perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

elum terjadi. Dari segi pembiayaan, tentunya para pemangku kepentingan harus
menyesuaikan diri dengan sistem penanggulangan bencana dengan perspektif bahwa
bencana adalah bagian dari program pembangunan atau pelayanan publik yang harus
dilaksanakan secara rutin, bukan hanya pada saat terjadi darurat bencana tetapi juga
harus meliputi semua aspek yang menyangkut pengurangan risiko bencana.
Dengan demikian, pengelolaan dana harus diarahkan kepada semua kegiatan
yang terdapat dalam siklus penanggulangan bencana, mulai ketika tidak ada bencana,
kesiapsiagaan atau mitigasi, tanggap-darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga
pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan dan
penyelamatan ketika terjadi bencana. Dalam hal pengelolaan dana untuk
penanggulangan bencana, beberapa prinsip yang harus diikuti telah digariskan di
dalam undang-undang dan ini hendaknya benar-benar diperhatikan dalam menyiapkan
peraturan penjelasnya, yaitu:
1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdayaguna dan berhasilguna
5. Transparansi dan akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Non-diskriminatif
9. Non-proletisi.
Selanjutnya, prinsip-prinsip ini harus diikuti di dalam proses perencanaan,
pencairan, penggunaan dana, auditing, serta pertanggungjawaban keuangannya.
Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam penyusunan
peraturan pemerintah yang menjelaskan undang-undang penanggulangan bencana.
1. Model otonomi daerah dan kelembagaan sangat menentukan mekanisme
pendanaan. Meskipun UU No.32 tahun 2004 telah menjelaskan mengenai
pentingnya peran pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan
dan pelayanan publik, dalam kenyataan masih banyak praktik-praktik
sentralisasi, tidak terkecuali dalam hal pendanaan. Oleh sebab itu desentralisasi
kebijakan dan kelembagaan yang menunjang otonomi daerah hendaknya
dijadikan sebagai titik-tolak utama dari kebijakan pendanaan. Meskipun sejumlah
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
20