perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

5 Pasal 14 ayat 3 Uji kepatutan oleh DPRD berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi politis, bisa mengurangi kredibilitas unsur pengarah DPR dan DPRD memberikan mandatnya kepada tim independen untuk melakukan fit dan proper test. 6 Pasal 18 ayat Mekanisme penentuan eselon: Ka BPBD di provinsi I/b di Kab/kota II/a. Bertentangan dg UU No.43/1999 dan PP No.41/2007 ttg SOT Pengaturan kepegawaian yang menyangkut Kepala BPBD harus mengacu kepada peraturan kepegawaian karena merupakan unsur eksekutif. Untuk unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional pengaturan status kepegawaian perlu diatur secara khusus. 7 Pasal 19 ayat 2 Tidak jelas pengertian “koordinasi” Koordinasi harus diberi penjelasan yang cukup supaya lembaga pemerintah pusat tidak terlalu intervensi dengan lembaga di daerah. Misal: daerah kebanyakan menolak koordinasi yg berbentuk “intervensi” BNPB dlm pembentukan BPBD. 8 Pasal 23 ayat 2 Unsur pelaksana BPBD yang mengandung fungsi koordinasi, komando dan pelaksana; Secara normatif “badan” hanya memiliki fungsi koordinasi. Harus diatur secara jelas transisi kewenangan BPBD dari yg bersifat koordinatif, komando dan pelaksana. Apakah dalam situasi normal bisa menjalankan fungsi komando? 9 Pasal 26 Tentang hak dan kewajiban masyarakat. Mengapa yang diberi sanksi hanya unsur masyarakat? Bagaimana kalau pemerintah gagal melakukan tugasnya, apa sanksinya? Perlu dimasukkan ketentuan mengenai sanksi bagi pejabat/pelaksana yg lalai menjalankan tugasnya. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 32
10 Apakah BPBD hanya berhak mengelola dana dari APBD saja? Apakah tidak mungkin ada kewenangan untuk menggalang dana dari sumber lain Perlu peraturan yg jelas mengenai koordinasi pemanfaatan dana bantuan dari masyarakat. Misalnya fungsi alokasi dan distribusi bantuan 11 Pasal 21 Bagaimana kerjasama horizontal antar pemerintah daerah? Banyak bencana yg terjadi di suatu kabupaten penyebabnya bersumber dari kabupaten lainnya. Perlu dijelaskan mekanisme kerjasama antar daerah dengan sistem penganggaran bersama. 12 Pasal 62 Penggunaan dana siap pakai (on call fund). Jika dana siap pakai habis, apakah kegiatan PB terhenti? Perlu payung hukum yg memungkinkan peralihan dana rutin ke dana siap pakai Tidak ada payung hukum yg mengatur penggunaan dana kebencanaan selain ketentuan Permendagri No.13/2006 Daerah diberi otoritas untuk mengalokasikan anggaran tersendiri khusus untuk PB dg peraturan daerah (Perda, Pergub, Perbup/Perwal). Aturan akuntabilitas harus juga terdapat dalam peraturan daerah tersebut. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 33
Page 1 and 2: LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6: I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10: Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12: memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14: atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18: eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28: lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78: Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80: Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82: Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84: Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86: Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87:
Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?