1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi modern telah disempitkan
hanya pada saat pelaksanaan pemilihanan umum (PEMILU); kedua,
kurangnya informasi yang diberikan kepada rakyat mengenai apa yang
akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh DPR, sehingga tidak ada ruang
bagi rakyat untuk memberikan kritik, dan menyampaikan aspirasinya (Erni
Setyowati, 2003: 5-6)
Dengan demikian maka yang seharusnya dijadikan permasalahan
adalah bagaimana memformulasikan suatu mekanisme legislasi agar
produk yang dihasilkan nantinya mampu menjadikan kehidupan
masyarakat menjadi lebih baik. Langkah yang harus dilakukan untuk
mewujudkan hal ini adalah perombakan manajemen legislasi mulai dari
proses pra legislasi, legislasi, hingga pasca legislasi, karena apabila
manajemen legislasi ini dilakukan dengan mekanisme yang baik maka
dikotomi elitis-populis dengan sendirinya akan sirna.
Tahap pra legislasi terdiri dari kegiatan perencanaan, pengkajian,
penelitian, serta penyusunan naskah akademis.
Dalam sebuah proses yang berkesinambungan maka suatu
rancangan undang-undang harus mengacu pada draft naskah
akademisnya dimana draft naskah akademis ini harus mengacu pada hasil
penelitian dan perencanaan sebelumnya. Jika penelitian yang dilakukan
telah menggali segala aspek sosiologis, antropologis, historis, ekologis
serta religius masyarakat dan dilakukan oleh sebuah tim yang melibatkan
unsur-unsur dari masyarakat, pemerintah dan DPR, maka -apabila proses
ini konsisten diikuti- rancangan undang-undang yang dihasilkan tidak perlu
lagi disangsikan akan bercorak elitis.
Penelitian sebagai salah satu mekanisme penting dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan dibutuhkan karena dengan
penelitian dapat diungkapkan secara obyektif permasalahanpermasalahan
yang inherent dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan. Pengungkapan permasalahan-permasalahan
hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
berguna karena memberi pemikiran-pemikiran serta pengujian-pengujian
terhadap prinsip-prinsip hukum yang hendak diletakkan sebagai dasar
bagi peraturan perundang-undangan yang hendak dibina dan memberikan
alternatif-alternatif yang mungkin diperlukan dalam peraturan perundangundangan
(Ahmad Ubbe, 1999: 96). Informasi yang dihasilkan oleh
penelitian akan membantu pembuatan peraturan perundang-undangan
untuk mengambil dan menetapkan rumusan yang rasional dan logis serta
berbeda dengan rumusan dan rancangan yang hanya didasarkan pada
intuisi atau firasat saja, apalagi yang hanya disandarkan pada kepentingan
politik sesaat dari kelompok tertentu.
Ada 3 (tiga) alternatif yang ditawarkan dalam menempatkan
peranan penelitian dalam proses legislasi, yaitu:
1. Penelitian harus dijadikan dasar perencanaan pembangunan hukum,
yang nantinya akan menghasilkan politik hukum yang akan diambil
serta dituangkan dalam program legislasi nasional. Ini berarti bahwa
politik hukum di Indonesia seperti yang dituangkan dalam UU No.25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas),
yang di dalamnya terdapat Program Legislasi Nasional, atau UU
No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yang akan dijadikan sebagai landasan bagi pembangunan di
berbagai bidang, temasuk hukum, harus terlebih dahulu dilakukan
98