perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA
KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 24/2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
DAN MUATAN PERATURAN PENJELASANNYA
No. Pasal-Pasal Inventarisasi Masalah Usulan
1 Konsiderans Tidak merujuk ketentuan pada UU
No.32/2004. Pembentukan BPBD bisa
menciptakan konflik dalam hubungan pusatdaerah.
Semangat UU No.24/2007 harus sejalan dg
peraturan perundangan ttg otonomi daerah.
2 Pasal 5-9 Tidak jelasnya wewenang dan tanggung
jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
PP No.38/2007 tidak secara eksplisit
memasukkan urusan bencana dlm urusan
wajib maupun pilihan.
Misal: “perlindungan masyarakat”. Mana yg
masuk tanggung jawab Pempus dan Pemda?
Perlu merevisi PP No.38/2007 untuk
memasukkan urusan penanggulangan bencana.
3 Pasal 6 (ayat d, f) Pemulihan kondisi dari dampak bencana,
ada pusat, tetapi tanggung jawab daerah di
mana?
PP harus menjelaskan tanggung jawab Pempus,
Provinsi, Pemkab/kota
4 Pasal 11 jo pasal 14 Tidak jelas posisi badan pengarah dan
pelaksana dalam BNPB dan BPBD
Memperjelas posisi unsur pengarah dan
pelaksana dengan memposisikan unsur
pelaksana sebagai executive body.
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
31