perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

1. Penghormatan atas otonomi daerah. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah
harus menjadi pegangan dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
Pelaksanaan penanggulangan bencana
harus memperhatikan hak-hak daerah yang
Pengaturan yang tertuang
dalam UU No 24/2007 banyak
sudah diatur dalam Undang-Undang yang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip yang sudah
Pemerintahan Daerah (dalam hal ini UU
diatur dalam UU No.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
32/2004. Perlu tidaknya
kebencanaan sebagai isu yang
Pemerintahan Daerah). Hak-hak daerah
tersebut mencakup hak untuk mengatur,
penting bagi daerah,
mekanisme proses
pembentukan lembaga,
bentuk lembaga dan lain-lain
hak untuk mengelola dan hak untuk
dikhawatirkan akan
mengawasi sesuai dengan target kinerjanya
sendiri. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
melanggar prinsip otonomi
daerah. Dalam kasus NTT,
daerah merasa bahwa
Pemerintah Pusat inginnya
2007 tentang Penanggulangan Bencana
melakukan banyak program
sama sekali tidak menyinggung Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai
di daerah, tetapi tidak jelas
kemanfaatan kegiatan
tersebut untuk siapa.
konsiderannya.
2. Penetapan status bencana. Sampai sekarang belum ada kesepakatan yang jelas
peristiwa seperti apa yang dikategorikan sebagai bencana. Penetapan status
bencana dan besarannya penting karena berimplikasi pada pengerahan
sumberdaya yang ada. Ada kekhawatiran bahwa apabila tidak ada ukuran yang
jelas (misal, kejadian biasa tetapi ditetapkan sebagai bencana), aparat bisa
secara sewenang-wenang menggunakan anggaran yang sebenarnya tidak boleh
dikeluarkan. Sebaliknya, apabila ada bencana tetapi tidak dinyatakan sebagai
sebuah bencana, maka penggunaan anggaran dana siap pakai tidak bisa
dikeluarkan, dan mengakibatkan meningkatnya jumlah korban maupun kerugian
harta benda lainnya.
3. Kewenangan pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota. Dalam
penanggulangan bencana perlu ditetapkan kewenangan masing-masing
tingkatan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik
pada saat pra-bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana, peran
Pemerintah Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota harus menyangkut ketiga hal
tersebut, tetapi dengan proporsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, Peraturan
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
10