perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

atau sebagai “proses penyerahan kekuasaan politik, fiskal dan administratif kepada
unit pemerintahan sub-nasional” (Burki et al 1993:. 3).
Harus dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah
kabupaten/kota kecuali untuk urusan pertahanan dan keamanan, hubungan luar
negeri, moneter, agama dan peradilan. Dalam pola hubungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tidak lagi hubungan yang bersifat struktural di mana pemerintah
pusat tidak boleh mengatur semuanya secara rinci terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah. Walaupun pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem
pemerintahan yang ada, kedudukannya bersifat relatif otonom terhadap pemerintah
yang ada di atasnya. Hubungan vertikal yang ada bersifat koordinatif dan fungsional.
Dalam konteks penanggulangan bencana, meskipun paradigma yang ditawarkan
merupakan kemajuan yang luar biasa, akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut memiliki
banyak masalah ketika dituangkan dalam perundang-undangan. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 menghadapi masalah ketika berhadapan dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang penjabarannya menyangkut
bagaimana kewenangan untuk penanggulangan bencana, pembentukan kelembagaan
untuk penanggulangan bencana dan sistem pengelolaan keuangan daerah:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Dari beberapa kali pertemuan dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
(pertemuan pakar/expert meetings, diskusi kelompok terfokus/Focus-Group Discussion
dengan pelaku kegiatan penanggulangan bencana, wawancara mendalam dengan
pejabat daerah) ada beberapa isu yang perlu dipertegas menjadi usulan yang harus
diperhatikan oleh pemerintah.
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
9