perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

akan mengembangkan kapasitas pemimpin lokal untuk memecahkan masalah dengan baik. Proses pembelajaran dalam pembuatan keputusan bagi pimpinan lokal merupakan instrumen penting untuk mempercepat proses pemulihan akibat bencana; dan 4. Secara kultural, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan mengintegrasikan lebih kuat hubungan antara nilai-nilai normatif dan nilai-nilai signifikatif. Dalam banyak kasus, penanggulangan bencana yang tidak sensitif secara kultural justru mengakibatkan bencana sosial seperti hilangnya solidaritas sosial. Kebijakan pembagian uang secara bagi adil atau bagi rata memerlukan kearifan lokal, di mana hal itu hanya bisa dipahami oleh aparat yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Argumen Kelembagaan Pembentukan kelembagaan merupakan isu yang sangat pelik dalam kaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada beberapa isu yang harus dirumuskan secara tepat: pertama, terkait dengan pilihan antara kelembagaan badan yang di daerah sebagai kepanjangan tangan badan yang ada di pusat (central govenment representative body) atau sebagai badan otonom; kedua, terkait dengan posisi unsur pengarah sebagai bagian dari executive body atau non executive body. Pilihan yang ditawarkan dalam position paper ini adalah bahwa badan yang ada di kabupaten/kota adalah sebagai badan otonom dan merupakan satuan kerja pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi, hanya lima kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan implikasinya tidak ada lagi badan yang mewakili pemerintah pusat yang ada di daerah kecuali untuk lima kewenangan tadi. Dalam kaitannya dengan unsur pengarah, pilihan yang ditawarkan adalah bahwa unsur tersebut harus merupakan non-executive body. Pilihan ini dilakukan untuk menghindari benturan dengan aturan kepegawaian yang ada. Argumen Penganggaran Konsekuensi otonomi dan pembentukan kelembagaan yang otonom adalah bahwa pengaturan pembiayaan harus lebih jelas. Walaupun prinsip otonomi dijalankan, pemerintah pusat tetap tanggung jawab untuk menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Sistem pembagian sumberdaya yang berlaku sekarang ini belum memungkinkan bagi daerah untuk “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 6
memenuhi semua kebutuhannya sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari Dana Alokasi Umum (DAU). Akan tetapi, sistem pengelolaan keuangan harus menjadi tanggungjawab penuh pemerintah daerah dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkan sesuai standard nasional. Namun demikian, dalam pengelolaan anggaran dalam situasi kedaruratan perlu diciptakan sistem akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi yang ada. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 7
Page 1 and 2: LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6: I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9: Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 13 and 14: atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18: eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28: lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 61 and 62:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 24 -
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
-salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78:
Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80:
Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82:
Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84:
Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86:
Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87:
Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?