perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi akibat sangat
dahsyat dari bencana yang tiba-tiba hadir di tengah banyak kewajiban dan
tanggungjawab baru pemerintah yang sudah sangat luar biasa di era sekarang ini.
Bahkan konon segera sesudah gempa usai, seorang bupati mengalami kebingungan luar
biasa menghadapi situasi darurat yang tiba-tiba saja hadir di hadapannya.
Salah satu sebabnya jelas oleh karena birokrasi pemerintahan kita sejauh ini
tidak dilengkapi dengan struktur dan mekanisme organisasi yang jelas untuk
melakukan kegiatan tanggap yang cepat terhadap situasi darurat yang terjadi sebagai
akibat terjadinya sebuah bencana. Keputusan Presiden untuk memindahkan kantor
kerjanya ke Gedung Agung di Yogyakarta, dan memerintahkan kepada semua
pemerintah daerah (Pemda) di daerah bencana agar mereka segera melakukan
kebijakan tanggap darurat melengkapi indikasi dari kelemahan sistem birokrasi
pemerintahan negeri ini untuk menghadapi situasi darurat 1 . Birokrasi pemerintah baik
pusat, regional maupun daerah nampaknya hanya dipersiapkan untuk bekerja pada
situasi normal dan rutin. Aturan-aturan yang ada belum menyediakan mekanisme yang
memandu birokrasi bisa bekerja dari situasi normal ke situasi bencana dan kembali ke
situasi normal secara cepat. Sementara itu, institusi-institusi yang bertanggungjawab
untuk penanggulangan bencana tidak bekerja dengan baik. Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana (BAKORNAS-PB) hanya bekerja pada situasi tanggap darurat
bencana sehingga tidak memiliki fungsi yang secara efektif memberikan pendidikan
dan pengembangan kapasitas masyarakat agar mereka paham dan senantiasa siap
untuk menghadapi bencana.
Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana
Belajar dari pengalaman bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di DIY dan
Jateng, sebuah paradigma baru penanggulangan bencana mulai diperkenalkan dan
disosialisasikan kepada berbagai pihak. Penanggulangan bencana tidak lagi dipandang
sebagai tanggap terhadap situasi darurat semata-mata ketika bencana baru terjadi,
melainkan sebagai proses yang mencakup pengurangan risiko bencana dan penanganan
pasca bencana. Dalam konteks tersebut, beberapa prinsip yang harus diterapkan
dalam setiap aktivitas penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang
1 Nasikun, bahan diskusi “Pengembangan Tata Pemerintahan Dua Track Penanggulangan Bencana”,
diselenggarakan UGM, Juni 2006.
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
2