub-Bagian Keuangan dibantu oleh; 

a. Pengelola anggaran Keuangan; 

b. Pengelola administrasi keuangan. 

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris dalam hal : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas; 

b. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas; 

c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas; 

d. Pengelolaan data elektronik dinas; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program dibantu oleh : 

a. Pengelola rencana Kegiatan; 

b. Pengelola monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan; 

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai bidang garapan diantaranya: 

a. Menyusun petunjuk Teknis Manajemen lalu lintas dan Angkutan; 


. Merencanakan dan melaksanakan penanganan angkutan orang dan barang, transportasi dan dampak lalu lintas, serta 

pengendalian operasional lalu lintas; 

c. Pemberian pelayanan perizinan lalu lintas dan angkutan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dibantu oleh: 

a. Seksi Angkutan Orang dan Barang; 

b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 

c. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas. 

Seksi Angkutan Orang dan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang dalam hal: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan petunjuk teknis, kinerja, dan komposisi angkutan orang dan 

barang serta perencanaan angkutan masal; 

b. Penyiapan bahan penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan perkotaan; 

c. Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan kota; 

d. Penyiapan bahan, pencatatan, dan pengecekan dalam pemberian perizinan angkutan orang dan barang; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

f. Evaluasi dan Laporan pelaksanaan tugas; 


g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Angkutan Orang dan Barang dibantu oleh: 

a. Pengelola Data Angkutan Orang dan Barang; 

b. Pengelola Perizinan, rekomendasi dan sertifikasi Angkutan Orang dan Barang; 

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal: 

a. Penyiapan bahan penyusunan dalam penetapan jaringan trayek angkutan kota dan transportasi jalan kota; 

b. Penyiapan bahan penetapan batas wilayah pelayanan transportasi kota/perkotaan dan penetapan arah transportasi 

perkotaan; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan petunjuk teknis jaringan dan simpul transportasi; 

d. Penyiapan bahan pemberian izin bongkar/muat barang; 

e. Pemantauan terhadap kegiatan yang menimbulkan bangkitan/tarikan perjalanan (dampak lalu lintas); 

f. Pengumpulan bahan-bahan penyuluhan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas; 

g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibantu oleh: 

a. Pengelola Data Jaringan Transportasi; 


. Pengelola Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas; 

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan 


a. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan; 

b. Pelaksanaan pengendalian dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan; 

c. Pengawasan pelaksanaan perijinan, rekomendasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh dinas; 

d. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas, administrasi perizinan dan kelengkapan laik jalan 

angkutan orang dan barang di wilayah kota; 

e. Pelaksanaan pengawalan kendaraan di jalan; 

f. Penyiapan bahan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota dan Jalan 

Nasional/Propinsi yang berada di wilayah kota; 

g. Pelaksanaan pelayanan kendaraan derek; 

h. Pelaksanaan penderekan dan sangsi denda terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dibantu oleh : 

a. Pengelola Data dan Administrasi Perijinan; 

b. Petugas Operasional Pengawasan, pengendalian dan pengawalan lalu lintas; 


c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

4. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 

Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal: 

a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; 

b. Penyusunan petunjuk teknis, pemberian akreditasi, sertifikasi pengujian kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji 

berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta; 

c. Menandatangani buku uji kendaraan bermotor; 

d. Perencanaan dan pembangunan prasarana lalu lintas; 

e. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan sosialisasi keselamatan lalu lintas; 

f. Pelaksanaan audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu lintas; 

g. Penyiapan pemberian rekomendasi penyelenggaraan sekolah mengemudi dan bengkel umum kendaraan; 

h. Penentuan lokasi dan evaluasi fasilitas parkir umum; 

i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 



Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Teknik Sarana dibantu oleh: 

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

b. Seksi Prasarana Lalu Lintas; 

c. Seksi Fasilitas dan Keselamatan Lalu Lintas. 


Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang dalam hal: 

a. Penyiapan bahan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor; 

b. Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 

c. Penyiapan penyusunan petunjuk teknis, pemberian akreditasi, sertifikasi pengujian kendaraan bermotor dan pengesahan 

hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta; 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan uji petik laik jalan dan emisi kendaraan bermotor di wilayah kota; 

e. Pelaksanaan penyidikan terhadap kendaraan laik jalan dan emisi gas buang; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; 


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Teknik Sarana dibantu oleh: 

a. Penguji; 

b. Pengelola peralatan pengujian; 

c. Pengelola administrasi dan retribusi pengujian; 

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 


Seksi Prasarana Lalu Lintas 

Seksi Prasarana Lalu Lintas dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang dalam hal: 

a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah kota, meliputi rambu-rambu, marka jalan, 

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan 

serta Fasilitas Pendukung Jalan; 

b. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas; 

c. Inventarisasi kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan di wilayah kota; 

d. Penyiapan penentuan lokasi dan evaluasi fasilitas parkir umum; 

e. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan prasarana lalu lintas; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; 


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Sarana/Prasarana dibantu oleh: 

a. Petugas pemeliharaan perlengkapan jalan; 

b. Pengelola data prasarana Lalu Lintas; 

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Seksi Fasilitas dan Keselamatan Lalu Lintas 

Seksi Fasilitas dan Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan 


a. Penyiapan bahan guna penyusunan standar teknis dan kelaikan sarana/prasarana keselamatan lalu lintas jalan; 


. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan / sosialisasi keselamatan lalu lintas di jalan; 

c. Pelaksanaan audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu lintas; 

d. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi; 

e. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; 

f. Penyiapan pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas; 

g. Penyiapan penanganan daerah rawan kecelakaan; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. Pelaksanaan penyidikan terhadap keselamatan lalu lintas; 



Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Fasilitas dan Keselamatan Lalu Lintas Jalan dibantu 

oleh: 

a. Petugas audit keselamatan; 

b. Petugas investigasi kecelakaan; 

c. Petugas pelayanan dan perijinan; 

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

5. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Terdiri dari 2 UPTD, yaitu: 

a. UPTD Terminal mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap: 

1) Pelaksanaan pemyelenggaraan teknis operasional d terminal dan sub terminal meliputi: pengelolaan, pemeliharaan, 

dan pengawasan operasional terminal; 

2) Pengoperasian fasilitas Terminal dan Sub Terminal; 


3) Penetapan usulan tarif retribusi terminal dan retribusi kebersihan/pemeliharaan jalan; 

4) Pengaturan dan pemeliharaan lingkungan terminal beserta fasilitasnya; 

5) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

6) Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang keterminalan; 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. 

b. UPTD Parkir 

UPTD Parkir berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang merupakan unsur penunjang dari sebagaian tugas 

DInas Perhubungan Kota Sukabumi. UPTD parkir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam hal: 

1) Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor; 

2) Penetapan usulan tarif retribusi parkir; 

3) Pengaturan dan pemeliharaan perparkiran setra pemungutan Retribusi Parkir; 

4) Penetapan izin Pembangunan dan Pengoperasian fasilitas perparkiran; 

5) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

6) Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perparkiran; 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. 


2.4. Prosedur Tata Kerja 

Prosedur Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut : 

a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal 

dan horizontal. 

b. Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan 

bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. 

c. Pertanggungjawaban Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala 

Bidang sesuai bidang tugasnya. 

d. Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas. 

e. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Pjmt dari salah seorang pejabat 

structural di Dinas yang eselonnya satu tingkat di bawah Kepala dinas untuk mewakilinya. 

f. Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada 

atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

g. Pembuatan lapaoran adalah menjadi tanggungjawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan 

petunjuk teknis. 

h. Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

lebih lanjut. 

i. Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


BAB III 

PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 

3.1. KINERJA PELAYANAN MASA KINI 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan 

misi Kota Sukabumi melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, 

baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. 

Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kota Sukabumi hanya meliputi subsektor Perhubungan Darat beserta sarana pendukungnya 

yang terdiri dari : 

3.1.1. Angkutan Jalan 

a. Prasarana Jalan 

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin 

meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan 

memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan 

darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam 

pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya 

fasilitas jalan. 

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 III- 1

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu 

jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan 

dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas perekonomian di perkotaan. 

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan 

negara di Kota Sukabumi pada tahun 2003 mencapai 7,140 Km dengan kondisi baik. Panjang jalan propinsi mencapai 15,420 Km dengan 

kondisi baik, sedangkan panjang jalan kota mencapai 166,580 Km dengan rincian; sepanjang 93,686 Km kondisinya baik, sepanjang 

49,957 km kondisi jalannya sedang dan sepanjang 22,950 km dalam kondisi rusak. 

Sejak tahun 2002, seluruh jalan negara dan jalan propinsi telah dilimpahkan menjadi jalan kabupaten/kota. Sehingga total 

panjang jalan Kota Sukabumi tahun 2003 secara keseluruhan menjadi 189,14 Km. 

TABEL 3.1 

DATA PANJANG DAN LEBAR PERKERASAN MENURUT STATUS 

2005 2006 2007 

No. Status 

Ket. 

Pj (km) Lb Pj (km) Lb Pj (km) Lb 

(m) 

(m) 

(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Jalan Nasional 

Jalan Propinsi 

Jalan Kabupaten 

Jalan Kota 

8.500 

15.090 

- 

124.622 

10,5 

8,44 

- 

5,27 

8.500 

15.090 

- 

124.622 

10,5 

8,44 

- 

5,27 

8.950 

15.160 

- 

124.622 

10,5 

8,44 

- 

5,60 

Jumlah 148.212 148.212 148.732 


. Terminal 

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan 

atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. 

Kota Sukabumi memiliki 2 terminal penumpang dengan rincian sebagai berikut : 

• Terminal Type A : 1 buah, yaitu Terminal Sudirman 

• Terminal Type B : 1 buah, yaitu Terminal Lembursitu 

c. Sarana Angkutan 

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kota Sukabumi dapat dibagi dalam 5 kelompok , yaitu : 

Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), dimana Kota Sukabumi merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai 

lintasan dari kota – kota di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan sebaliknya. 

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Jawa Barat (lintas 

Kabupaten/ Kota). 

Angkutan Lokal yang ada berupa angkutan Kota. 

d. Fasilitas Jalan 

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat 

kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan 

serta marka jalan. 


3.1.2. Angkutan Kereta Api 

Kereta Api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Kota Sukabumi. Namun sejak ditutupnya 

lalulintas Kereta Api jalur Sukabumi-Cianjur-Bandung sejak tanggal 9 Februari 2001, secara tidak langsung menyebabkan menurunnya 

jumlah penumpang dan pendapatan yang diperoleh PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Sukabumi. 

