perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 11 - Pasal 26 Ayat (1) Huruf a, Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33... -salinan-
Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 - Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan ”analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)... -salinan-
Page 1 and 2:
LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4:
KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6:
I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8:
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10:
Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12:
memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14:
atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16:
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18:
eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20:
11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22:
3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24:
unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26:
sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28:
lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30:
2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78: Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80: Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81: Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86: Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87: Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?