perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. BPBD kabupaten/kota diberi<br />
kewenangan untuk membuka rekening<br />
dana siap pakai.<br />
3. Dana tersebut hanya bisa digunakan<br />
untuk tanggap-darurat bencana di<br />
daerah.<br />
4. Dana siap pakai daerah yang tidak<br />
dipergunakan diakumulasikan untuk<br />
tahun berikutnya.<br />
6 Belum diatur Pertanggungjawaban dana<br />
penanggulangan bencana<br />
biasanya bersifat internal<br />
diantara birokrasi<br />
pemerintah. Perlu<br />
dikembangkan<br />
pertanggungjawaban<br />
kepada publik yang lebih<br />
jelas.<br />
PERTANGGUNGJAWABAN DANA<br />
KEBENCANAAN KEPADA PUBLIK (perlu<br />
diatur satu bab)<br />
Pasal x<br />
1. BPBD wajib mempertanggungjawabkan<br />
penggunaan dana kebencanaan yang<br />
dikelolanya kepada publik.<br />
2. Warga berhak untuk mendapatkan akses<br />
informasi atas penggunaan dana<br />
kebencanaan.<br />
7 Belum diatur Banyak insiden bencana<br />
yang bersifat lintaskabupaten<br />
atau lintas<br />
wilayah. Penanggulangan<br />
bencana memerlukan<br />
kerjasama yang serasi<br />
antar pemerintah<br />
kabupaten/kota.<br />
KERJASAMA DALAM PEMBIAYAAN<br />
Pasal x:<br />
BPBD kabupaten/kota berhak untuk<br />
menggalang kerjasama pembiayaan<br />
penanggulangan bencana dengan lembagalembaga<br />
non-pemerintah di daerah, provinsi,<br />
nasional dan internasional.<br />
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari<br />
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”<br />
29
Change language