Seperti pada tahun yang lalu, terjadi penurunan jumlah pemakai jasa kereta api sekitar 25,91%. Pada tahun 2003 juga terjadi 

penurunan jumlah penumpang sebesar 28,11%, yaitu dari 301.686 penumpang pada tahun 2002 menjadi 216.883 penumpang pada 

tahun 2003. 

Sejak tahun 2004 sampai sekarang, PT. KAI tidak lagi mengoperasionalkan Kereta Api jurusan Bogor – Sukabumi. Sehingga 

terjadi kevakuman untuk angkutan Kereta Api. 

3.2. KELEMAHAN DAN KEKUATAN INTERNAL 

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi amat penting dalam rangka menentukan factor-faktor 

kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi 

yang pada umumnya dapat dikendalikan (controllable) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah factor lingkungan yang 

berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (uncontrollable) organisasi. 

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menggunakan teknik Analisis SWOT (Strengths, 

Weakness, Opportunities dan Threats) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berikut ini : 

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kota Sukabumi. Analisis 

faktor internal tersebut adalah sebagai berikut : 


3.2.1. Kekuatan 

1. Komitmen aparat Dinas Perhubungan Kota Sukabumi; 

2. Rencana Relokasi Terminal; 

3. Tersedianya gedung uji dan peralatannya; 

3.2.2. Kelemahan 

1. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Sukabumi; 

2. Perubahan struktur organisasi terutama di Lingkungan Dinas Perhubungan melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 

2008. 

3. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin. 

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi, berjumlah 131 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi. 

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai 

dengan latar belakang pendidikan teknik relative lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non 

teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA. Tabel di 

bawah ini menunjukkan persebarannya tersebut : 


TABEL 3.2. PERSEBARAN PEGAWAI MENURUT LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

a. Non Teknik 

1. SD 8 

2. SLTP 8 

3. SLTA 53 

4. D III - 

5. S1 2 

6. S2 2 

7. S3 1 

Jumlah 72 

b. Teknik 

1. SLTA 10 

2. D III 3 

3. S1 5 

4. S2 4 

5. S3 - 

Jumlah 22 

Total 96 * 

Keterangan: 

* PNS Dinas Perhubungan Kota Sukabumi = 96 Orang 

** CPNS Dinas Perhubungan Kota Sukabumi = 35 Orang 


Jumlah pegawai yang telah mengikuti kualifikasi Diklat Teknis adalah sebagai berikut : 

PPNS : 10 orang. 

Pengelolaan terminal : 6 orang. 

Pengujian Kendaraan Bermotor : 5 orang. 

Patwal : 5 orang. 

Analisis Dampak Lalu Lintas : 4 orang. 

Manajemen Lalu Lintas Perkotaan : 2 orang 

Wasdalalin : 1 orang. 

Audit Keselamatan Lalu Lintas : 1 orang. 

Surveyor : 1 orang. 

Perencanaan Transportasi : 1 orang. 

Orientasi LLAJ I : 1 orang. 

Tatralok : 1 orang. 


4. Lemahnya Law Enforcement, ditandai dengan terjadinya peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas dalam kurun 3 tahun terakhir 

(lihat tabel 3.3) 

TABEL 3.3 

DATA KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS 

No. U r a i a n 2005 2006 2007 2008* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Jumlah Tilang (Kjd) 8.416 20.658 22.235 3.508 

2. Dikirim ke Pengadilan (Kss) 4.671 12.017 11.231 3.345 

3. Terdakwa Hadir (org) 0 908 1001 1387 

4. Terdakwa tidak hadir (org) 4.671 11.109 21.234 1.435 

5. Denda (Rp.) 106.994.000 60.200.000 80.000.000 86.056.000 

6. Perkara yang terselesaikan (kss) 4.671 12.017 11.231 3.345 

Sumber : Polresta Sukabumi *Sampai dengan Bulan Mei 2008 

5. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Sukabumi; 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, selama 5 tahun terakhir (sejak tahun 2004 – 2008), Dinas Perhubungan 

Kota Sukabumi telah berhasil melakukan berbagai kegiatan di bidang penyelenggaraan transportasi hal tersebut dapat dilihat dari 

alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sebagai berikut : 


TABEL 3.4. 

ALOKASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI 

PERIODE TAHUN 2004-2008 

NO Tahun Total APBD 

1 

2 

3 

4 

5 

Total Anggaran 

Dinas Perhubungan 

Kota Sukabumi 

Prosentase 

% 

2004 Rp. 210.051.551.000,00 Rp. 14.718.778.000,00 14.3 

2005 Rp. 218.906.163.000,00 Rp. 16.655.276.000,00 13.1 

2006 Rp. 321.257.498.000,00 Rp. 20.861.301.000,00 15.4 

2007 Rp. 428.528.265.000,00 Rp. 22.694.426.000,00 18.9 

2008 Rp. 477.169.632.000,00 Rp. 38.688.202.00,00 12.3 

TABEL 3.5 

GRAFIK PERBANDINGAN TOTAL APBD TERHADAP ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN 

PERIODE 2004 – 2008 


6. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas; 

TABEL 3.6. DATA PANJANG JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR, LEBAR RATA-RATA TROTOAR 

SERTA PANJANG JALAN YANG MASIH PERLU DIBANGUN TROTOAR 

No. Status Dibutuhkan 

(km) 

Terbangun 

(km) 

Lebar 

Rata-rata (m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ket. 

1. 

2. 

3. 

4. 





