perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Perlu juga diatur bagaimana pem<strong>bagi</strong>an urusan bencana yang terjadi lintas<br />
teritorial, baik antar kabupaten maupun provinsi.<br />
2. Bentuk dan Ukuran Lembaga<br />
(Asumsi: Otonomi daerah memberi keleluasaan <strong>bagi</strong> daerah untuk mengurus rumah<br />
tangganya sendiri. Daerah diberi kewenangan untuk membuat prioritas persoalan apa<br />
yang akan dipecahkan dan bagaimana memecahkan persoalan tersebut dengan<br />
sumberdana dan sumberdaya yang mereka miliki. Dengan demikian daerah juga<br />
memiliki kewenangan untuk membentuk, menggabungkan atau membubarkan lembaga<br />
yang tidak sesuai dengan urusan-urusan yang ingin dikelolanya).<br />
1. Daerah diberi kebebasan untuk menentukan bentuk kelembagaan dalam<br />
melaksanakan urusan kebencanaan. Bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh<br />
daerah dapat berupa: Dinas, Badan, atau memfungsikan lembaga yang sudah<br />
ada di daerah sebelumnya, misalnya Dinas Pertambangan Pengairan dan<br />
Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) untuk kasus pada Kabupaten Sleman.<br />
Usulan ini mengacu pada UU No. 32/2004 dan PP. 41/2007.<br />
2. Daerah diberi kewenangan untuk menentukan besarnya urusan kebencanaan<br />
yang ditangani oleh lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah<br />
(tergantung serius tidaknya ancaman bencana yang dirasakan oleh daerah).<br />
Dengan demikian jumlah deputi (unit-unit) yang dibentuk pada unsur pelaksana<br />
disesuaikan dengan kebutuhan daerah (tidak harus 6 deputi seperti yang<br />
diusulkan dalam RPP Kelembagaan). Dalam hal ini termasuk mengakomodasi<br />
kekhususan (jenis-jenis bencana) yang ada di daerah tersebut.<br />
3. Perlu dirumuskan secara jelas bahwa hubungan antara BNPB dan BPBD tidaklah<br />
bersifat hierarkhis 3 . BNPB bukanlah atasan BPBD. Hubungan keduanya bersifat<br />
koordinatif dalam arti BPBD tidak memberikan pertanggungjawaban<br />
pekerjaannya kepada BNPB.<br />
4. Pem<strong>bagi</strong>an urusan/kewenangan antara BNPB dengan BPBD perlu diatur secara<br />
jelas. Apakah didasarkan pada skala bencana (bencana dengan skala tertentu<br />
menjadi urusan BNPB dan pada skala tertentu BPBD) atau didasarkan pada<br />
proses penanggulangan bencana, misalnya untuk perencanaan, operasi,<br />
3 Hal ini didasarkan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka departemen sektoral bukanlah atasan<br />
dari dinas-dinas sejenis yang ada di daerah. Hubngan antara departemen dan dinas bersifat koordinatif.<br />
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari<br />
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”<br />
17