1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi modern telah disempitkan hanya pada saat pelaksanaan pemilihanan umum (PEMILU); kedua, kurangnya informasi yang diberikan kepada rakyat mengenai apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh DPR, sehingga tidak ada ruang bagi rakyat untuk memberikan kritik, dan menyampaikan aspirasinya (Erni Setyowati, 2003: 5-6) Dengan demikian maka yang seharusnya dijadikan permasalahan adalah bagaimana memformulasikan suatu mekanisme legislasi agar produk yang dihasilkan nantinya mampu menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah perombakan manajemen legislasi mulai dari proses pra legislasi, legislasi, hingga pasca legislasi, karena apabila manajemen legislasi ini dilakukan dengan mekanisme yang baik maka dikotomi elitis-populis dengan sendirinya akan sirna. Tahap pra legislasi terdiri dari kegiatan perencanaan, pengkajian, penelitian, serta penyusunan naskah akademis. Dalam sebuah proses yang berkesinambungan maka suatu rancangan undang-undang harus mengacu pada draft naskah akademisnya dimana draft naskah akademis ini harus mengacu pada hasil penelitian dan perencanaan sebelumnya. Jika penelitian yang dilakukan telah menggali segala aspek sosiologis, antropologis, historis, ekologis serta religius masyarakat dan dilakukan oleh sebuah tim yang melibatkan unsur-unsur dari masyarakat, pemerintah dan DPR, maka -apabila proses ini konsisten diikuti- rancangan undang-undang yang dihasilkan tidak perlu lagi disangsikan akan bercorak elitis. Penelitian sebagai salah satu mekanisme penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibutuhkan karena dengan penelitian dapat diungkapkan secara obyektif permasalahanpermasalahan yang inherent dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan permasalahan-permasalahan hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berguna karena memberi pemikiran-pemikiran serta pengujian-pengujian terhadap prinsip-prinsip hukum yang hendak diletakkan sebagai dasar bagi peraturan perundang-undangan yang hendak dibina dan memberikan alternatif-alternatif yang mungkin diperlukan dalam peraturan perundangundangan (Ahmad Ubbe, 1999: 96). Informasi yang dihasilkan oleh penelitian akan membantu pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengambil dan menetapkan rumusan yang rasional dan logis serta berbeda dengan rumusan dan rancangan yang hanya didasarkan pada intuisi atau firasat saja, apalagi yang hanya disandarkan pada kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu. Ada 3 (tiga) alternatif yang ditawarkan dalam menempatkan peranan penelitian dalam proses legislasi, yaitu: 1. Penelitian harus dijadikan dasar perencanaan pembangunan hukum, yang nantinya akan menghasilkan politik hukum yang akan diambil serta dituangkan dalam program legislasi nasional. Ini berarti bahwa politik hukum di Indonesia seperti yang dituangkan dalam UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang di dalamnya terdapat Program Legislasi Nasional, atau UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang akan dijadikan sebagai landasan bagi pembangunan di berbagai bidang, temasuk hukum, harus terlebih dahulu dilakukan 98
penelitian yang komprehensif agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar aspiratif. 2. Penelitian harus dijadikan dasar pembuatan draft naskah akademis, selanjutnya draft naskah akademis harus dijadikan pedoman penyusunan RUU. Naskah akademis ini pada dasarnya merupakan penuangan hasil-hasil penelitian dalam bingkai pemikiran hukum untuk kemudian dibuat alternatif-alternatif penormaannya. 3. Penelitian harus dijadikan dasar langsung untuk penyusunan RUU meski tidak dibuat naskah akademis terlebih dahulu. Hal ini membutuhkan kemampuan drafter RUU yang benar-benar baik untuk bisa menangkap dan menuangkan hasil-hasil penelitian itu dalam bentuk norma. Dengan alur ini maka penelitian dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan fungsi-fungsi lain dalam proses pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan. Proses dalam hal ini diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh, bulat dan menyeluruh secara sistemik. Hubungan sistemik antara penelitian dengan pembuatan peraturan perundang-undangan ditekankan pada aspek dimanfaatkannya penelitian sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. 4. Koordinasi Antar Lembaga Penelitian Dalam Rangka Legislasi Proses pembangunan hukum berkaitan erat dengan proses pembuatan hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan nilai-nilai normatif yang hidup di dalam masyarakat untuk diformulasikan sedemikian rupa dan kemudian dilegitimasikan oleh kekuasaan umum menjadi norma publik (law making process); proses pelaksanaan dan penegakan (law enforcement) yang memungkinkan hukum yang dibangun dan dikembangkan menjadi hidup dan dapat bekerja secara fungsional (living law in action); dan proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (legal awareness) (Jimly Asshiddiqie, 1998:29-30) Peranan penelitian hukum sangat penting dalam proses pembangunan hukum mengingat untuk mewujudkan good governance, salah satu parameternya adalah adanya partisipasi dan sikap yang responsif yang bisa dicapai dengan baik bila menempatkan penelitian sebagai sebuah keniscayan dalam proses awal legislasi. Good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, yang segera bisa diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah (Joko Widodo, 2001:2). Dengan penelitian bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, dan karenanya kebijakan yang dibuat (termasuk legislasi) akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat. Upaya untuk menciptakan good governance harus diimbangi pula oleh penataan manajemen organisasi yang berkaitan dengan proses legislasi. Hal ini perlu dilakukan agar mekanisme untuk menangkap aspirasi dan partisipasi masyarakat bisa berjalan secara demokratis, efektif dan efisien, serta terwujud suatu sistem legislasi yang terintegrasi (integrated legislation system) yang pada akhirnya akan mampu 99
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24:
digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26:
dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28:
Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30:
menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32:
12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34:
usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36:
(c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38:
kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40:
publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42:
moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44:
Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46:
menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?