21,26 

9,177 

- 

207,891 

11,388 

26,214 

- 

181,554 

2,23 

2,00 

- 

1,00 

Jumlah / Rata-rata 219,194 219,156 1,74 

TABEL 3.7. DATA KONDISI TROTOAR 

Tinggi 

K o n d i s i 

Ratarata 

Baik Sedang Rusak 

No. Status 

(cm) (km) (%) (km) (%) (km) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

2. 

3. 




20,128 

18, 976 

22,121 

12,138 

26,214 

94,853 

100,00 

100,00 

55,76 

0 

0 

62,21 

0 

0 

36,57 

0 

0 

21,72 

0 

0 

13,04 

Jumlah/ rata-rata 61,225 133,205 82,25 62,21 36,57 21,72 13,04 


TABEL 3.8. DATA FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN DALAM KOTA 

(PERAMBUAN) YANG DIBUTUHKAN DAN TERPASANG 

Kondisi 

No. Status Dibutuhkan Terpasang 

Ket. 

Baik Rusak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

2. 

3. 

4. 





252 

201 

- 

1159 

201 

140 

- 

998 

192 

119 

- 

935 

9 

21 

- 

62 

Jumlah 1612 1338 1246 93 

TABEL 3.9. DATA RAMBU MENURUT JENISNYA 

No. Status Peringatan Larangan Perintah Petunjuk*) 

Jumlah 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

2. 

3. 

4. 





97 

75 

0 

492 

31 

35 

0 

121 

1 

6 

0 

20 

72 

35 

0 

353 

201 

151 

0 

986 

Jumlah 664 187 27 460 1338 


TABEL 3.10. DATA FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN DALAM KOTA 

(MARKA JALAN) 

Sudah 

Kondisi 

No. Status Dibutuhkan Dilengkapi Baik/Jelas Sedang Pudar 

(km) (km) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

2. 

3. 

4. 





16 

31 

- 

65 

17 

20 

- 

62 

47,05 

46,00 

- 

79,42 

29,41 

30,00 

- 

15,00 

23,54 

24,00 

- 

6,58 

Jumlah 112 89 69,49 14,13 14,38 

TABEL 3.11. 

DATA FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN DALAM KOTA 

LAMPU PENERANGAN JALAN 

No. 

Status 

Dibutuhkan 

(titik 

lampu) 

Terpasang 

(titik lampu) 

Berfungsi 

(titik lampu) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

2. 

3. 

4. 





224 

413 

- 

4950 

198 

236 

- 

2222 

195 

234 

- 

2250 

Jumlah 5587 2545 2527 


TABEL 3. 12. 

DATA JUMLAH SHELTER / HALTE 

No. 

Status 

Dengan bangunan: 

shelter/ halte bus (buah) 

Tanpa bangunan/ 

hanya rambu (buah) 

Dibutuhkan Terpasang Dibutuhkan Terpasang 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

2. 

3. 

4. 





8 

6 

- 

9 

2 

- 

- 

14 

5 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

Jumlah 23 16 5 2 

TABEL 3.13 

DATA FASILITAS PEJALAN KAKI YANG DIBUTUHKAN DAN TERPASANG 

No. 

Fasilitas 

Dibutuhkan 

(buah) 

Terpasang 

(buah) 

Berfungsi 

(buah) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

2. 

Zebra Cross 

Jembatan penyeberangan 

200 

- 

195 

- 

190 

- 

Jumlah 200 195 190 


TABEL 3.14 

DATA JUMLAH ALAT PEMBERI ISYARAT LAMPU LALU LINTAS 

(APILL) YANG DIBUTUHKAN DAN TERPASANG 

No. 

Jenis Lokasi 

Dibutuhkan 

(buah) 

Terpasang 

(buah) 

Berfungsi 

Kondisi (buah) 

Tidak 

Berfungsi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Simpang 4 / lebih 

Simpang 3 

Penyeberangan jalan 

Ruas jalan 

( Lampu Kuning / 

Warning Light ) 

8 

- 

35 

50 

Jumlah 93 85 77 7 

7 

1 

28 

49 

6 

1 

28 

42 

- 

- 

- 

7 

TABEL 3.15 

DATA JUMLAH CERMIN TIKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DAN TERPASANG 

No Status Dibutuhkan (buah) Terpasang (buah) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Jalan Nasional 0 0 

2 Jalan Propinsi 0 0 

3 

Jalan 

Kabupaten/Kota 15 13 

Jumlah 15 13 


TABEL 3.16. 

DATA JUMLAH PITA PENGGADUH YANG DIBUTUHKAN DAN TERPASANG 

No Status Dibutuhkan (buah) Terpasang (buah) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Jalan Nasional 4 2 

2 Jalan Propinsi 1 0 

3 

Jalan 

Kabupaten/Kota 10 10 

Jumlah 15 12 

7. Masih terdapatnya beberapa titik lokasi rawan macet di Kota Sukabumi; 

Data kondisi pelayanan jalan dapat dilihat pada lampiran. 

8. Tidak tersedianya lahan untuk pemisahan jalur antar moda kendaraan; 

9. Terbatasnya kapasitas Terminal Sudirman; 

TABEL 3.17. DATA KONDISI TERMINAL 

No. Nama Terminal Tipe Luas (m 2 ) 

Instansi 

Pengelola 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ket. 

1. 

2. 

