perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

KATA PENGANTAR
Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan masukan-masukan bagi perumusan
Peraturan Pelaksanaan: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan
Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari Undang-undang No.24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan menjaring masukan bagi penyusunan RPP-
Perpres ini dilaksanakan oleh Tim MAP-UGM bekerjasama dengan UNDP (Knowledge
Management Section-CPRU, Proyek ERA dan SC-DRR) dan BAPPENAS serta didukung
penuh oleh DSF (Decentralization Support Facility) yang dimulai sejak bulan Juli
hingga September 2007. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membantu
menyempurnakan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan
UU PB dan lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan berbagai pihak di
daerah.
Untuk dapat memberikan masukan optimal bagi tim penyusun Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden, tim konsultan berusaha mendapatkan informasi
dari kalangan akademisi dan para ahli, pemerintah daerah, LSM, maupun dari
masyarakat yang langsung mengalami kejadian bencana di daerah. Tim terutama
melaksanakan kegiatan berikut:
1. Pertemuan pakar (expert meeting)
2. Diskusi kelompok terarah (Focus-Group Discussion)
3. Lokakarya pemangku kepentingan (Multi-stakeholder Workshop)
4. Penjaringan aspirasi masyarakat dari beberapa daerah yang pernah mengalami
bencana.
Bahan-bahan yang dihimpun dalam laporan ini masih dapat disempurnakan agar
menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan oleh para pihak terkait.
Kami mengundang saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan laporan secara
keseluruhan.
Yogyakarta, September 2007