perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN 1 KERTAS POSISI TERHADAP TIGA ASPEK a. OTONOMI DAERAH b. KELEMBAGAAN c. PENGANGGARAN KOLOM KAJIAN TERHADAP RPP DAN PERPRES a. RPP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA b. RPP PENGELOLAAN DANA c. PERPRES PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA LAMPIRAN: UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA 8 24 31 34
I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan Pengaturannya Gempa bumi teknonik 5,9 skala Richter yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan dampak korban jiwa dan harta benda yang luar biasa. Menurut data yang ada menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa di kedua provinsi tersebut (terutama di wilayah kabupaten Bantul dan kabupaten Klaten) mencapai 5.716 orang dan jumlah total rumah yang roboh di DIY dan Jateng mencapai 156.662 rumah. Sementara itu jumlah rumah yang rusak berat mencapai 202.031 rumah. Jika ditotal, keseluruhan rumah yang terkena dampak gempa -roboh maupun rusak berat- menjadi 358.693 rumah. Apabila dirupiahkan jumlah kerugian tersebut mencapai nilai tidak kurang dari Rp 15,3 triliun. Bencana di atas menambah daftar daerah-daerah yang sudah terkena bencana gempa, seperti: Nabire, Bengkulu, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Deretan peristiwa bencana kasus tersebut memperkuat bukti bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan termasuk wilayah ring of fire. Selain gempa, sejumlah bencana alam lain juga menjadi peristiwa rutin yang terjadi di Indonesia, seperti: banjir tahunan di DKI Jakarta, Jawa Timur, beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi; bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Riau dan Jambi; serta bencana kekeringan dan kelaparan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan se<strong>bagi</strong>an kabupaten di Pulau Jawa. Lemahnya respon terhadap berbagai peristiwa bencana beserta dampak buruknya yang terjadi dari satu daerah ke daerah lain nampaknya lebih menunjukkan bahwa kita memang tidak belajar dan membangun kesiapsiagaan yang memadai terhadap ancaman/bahaya yang mengancam. Peristiwa gempa dan tsunami di NAD dan Sumatera Utara yang memberikan pengalaman luar biasa bagaimana penanggulangan bencana mestinya dilakukan, di DIY dan Jawa Tengah sedikit sekali pengaruhnya yang menunjukkan bahwa kita pernah belajar dari ketidakberhasilan di NAD dan Sumut. Ketika terjadinya bencana di DIY dan Jateng saat itu aparat pemerintah benar-benar “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 1
Page 1 and 2: LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3: KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 7 and 8: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10: Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12: memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14: atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18: eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28: lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 55 and 56:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 -
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
-salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78:
Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80:
Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82:
Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84:
Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86:
Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87:
Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?