Sudirman 

Lembur Situ 

A 

B 

5.000 

4.500 

Dishub/UPTD 

Terminal 

Dishub/UPTD 

Terminal 

Terdapat rencana 

relokasi terminal 

Sudirman seluas 5 

Hektar 


TABEL 3.18. 

DATA FASILITAS TERMINAL SUDIRMAN 

No. 

Fasilitas 

Baik 

Kondisi 

Tidak baik 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

- 

- 

v 

v 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Pelataran kedatangan bus 

Pelataran parkir bus 

Kantor Terminal 

Ruang tunggu untuk 

penumpang 

WC/toilet 

Pelataran parkir 

pengunjung 

Jalan lingkungan 

Papan pengumuman 

Daftar/papan tarif per 

trayek 

Daftar/papan petunjuk 

jurusan 

Pelataran keberangkatan 

bus 

Pelataran tunggu 

penumpang 

Menara pengawas 

Kafetaria 

Mushola 

Ruang perwakilan agen 

Taman/penghijauan 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

- 

v 

v 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

v 

Tidak ada 

Kontur menurun dan sering terjadi kecelakaan 

Kurang 


TABEL 3.20. DATA FASILITAS SUB TERMINAL LEMBUR SITU 

No. 

Fasilitas 

Baik 

Kondisi 

Tidak baik 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

v 

- 

- 

2. 

3. 

4. 

v 

v 

v 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Pelataran kedatangan 

bus 

Pelataran parkir bus 

Kantor Terminal 

Ruang tunggu untuk 

penumpang 

WC/toilet 

Pelataran parkir 

pengunjung 

Jalan lingkungan 

Papan pengumuman 

Daftar/papan tarif per 

trayek 

Daftar/papan 

petunjuk jurusan 

Pelataran 

keberangkatan bus 

Pelataran tunggu 

penumpang 

Menara pengawas 

Kafetaria 

Mushola 

Ruang perwakilan 

agen 

Taman/penghijauan 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Keterangan: Macam-macam fasilitas antara lain : 

a. Pelataran kedatangan bus 

j. Daftar/papan petunjuk jurusan 

b. Pelataran parkir bus 

k. Pelataran keberangkatan bus 

c. Kantor Terminal 

l. Pelataran tunggu penumpang 

d. Ruang tunggu untuk penumpang m. Menara pengawas 

e. WC/toilet 

n. Kafetaria 

f. Pelataran parkir pengunjung 

o. Mushola 

g. Jalan lingkungan 

p. Ruang perwakilan agen 

h. Papan pengumuman 

q. Taman/penghijauan 

i. Daftar/papan tarif pertrayek 

r. Lain-lain 

11. Tidak tersedianya terminal angkutan kota 

3.3. PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL 

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktorfaktor 

ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan , ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang kuat 

terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai 

tujuan Visi dan Misi. 

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kota Sukabumi yaitu Peluang dan Ancaman 

yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Peluang 

1. Tersedianya angkutan umum (angkot) yang melayani seluruh pelosok kota; 


TABEL 3.21 

DATA PANJANG TRAYEK DAN JUMLAH ARMADA 

No 

No/ 

Kode 

Trayek 

Panjang 

Trayek 

(Km) 

Jumlah Armada (unit) 

BB BS BK MPU BM 

I R O I R O I R O I R O I R O 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. 14 

2. 15 

3. 14 A 

4. 15 A 

5. 03 A 

6. 03 

7. 03 B 

8. 21 

9. 21 A 

10. 20 

11. 25 

12. 27 

13. 27 A 

14. 01 A 

15. 25 A 

16. 01 C 

17. 08 

18. 04 

19. 10 

20. 08 Ckr 

Jumlah 

6,23 

6,23 

9,63 

8,21 

12,66 

10,28 

14,75 

15,94 

12,78 

11,21 

15,41 

9,68 

10,62 

12,94 

14,28 

9,5 

12,64 

17,56 

13,89 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - - - - - - - 

130 

143 

17 

10 

132 

98 

17 

17 

37 

52 

195 

85 

47 

20 

37 

5 

252 

50 

87 

130 

143 

17 

10 

132 

98 

17 

17 

37 

52 

195 

85 

47 

20 

37 

5 

252 

50 

87 

111 

124 

13 

8 

109 

91 

15 

15 

30 

45 

160 

70 

37 

15 

30 

3 

195 

447 

80 

1438 1438 1198 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - 


2. Rencana Pembangunan Jalan Lingkar; 

3. Rencana Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi. 

4. Letak geografis Kota Sukabumi yang berada diantara dua mega urban yaitu : 120 km dari DKI Jakarta dan 92 km dari Kota Bandung. 

5. Adanya perluasan wilayah yang belum tertangani.; 

3.3.2. Ancaman 

1. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Ini diindikasikan dengan adanya 

kecenderungan peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sukabumi (lihat Tabel 3.3.). 

2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas terutama dalam penyediaan lahan 

parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan. 

3. Pemilihan moda sepeda motor mempunyai persentase terbesar; Kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya roda 2 

(dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojeg. 


3.4. RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA KINI 

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi dapat disimpulkan, antara lain : 

Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kota sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik 

antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas menerus dan lalu 

lintas lokal. 

Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan 

dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan. 

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya 

tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota. 

Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan demand, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator 

angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan. 

Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas; 

Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan kota lama dan terbatasnya kemampuan pemerintah 

maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang 

menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan. 

Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak dalam penanganan masalah transportasi terutama penanganan 

yang insidentil (Permendagri Nomor 13 tahun 2006). 

