18.04.2014 Views

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pasal 4<br />

Cukup jelas.<br />

PRESIDEN<br />

REPUBLIK INDONESIA<br />

- 6 -<br />

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa<br />

kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,<br />

khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan<br />

tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.<br />

Huruf e<br />

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa<br />

penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat<br />

dipertanggungjawabkan.<br />

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa<br />

penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan<br />

dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.<br />

Huruf f<br />

Cukup jelas<br />

Huruf g<br />

Cukup jelas<br />

Huruf h<br />

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah<br />

bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak<br />

memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,<br />

suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.<br />

Huruf i<br />

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang<br />

menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan<br />

darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan<br />

pelayanan darurat bencana.<br />

Pasal 5<br />

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah<br />

daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi<br />

bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.<br />

-salinan-<br />

Pasal 6<br />

Huruf a<br />

Cukup jelas.<br />

Huruf b...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!