perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

Argumen Otonomi Daerah
Dalam penanggulangan bencana, aspek desentralisasi dan otonomi daerah harus
diperhatikan mengingat hal tersebut memiliki peran sangat sentral dalam pencapaian
tujuan-tujuan nasional, regional dan lokal dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Ada beberapa alasan yang bisa memperkuat pandangan tersebut 2 :
1. Secara ekonomis, desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat sebagai suatu
cara untuk memperluas ruang lingkup pilihan-pilihan konsumen/warga akan
pelayanan beragam barang-barang publik. Dalam kaitan ini, desentralisasi dan
otonomi daerah juga memperluas realisasi nilai-nilai individual dan
kesejahteraan kolektif melalui menurunnya biaya dan meningkatnya "output",
serta menguatnya efektivitas pemanfaatan sumberdaya manusia. Anggapan
dasarnya adalah tesis bahwa tiap orang, kelompok, dan daerah memiliki
preferensi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri-sendiri, yang harus dipenuhi
melalui penyediaan barang dan pelayanan yang berbeda-beda pula. Dalam
konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan yang
desentralisistis yang memberikan otonomi kepada daerah akan mampu
menjawab kebutuhan dari warga yang terkena bencana. Sebagai contoh,
kebutuhan korban bencana sangat beragam baik dari sisi jumlah dan jenis,
sehingga tidak mungkin keputusan-keputusan tersebut dibuat secara sentralistis
tanpa melibatkan pemerintah daerah;
2. Secara sosial, desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peran sangat penting
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan
ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada
giliran-nya akan meningkatkan kesadaran “kewarganegaraan” dan “keadaban
demokrasi” sebagai dua buah prasyarat sangat penting bagi promosi konsolidasi
demokrasi. Konsolidasi demokrasi, pada gilirannya, akan menjadi arena sangat
penting di mana beragam bentuk konflik sosial akan dapat diatasi dan
diselesaikan tanpa penggunaan instrumen kekerasan;
3. Secara politis, desentralisasi dan otonomi daerah diyakini oleh para ahli akan
memperkuat akuntabilitas, ketrampilan politik, dan integrasi nasional.
Berkaitan dengan kebencanaan, proses desentralisasi dan pemberian otonomi
2 Nasikun, bahan diskusi “Pengembangan Tata Pemerintahan Dua Track Penanggulangan Bencana”,
diselenggarakan UGM, Juni 2006. Lihat juga, B.C. Smith, Decentralization: The Territorial Dimensions of
the State, George Allen & Unwin, 1985.
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
5