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain : 

Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan 

nyata di lapangan; 

Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi. 


Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain : 

Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, 

standar, pedoman maupun manual; 

Masih belum memadainya tingkat kedisiplinan aparat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan; 

Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan 

adanya perbedaan persepsi atau kebijakan. 

Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan perhubungan. 

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain : 

Belum adanya Revisi Undang-Undang LLAJ Nomor 14 Tahun 1992, sehingga menghambat penyusunan peraturan di tingkat bawah; 

Belum selesainya Perda Perhubungan; 

Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga 

terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah; 

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kota Sukabumi diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor 

kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity), dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah 

dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Dalam tatanan kehidupan 

sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah,serta rencana program perlu disusun strategi 

yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kota Sukabumi. 

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan 

itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung 


potensial terhadap pencapaian tujuan. Sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai 

kondisi potensi yang kurang/ tidak mendukung pencapaian visi dan misi. 

3.5. RUMUSAN PERUBAHAN, KECENDERUNGAN MASA DEPAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN 

Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan 

pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai/ memperlancar/ percepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis 

lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang 

menentukan dan juga menunjang keberhasilan. 

Dalam kajian dilakukan melalui metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu : Kekuatan 

memanfaatkan Peluang (S – O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S – T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W – O), dan 

Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T). 

Strategi tersebut dapat dilihat pada matrik berikut ini : 


Tabel 3.22 

MATRIK SWOT 

Eksternal 

Internal 

STRENGTH 

WEAKNESS 

Sumber : Hasil Analisis, 2008 

OPPORTUNITY 

a. Penyusunan peraturan daerah mengenai 

Penyelenggaraan Perhubungan; 

b. Penerapan peraturan Daerah tersebut; 

c. Mengoptimalkan pelaksanaan wajib uji terhadap 

angkutan umum; 

d. Penataan pelayanan moda angkutan umum (angkot) 

yang aman, nyaman, dan tertib serta menjangkau 

seluruh wilayah. 

a. Relokasi Terminal Sudirman 

b. Mempercepat pembangunan jalan lingkar selatan 

dan jalan tol Ciawi – Sukabumi diharapkan dapat 

mengurangi tingkat kemacetan pada CBD melalui 

penataan kembali rute lintasan angkutan 

penumpang dan barang. 

THREAT 

a. Pelaksanaan sosialisasi tiblantas 

secara terpadu; 

b. Penegakan hukum secara konsisten; 

a. Meningkatkan kondisi sarana dan 

prasarana transportasi untuk 

mewujudkan tiblantas; 

b. Penertiban dan Pengendalian 

angkutan sepeda motor/ojeg. 


BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

4.1. Visi Dinas Perhubungan 

VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap 

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. 

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategic merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu 

organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan 

organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus 

menyesuaikan dengan perubahan tersebut. 

Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut : 

SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS 

Artinya : 

Terciptanya transportasi perkotaan yang tertib, lancar, aman dan nyaman melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana 

transportasi darat dalam menunjang kelancaran pelayanan jasa perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. 

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 IV - 1

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi antara lain bertujuan sebagai berikut : 

a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2009 – 2013. 

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 

c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi. 

d. Memiliki orientasi ke masa depan. 

e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dan juga stake holders. 

f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan kota Sukabumi. 

4.2. Misi Dinas Perhubungan 

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar 

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. 

Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula 

Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai. 

MISI Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah : 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi; 

3. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi. 


4.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan sebagai Implementasi dari Misi Dinas adalah sebagai berikut: 

Misi 1 (pertama), “Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi.” 

Tujuan : 

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. 

Sasaran : 

a. Tersedia karyawan yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis di bidang transportasi. 

b. Tersedia karyawan yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas 

pekerjaan. 

Yang memiliki perilaku 5 citra manusia perhubungan, yaitu : 

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, tepat waktu, bersih dan nyaman; 

3. Tangguh mengahadapi tantangan; 

4. Terampil dan berprilaku gesit, ramah, sopan serta lugas; 

5. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. 

Misi 2 (kedua), “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.” 

Tujuan : 

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta 

kelancaran transportasi. 


Sasaran : 

a. Tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, terpadu dan terjangkau oleh masyarakat; 

b. Tersedianya prasarana transportasi yang lengkap serta dapat menunjang keselamatan transportasi. 

Misi 3 (ketiga), “Meningkatkan pelayanan jasa transportasi.” 

Tujuan : 

Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan 

jalan (orang dan barang). 

Sasaran : 

a. Terlaksananya pelayanan transportasi yang aman, selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien; 

Nilai-nilai yang dijadikan acuan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam mewujudkan visi dan misi berlandaskan 

kepada nilai-nilai yang dirumuskan sebagai berikut : 

a. Berguna bagi orang lain; 

Hasil dari pekerjaan yang dilakukan semaksimal mungkin berguna bagi orang lain. 

b. Melayani kepada sesama; 

Sebagai instansi penyedia layanan kepada masyarakat, sudah seharusnya tidak membeda-bedakan dalam pemberian 

pelayanan. 

c. Berkorban bagi orang lain; 

Hasil pekerjaan lebih mementingkan kepentingan orang lain dari pada kapentingan pribadi. 

d. Kesopanan; 


Selalu bersikap sopan dalam memberikan pelayanan. 

e. Kejujuran; 

Kejujuran personil sangat diutamakan. 

f. Menepati janji; 

Dalam pelayanan selalu berusaha untuk menepati janji. 

g. Keahlian; 

Terus ditingkatkannya keahlian personil untuk meningkatkan pelayanan. 

h. Prestasi Kerja; 

Di upayakan terus peningkatan prestasi keja sebagai akuntabilitas kepada masyarakat. 

i. Tanggung Jawab; 

Hasil pekerjaan/pelayanan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. 

j. Pengabdian; 

Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban dalam pengabdiannya. 

k. Kebersamaan; 

Berupaya melakukan kebersamaan dengan masyarakat 

l. Ketaatan; 

Melaksanakan pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

m. Kualitas (mutu); 

Berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan. 


