perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

4. Perencanaan Anggaran PB harus ditetapkan oleh lembaga yang secara khusus
diberi otoritas untuk menanganinya. Mekanisme perencanaan anggaran yang
masih terfragmentasi di dalam berbagai satuan pemerintah hendaknya
dikoordinasikan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan sistem perencanaan,
status dan tingkatan bencana. Penganggaran tahunan dalam APBN/APBD
hendaknya dapat dilakukan secara sistematis oleh BNPB dan BPBD. Kedua
lembaga ini juga harus memiliki anggaran untuk pra-bencana, rencana untuk
pencairan dana siap pakai, serta mampu mengkoordinasi pengerahan sumberdaya
dan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah.
5. Pencairan dana pada masa tanggap-darurat dilaksanakan dengan mekanisme
pencairan prioritas tanpa mengesampingkan akuntabilitasnya. Dalam masa
tanggap-darurat, pengeluaran dana untuk kemanusiaan hendaknya tidak
disamakan dengan situasi biasa. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan mengenai
pengadaan barang dan jasa seperti di dalam PP No.80 tahun 2003 tidak dapat
diberlakukan. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara status dan tingkatan
bencana, besaran bencana, situasi kedaruratan yang ada serta mekanisme
pertanggungjawaban keuangan yang jelas.
6. Pencairan dana pada masa pra-bencana, dan pasca bencana harus mengikuti
sistem akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban seperti yang berlaku
dalam peraturan-peraturan lainnya. Dalam situasi yang tidak menunjukkan
kedaruratan, sistem pencairan dana untuk kegiatan perencanaan, mitigasi,
rehabilitasi dan rekonstruksi hendaknya mengikuti sistem dan prosedur yang
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme pengelolaan itu
harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No.17 tahun 2003 tentang
keuangan negara, UU No.1/2004 dan UU No.15/2004 tentang perbendaharaan
negara, UU No.25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU
No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, dan undang-undang
lain yang relevan. Demikian pula, ketentuan lebih teknis mengenai pengelolaan
keuangan daerah dalam PP No.58/2005, PP No.39/2006 tentang monitoring dan
evaluasi pembangunan, serta Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pengelolaan
keuangan daerah.
7. Laporan pemeriksaan harus mengikuti standar akuntansi, prosedur audit serta
pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk standar pemeriksaan, prosedur
pemeriksaan fungsional oleh Bawasda, BPKP, BPK serta lembaga pemeriksa yang
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
22