perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

9. Adanya perbenturan penentuan tingkat eselon yang diatur dalam UU No 24
Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
10. Adanya perbenturan antara urusan yang diwajibkan dalam UU No 24 Tahun
2007 dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Adanya problematika pelaksanaan uji kelayakan oleh DPR/D yang dianggap
terlalu politis dan diragukan untuk berhasil merekrut orang yang ahli dan
profesional dalam penanggulangan bencana untuk duduk sebagai anggota Badan
Pengarah BNPB dan BPBD.
Fokus Kajian: Otonomi Daerah, Kelembagaan dan Penganggaran
Berbagai isu di atas memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar undangundang
tersebut bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi, fokus kajian ini hanya
menyangkut tiga hal: otonomi daerah, kelembagaan dan penganggaran. Pengaturan
masalah-masalah yang lain bisa dilakukan kemudian mengingat hal tersebut tidak
terlalu mendesak. Kajian terhadap ketiga isu tersebut diharapkan mampu memayungi
isu-isu yang lain. Sebagai contoh, isu kelembagaan akan mendiskusikan sekaligus
bentuk kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, mekanisme penentuan eselonnya.
Ketiga isu ini dianggap penting atas dasar beberapa alasan: pertama, undangundang
ini dikeluarkan dalam semangat otonomi daerah yang sedang menguat,
sementara pengaturan di dalam undang-undang sendiri nampaknya membawa
semangat sentralisasi dan dominasi pemerintah pusat. Pembagian kewenangan dan
tanggungjawab masih sangat kabur sehingga nantinya akan berimplikasi pengaturan
apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, masalah
kelembagaan perlu pengaturan yang lebih konkrit mengenai bentuk, mekanisme
akuntabilitas, personil dan rekruitmennya. Ketiga, berkaitan dengan pembagian
tanggungjawab dan bentuk kelembagaan daerah, perlu pengaturan masalah
penganggaran baik yang terkait dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dana bantuan
masyarakat dan bantuan luar negeri. Hal yang juga perlu diatur adalah bagaimana
sistem akuntabilitas harus diterapkan ketika terjadi situasi darurat dan berapa lama
situasi kedaruratan diatur agar akuntabilitasnya kembali pada situasi normal.
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
4