1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
legislasi).<br />
Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan suatu<br />
kebijakan. Pada setiap langkah dalam proses, fungsi, rute, dan siklus<br />
kebijakan, pihak yang diperintah terlibat atau dapat dilibatkan. Hal itu<br />
terlihat pada analisis kebijakan pada umumnya, yang juga berlaku bagi<br />
kebijakan pemerintahan, dimana Taliziduhu Ndraha membedakannya<br />
menjadi:<br />
1. Kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.<br />
Inputnya berasal dari hasil penelitian filsafat pemerintahan, teologi<br />
pemerintahan, dan sebagainya.<br />
2. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kependudukan.<br />
Inputnya berasal dari penelitian demografi pemerintahan, geografi<br />
pemerintahan, dll.<br />
3. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kemasyarakatan.<br />
Inputnya berasal dari penelitian sosiologi pemerintahan, ekonomi<br />
pemerintahan dsb.<br />
4. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kebangsaan.<br />
Inputnya dari penelitian budaya pemerintahan, sosiologi<br />
pemerintahan, politik pemerintahan, hukum pemerintahan, dsb.<br />
5. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kenegaraan.<br />
Inputnya berasal dari penelitian politik pemerintahan, hukum<br />
pemerintahan dsb.<br />
6. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan hubungan<br />
pemerintahan. Inputnya berasal dari penelitian administrasi<br />
pemerintahan, ekologi pemerintahan, seni pemerintahan, etika<br />
pemerintahan, bahasa pemerintahan dsb. (Taliziduhu Ndraha,<br />
2003:498)<br />
Berbagai kebijakan serta sumber inputnya tersebut akan sangat<br />
bermanfaat bila dapat dikelola dengan baik dalam suatu manajemen<br />
legislasi yang tidak hanya sekedar demokratis, tetapi juga harus bisa<br />
efektif dan efisien sebagaimana prinsip good governance dan sekaligus<br />
prinsip manajemen organisasi. Efektifitas biasanya berkaitan erat dengan<br />
demokratis dan aspiratif. Artinya apabila manajemen legislasi itu telah<br />
demokratis maka hampir bisa dipastikan akan efektif berlaku di dalam<br />
masyarakat. Tetapi sifat efisien kadang harus berlawanan dengan sisi<br />
demokratis, karena efisiensi cenderung identik dengan penggunaan<br />
anggaran sekecil-kecilnya, penggunaan waktu yang sesingkat-singkatnya,<br />
serta prosedur yang sesederhana mungkin. Padahal demokrasi adalah<br />
sebuah proses yang harus dibayar dengan mahal, dan membutuhkan<br />
waktu yang lama. Sebuah kesuksesan yang luar biasa apabila tiga<br />
elemen, yaitu demokratis, efektif dan efisien dapat dikelola sedemikian<br />
rupa dalam suatu manajemen legislasi.<br />
Efisiensi di sini bisa diwujudkan di antaranya dengan<br />
menghilangkan tumpang tindih kegiatan, duplikasi fungsi dari lembaga<br />
yang berbeda, perampingan organisasi, serta penyederhanaan<br />
mekanisme legislasi, mulai dari pra legislasi hingga pasca legislasi.<br />
2. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Manajemen<br />
Legislasi<br />
Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan<br />
berwibawa (clean and good governance) menjadi cita-cita dan harapan<br />
94