perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

5. Prinsip perlindungan warga dari bencana.
Walaupun pengelolaan penanggulangan Dalam penanganan lumpur
bencana dilakukan melalui prinsip
Lapindo, sumberdaya yang
dikeluarkan terlalu banyak
subsidiarity, pemerintah pusat harus tersedot pada pencegahan
dan pengurangan semburan
bertanggungjawab untuk menyediakan
lumpur, akan tetapi
anggaran yang disediakan
anggaran baik yang dikelola di pusat
untuk melindungi warga agar
maupun di daerah. Karena itu, perlu
diperjelas sumber pendanaan yang terkait
dapat hidup lebih layak
sangat tidak memadai. Untuk
itu, pemerintah seharusnya
dengan mitigasi yang bisa digunakan oleh
memikirkan terlebih dahulu
kepentingan perlindungan
pemerintah daerah dalam situasi normal, warga dengan menyediakan
sumber dana yang terkait dengan
kebutuhan pangan dan papan
yang mereka butuhkan.
kedaruratan yang bisa digunakan oleh
pemerintah daerah dalam situasi bencana dan sumber dana yang terkait dengan
rekonstruksi dan rehabilitasi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah
dalam situasi pasca bencana.
6. Hak membentuk badan penanggulangan bencana di daerah. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dengan bentuk yang sudah final. Akan tetapi, dengan
pertimbangan hak daerah dan juga pertimbangan prioritas masalah,
pemerintah daerah menuntut agar memiliki hak untuk menentukan bentuk
kelembagaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Besaran
organisasi apakah berbentuk badan, kantor atau revitalisasi lembaga yang
sudah ada seharusnya mempertimbangkan aspirasi daerah. Tingkat kerawanan
dan ancaman bencana berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, dan
setiap daerah memiliki masalah sendiri yang harus diprioritaskan. Misalnya, ada
daerah yang tidak rawan bencana tetapi memiliki masalah besar dalam hal
kesehatan dan pendidikan masyarakat, maka prioritas yang terakhir tidak bisa
digeser dengan masalah kebencanaan.
7. Penyesuaian format kelembagaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal
18 menyebutkan bahwa badan penanggulangan bencana pada tingkat provinsi
dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
12