perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 33 - Pasal 81 Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undangundang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 82 (1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya. (2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk. Pasal 84 Peraturan pemerintah sebagai <strong>pelaksanaan</strong> undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pasal 85 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... -salinan-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 34 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 26 April 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 April 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66 -salinan-
Page 1 and 2:
LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4:
KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6:
I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8:
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10:
Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12:
memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14:
atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16:
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18:
eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28: lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 69: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 32 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78: Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80: Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82: Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84: Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86: Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87: Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?