perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

-salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 - Ayat (2) Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Huruf b Cukup jelas Ayat (2)...
Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 - Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g, Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas -salinan- Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26...
Page 1 and 2:
LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4:
KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6:
I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8:
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10:
Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12:
memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14:
atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16:
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18:
eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20:
11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22:
3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24:
unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26:
sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28:
lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78: Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79: Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84: Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86: Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87: Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?