4.5. Strategi 

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi 

organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan 

memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan 

kebijakan pembangunan transportasi di Kota Sukabumi selama lima tahun mendatang (2009-2013), yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan 

pelatihan. 

2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat, 

cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau. 

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan 

kelancaran dalam pelaksanaan tugas. 

4.6. Kebijakan 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuanketentuan 

yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, 

pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan 

keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi. 

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi : 

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan 

efisien. 


2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. 

3. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (level of service), kenyamanan 

dan keamanan pemakaian jalan. 

4. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib 

dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas. 

5. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif. 

6. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan 

diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut. 

7. Melaksanakan PKB terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan angkutan. 

9. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran 

dan ketertiban. 

10. Untuk keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 


BAB V 

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

5.1. Program, Kegiatan, dan indikator kinerja 

Tahun 2009 

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

1. Pelayanan administrasi 

Perkantoran 

1. Penyediaan jasa surat menyurat 

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

- Terpenuhinya kebutuhan administrasi 

perkantoran 

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

- Terpenuhinya kebutuhan operasional 

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja perkantoran 

5. Penyediaan alat tulis kantor 

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

7. Penyediaan komponen dan instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

10. Penyediaan makanan dan minuman 

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 

daerah 

2. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan disiplin 

aparatur 

1. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

4. Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya 

- Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan 

penunjang kerja 

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 Bab V - 1

5. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

4. Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian 

Kerja dan Keuangan 

5. Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 

2. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan 


3. Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan 

darat 

4. Koordinasi dalam pembangunan sarana dan 

prasaraana perhubungan 

- Memiliki pedoman dalam melaksanakan 

Program dan rencana kegiatan Dinas 

melalui Rencana Strategik Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi 

- Memiliki Laporan Kinerja terlaksananya 

program dan rencana kegiatan dinas 

melalui LAKIP Dinas Perhubungan Kota 

Sukabumi 

- Masyarakat memahami akan peraturan dan 

kebijakan di bidang Perhubungan 

- Tersedianya Perencanaan Lokasi Fasilitasi 

Naik Turun Penumpang Angkutan Umum 

- Terciptanya pelayanan jasa terminal yang 

efektif dan efisien 

- Tersedianya bahan kajian untuk 

pembangunan sarana perhubungan 

6. Peningkatan Pelayanan 

Angkutan 

1. Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk 

peningkatan keselamatan penumpang 

2. Uji kelayakan sarana transportasi guna 

keselamatan penumpang 

3. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan 

angkutan 

4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas 

dan angkutan 

- Peningkatan kesadaran pengemudi 

angkutan umum untuk peningkatan 

pelayanan angkutan dan keselamatan lalu 

lintas. 

- Berkurangnya angka kecelakaan akibat 

angkutan yang tidak laik jalan. 

- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan 

angkutan dalam pencapaian WTN 

- Terciptanya keselamatan dan keamanan 

dalam berlalu lintas 


7. Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Perhubungan 

8. Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ 

9. Peningkatan Kelaikan 

Pengoperasian Kendaraan 

Bermotor 

10.Peningkatan dan 

pengamanan Lalu Lintas 

5. Pengendalian disiplin operasi angkutan umum 

di jalan raya 

6. Pengembangan sarana dan prasarana 

pelayanan jasa angkutan 

1. Pembangunan Gedung Terminal Tipe A 

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Balai 

Pengujian Kendaraan Bermotor 

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana alat uji 

kendaraan bermotor 

2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 

1. Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor 

2. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 

3. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

1. Pengadaan Rambu Lalu Lintas 

2. Pengadaan Marka Lalu Lintas 

3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 

- Terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib 

dan disiplin pengguna jalan. 

- Terpeliharanya kondisi sarana dan 

prasarana LLAJ. 

- Terlaksananya Pembangunan Gedung 

Terminal Penumpang Tipe A 

- Rehabilitasi 1 unit Balai Pengujian 

Kendaraan Bermotor dan 1 unit gedung 

Dinas Perhubungan 

- Prosentase pelayanan pengujian dan 

kendaraan wajib uji 

- Meningkatnya keselamatan lalu lintas 

- Meningkatnya ketersediaan penunjang 

prasarana lalu lintas Rambu dan APILL 


prasarana lalu lintas marka jalan yang 

representative 

- Menunjang keselamatan lalu lintas 


Tahun 2010 



Perkantoran 




perkantoran 

3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - Terpenuhinya kebutuhan operasional 

& listrik 

perkantoran 


5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 










daerah 




aparatur 








4. Pengadaan Mebeulair 















Angkutan 








darat 




angkutan 


dan angkutan 

4. Pengumpulan dan analisis database pelayanan 

jasa angkutan 


di jalan raya 



7. Peningkatan disiplin masyarakat pengguna 

angkutan 

1. Pembangunan Halte 

2. Pembangunan Sub Terminal tipe A 

3. Pembangunan Gedung Terminal Tipe A 











lintas. 





