perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi (urusan BNPB), sedangkan untuk
pencegahan dan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat (urusan BPBD).
3. Proses Pembentukan Lembaga
(Asumsi: di dalam organisasi birokrasi pemerintah terdapat dua jenis pejabat, yaitu
pejabat politik dan pejabat karier. Dua jenis pejabat tersebut di dalam menjalankan
tugasnya diatur dengan undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu mekanisme
perekrutan, penempatan, promosi dan lain-lain tidak bisa dilakukan dengan cara
tumpang tindih).
1. Agar “BPBD” dapat bekerja lebih efektif 4 maka unsur pelaksana BPBD sebaiknya
dibentuk sebagai bagian dari executive body sehingga mekanisme
pengangkatan, penggajian, mekanisme penentuan eselon, pemberhentian, dll.
mengacu pada UU Kepegawaian (UU No. 43/1999 ).
2. Unsur pengarah BPBD sebaiknya bukan merupakan eksekutif body 5 sehingga
mekanisme rekruitment, pemberhentian, dll. perlu diatur tersendiri.
3. Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) hanya dilakukan untuk unsur
pengarah yang berasal dari non-eksekutif yang berasal dari unsur masyarakat
profesional. Mekanisme fit and proper diusulkan dilakukan oleh Tim
Independent yang ditunjuk oleh DPRD.
4. Unsur pengarah non eksekutif diusulkan bersifat ex-officio yaitu kepala dinas.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu peran penting unsur
pengarah adalah menjembatani koordinasi dalam perencanaan antara BPDB
dengan dinas-dinas yang terkait dengan fungsi BPBD, terutama dalam kondisi
normal dan merupakan media pengambilan keputusan kolektif pada saat
tanggap darurat.
5. Unsur pengarah di dalam BPBD bukan sebagai bagian dari organisasi perangkat
daerah (non-executive body). Sebab, komposisi unsur pengarah terdiri dari
4 Efektivitas di sini menyangkut isu-isu, antara lain: (a) Koordinasi antar SKPD; (b) Koordinasi antar level
pemerintahan e.g. Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sda Desa; (c) Kemampuan untuk memobilisasi sumber
dana; dan (d) Mekanisme pertanggungjawaban lebih jelas. Bila unsur pelaksana bukan bagian dari pemda
(sebagaimana di UU 24/2007, Pasal 23 ayat 3), maka bagaimana unsur pelaksana dapat memobilisasi
pemerintah kecamatan, desa yang secara struktural di bawah asisten I, apakah kepala BPBD dapat
memerintahkan asisten I?
5 Hal ini disebabkan tugasnya sebagai: (1) perumus konsep PB (mengakomodasi multistakeholders); (2)
keanggotaannya ada unsur eksekutif (pejabat pemerintah terkait) sehingga tidak memungkinkan rangkap
jabatan; (3) agar dapat berhubungan dengan stakeholders yg lebih luas; dan (4) Uji kelayakan dan
kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD, bagaimana bila anggota unsur pengarah yg berasal dari
pejabat pemerintah?
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
18