perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
unsur profesional, masyarakat sipil dan birokrasi. Implikasinya, sistem<br />
rekrutmen, penggajian, dan masalah kepegawaiannya perlu diatur dalam<br />
<strong>peraturan</strong> tersendiri.<br />
4. Hubungan Kerja Unsur Pengarah dengan Unsur Pelaksana<br />
(Asumsi: Di dalam sistem birokrasi mekanisme kerja atau hubungan antar lembaga<br />
sudah diatur secara jelas dalam PP. 41/2007: mana yang menjadi unsur lini dan yang<br />
menjadi unsur staf atau unsur pengarah. Dengan asumsi ini maka unsur pengarah<br />
bukanlah merupakan unsur lini tetapi merupakan unsur pengarah sehingga tidak<br />
memiliki garis komando).<br />
Berdasarkan asumsi tersebut maka disarankan:<br />
1) Hubungan kerja antara unsur pengarah dengan unsur pelaksana bukan<br />
merupakan hubungan struktural, namun bersifat koordinatif. Artinya, unsur<br />
pelaksana tidak bertanggung jawab secara langsung kepada unsur pengarah.<br />
Unsur pelaksana akan bertanggung jawab kepada Presiden (pusat), gubernur<br />
(daerah), dan bupati/walikota (kabupaten/kota). Kedudukan unsur pengarah<br />
dan unsur pelaksana adalah sejajar.<br />
2) Unsur pengarah bertugas memberikan arahan/panduan dalam <strong>penyusunan</strong><br />
kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. Unsur pelaksana bertugas<br />
mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuat kebijakankebijakan<br />
operasional (dalam perencanaan tahunan organik pada saat normal)<br />
berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait.<br />
3) Karena posisi unsur pengarah sebagai non-executive body, anggota dari unsur<br />
pengarah tidak dapat menduduki jabatan struktural di dalam unsur pelaksana.<br />
Unsur pengarah diposisikan sebagai steering committee, sehingga jabatanjabatan<br />
seperti wakil BNPB atau BPBD tidak dapat dijabat oleh anggota dari<br />
unsur pengarah.<br />
II.c. PERSPEKTIF PENGANGGARAN<br />
Perubahan paradigma yang terkandung di dalam semangat UU No.24 tahun 2007<br />
ialah penanganan bencana secara sistematis sesuai dengan standar penanganan<br />
bencana internasional yang mengikuti siklus disaster management. Perlu diperhatikan<br />
bahwa kegiatan penanganan bencana harus dilaksanakan ketika bencana itu sendiri<br />
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari<br />
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”<br />
19