1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Proses yang mengawali pembentukan peraturan perundangundangan
(pra legislasi)
Proses pembentukannya sendiri (legislasi)
Proses setelah pembentukan tersebut, baik setelah penerapan
maupun penegakan dan pengembangan hukum tertulis atau peraturan
perundang-undangan (pasca Legislasi) (Ahmad Ubbe, 1999:29)
Pada dasarnya proses ini merupakan sebuah siklus dari pra legislasi,
legislasi, pasca legislasi dan kembali ke pra legislasi dan seterusnya.
Hal ini disebabkan karena proses pada tahap pasca legislasi
kemudian bisa menjadi bahan masukan bagi proses di tahap pra
legislasi kembali. Dengan menggunakan alur atau proses di atas
maka penelitian merupakan kegiatan yang masuk dalam tahap pra
legislasi.
Bivitri Susanti, dalam tulisannya mengenai Politik Legislasi Dalam
Program Legislasi Nasional (Koran Tempo 23 Februari 2005) ada sebuah
kesimpulan yang menarik yang pada intinya menyatakan bahwa “Politik
legislasi Indonesia masih bercorak elitis dan dijauhkan dari rakyat”.
Penulis setuju dengan pendapat ini dengan catatan bahwa harus ada
sebuah kesadaran bahwa politik legislasi yang bersifat elitis ini tidak
selamanya merupakan cermin kebobrokan. Dalam sebuah masyarakat
yang terjerembab dalam budaya yang corrupt misalnya, adalah tidak layak
untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau pengaturan yang bersifat
populis karena yang populis itu berarti permisif terhadap budaya corrupt.
Pembentukan hukum tertulis pada dasarnya bisa dilakukan
dengan pola modifikasi dan kodifikasi. Pola modifikasi menginginkan
pembentukan hukum didasarkan pada kebutuhan saat ini serta prediksi
kebutuhan di masa yang akan datang. Pola modifikasi ini lebih dekat
dengan fungsi hukum sebagai tool as social engineering. Konsekuensinya
adalah hukum yang terbentuk seringkali tidak bisa diterima oleh
masyarakat atau tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat
meskipun sebenarnya produk hukum ini menginginkan terciptanya
masyarakat yang lebih maju.
Kedua, pola kodifikasi merupakan pola pembentukan hukum
tertulis berdasarkan nilai-nilai yang telah mengendap di dalam
masyarakat. Hukum yang dihasilkan dengan pola ini lebih mudah diterima
masyarakat karena sesuai dengan keadilan masyarakat. Meskipun
aspiratif, pembentukan hukum dengan pola yang demikian cenderung
menjadikan masyarakat yang statis menjadi sukar berkembang di satu
sisi. Di sisi yang lain, dalam masyarakat yang dinamis, hukum selalu
tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Kedua pola ini merupakan
perwakilan dari watak elitis dan watak populis yang seharusnya
dikombinasikan dalam proses pembentukan hukum tertulis.
Dikotomi elitis-populis bukanlah persoalan yang tepat untuk
diperdebatkan lagi saat ini apabila proses legislasi ini tidak hanya
dipahami secara sempit sebagai penyusunan RUU saja melainkan sebuah
proses panjang mulai dari perencanaan, penelitian, penyusunan naskah
akademis, penyusunan RUU, pembahasan, pengesahan hingga
pengundangan. Tidaklah penting darimana asal suatu rancangan undangundang,
apakah dari elite atau dari grass root, karena sebenarnya tidak
ada satu pun lembaga yang ada saat ini bisa dikatakan sebagai
representasi rakyat –tidak pula DPR. Bahkan DPR perlu pula dipantau
mengingat beberapa hal sebagai berikut; pertama, sebagai bentuk
97