perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA<br />
KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 24/2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA<br />
DAN MUATAN PERATURAN PENJELASANNYA<br />
No. Pasal-Pasal Inventarisasi Masalah Usulan<br />
1 Konsiderans Tidak merujuk ketentuan pada UU<br />
No.32/2004. Pembentukan BPBD bisa<br />
menciptakan konflik dalam hubungan pusatdaerah.<br />
Semangat UU No.24/2007 harus sejalan dg<br />
<strong>peraturan</strong> perundangan ttg otonomi daerah.<br />
2 Pasal 5-9 Tidak jelasnya wewenang dan tanggung<br />
jawab antara pemerintah pusat dan daerah.<br />
PP No.38/2007 tidak secara eksplisit<br />
memasukkan urusan bencana dlm urusan<br />
wajib maupun pilihan.<br />
Misal: “perlindungan masyarakat”. Mana yg<br />
masuk tanggung jawab Pempus dan Pemda?<br />
Perlu merevisi PP No.38/2007 untuk<br />
memasukkan urusan penanggulangan bencana.<br />
3 Pasal 6 (ayat d, f) Pemulihan kondisi dari dampak bencana,<br />
ada pusat, tetapi tanggung jawab daerah di<br />
mana?<br />
PP harus menjelaskan tanggung jawab Pempus,<br />
Provinsi, Pemkab/kota<br />
4 Pasal 11 jo pasal 14 Tidak jelas posisi badan pengarah dan<br />
pelaksana dalam BNPB dan BPBD<br />
Memperjelas posisi unsur pengarah dan<br />
pelaksana dengan memposisikan unsur<br />
pelaksana sebagai executive body.<br />
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari<br />
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”<br />
31