- Tersedianya data kinerja jaringan jalan 





- Meningkatnya halte terpasang dan 

terpelihara 

- Terlaksananya pembangunan Sub Terminal 

Tipar gede 

- Terlaksananya Pembangunan Gedung 

Terminal Penumpang Tipe A 






Bermotor 



1. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor 






- Meningkatnya pelayanan uji kebisingan 







Tahun 2011 



Perkantoran 




perkantoran 



4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja perkantoran 










daerah 









- penunjang kerja 


aparatur 







Angkutan 














angkutan 


dan angkutan 


jasa angkutan 








- Tersedianya analisis lintasan angkutan 

barang 




lintas. 















Bermotor 

di jalan raya 





1. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor 







- Meningkatnya pelayanan uji emisi 






3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 






- Menunjang keselamatan lalu lintas 

Tahun 2012 



Perkantoran 




perkantoran 









perkantoran 






daerah 




aparatur 
















Angkutan 







darat 









- Tersedianya analisis penataan ruang parkir 






lintas. 









Bermotor 






angkutan 


dan angkutan 


jasa angkutan 


di jalan raya 



1. Pembangunan Halte 

















- Meningkatnya halte terpasang dan 

terpelihara 










Tahun 2013 



Perkantoran 














daerah 


perkantoran 


perkantoran 




aparatur 















- Memiliki pedoman dalam melaksanakan 

Program dan rencana kegiatan Dinas 

melalui Rencana Strategik Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi 









darat 






- Tersedianya Pedoman dalam melakukan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas 

perkotaan 

- Tersedianya Pedoman dalam melakukan 

audit keselamatan lalu lintas jalan. 




Angkutan 






angkutan 


dan angkutan 


jasa angkutan 


di jalan raya 






lintas. 


















Bermotor 
















5.2. Program dan kegiatan Lintas SKPD 

PROGRAM KEGIATAN SKPD TERKAIT Keterangan 

1. Program pembangunan 

sarana dan prasarana 

perhubungan 

1. Pembangunan terminal Tipe A 1. Dinas Perhubungan 

2. DKPP 

3. Dinas Kebersihan, 

Pertamanan, dan Pemakaman 

2. Program peningkatan 

kapasitas sumber daya 

aparatur 

2. Pendidikan dan Pelatihan formal 

1. BKD 

Spesifikasi Diklat teknis 

Bidang Perhubungan 

3. 

3. Penyusunan dan sosialisasi Perda 

Perhubungan 

1. Bagian Hukum Setda Kota 


5.3. Program dan kegiatan Lintas Kewilayahan 

PROGRAM KEGIATAN REGIONAL TERKAIT 

1. Pembangunan Prasarana dan 1. Penataan jaringan Trayek 

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 


2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi 


Angkutan 

2. Pengendalian disiplin operasi 

angkutan umum di jalan raya 

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi 

5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan 

Lihat lampiran 


BAB VI 

PENUTUP 

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas 

Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi tahun 2009-2013. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatankegiatan 

Dinas Perhubungan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indicator kinerja 

yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. 

Dokumen Renstra Dinas perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang 

bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen 

tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat 

sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan 

strategic Dinas Perhubungan. 

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2009- 2013 Bab VI - 1

Lampiran Surat : 

Nomor : 551 / / Dishub / 2009 

Tanggal : Desember 2009 

Perihal 

: Revisi RENSTRA 2009 – 2013 Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

PRIORITAS 

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Perhubungan 

1. Pembangunan Gedung Terminal 

Tipe A 

2. Peningkatan dan Pengamanan Lalu 

Lintas 



2010 2011 2012 2013 KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

√ √ - - 

√ 

√ 

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana 

Alat Uji kendaraan bermotor √ √ √ √ Kalibrasi Alat Uji 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Total biaya yang diperlukan Rp. 50 M 

TA. 2009 : Rp. 12 M 

TA. 2010 : Rp. 10 M 

Masih dibutuhkan Rp. 28 M lagi untuk 

penyelesaian Pembangunan sampai 

tahap layak beroperasi. 

4. Peningkatan Pelayanan Angkutan 

1. Pengembangan Sarana dan 

Prasarana pelayanan jasa angkutan √ √ √ √ Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

2. Pengumpulan dan analisis 

database pelayanan jasa angkutan 

3. Pengendalian Disiplin 

Pengoperasian Angkutan Umum di 

Jalan raya 

√ 

- 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

Dengan adanya relokasi Terminal ke 

Jalan Lingkar maka perlu adanya 

penataan kembali lintasan trayek 

angkutan umum. Dengan asumsi 

pembangunan terminal selesai tahun 

2011, maka : 

2011 : Kegiatan Kajian Penataan Trayek 

2012 : Sosialisasi dan Operasional 

Penataan Trayek. 

5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Terminal 

- - - √ Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin 

Terminal Tipe A Kel. Sudajaya Hilir 

6. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 

Kendaraan Bermotor 

1. Pengadaan Alat Pengujian 

Kendaraan Bermotor - √ - - 

Pengadaan untuk Timbangan Portable 

dan Smoke Tester (Usulan sejak Tahun 

2009)

Download - Pemerintah Kota Sukabumi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?