1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

yang pasif (menunggu bola). Dalam keadaan seperti ini, tentu akan membuat kelompok kelas bahwa seperti kelas tani, buruh dan nelayan serta kaum miskin kota, menjadi sulit untuk secara mandiri berpartisipasi memasukkan hak dan kepentingannya di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena untuk dapat berpartisipasi itu pada dasarnya juga membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dalam praktiknya, partisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, masih akan memperlihatkan suasana yang didominasi oleh kelompok bisnis (pengusaha). Kalaupun ada kelompok lain yang potensial bisa melakukan partisipasi adalah kelompok kelas tengah seperti NGO, Akademisi dan Organisasi Profesi. Adapun jika ada kelompok kelas bawah yang bisa iukut berpartisipasi biasanya karena diorgansir oleh kelompok-kelompok kelas tengah, terutama NGO. Berpartisipasi dalam proses penyususnan peraturan perundang-undangan memang bukan suatu yang mudah, selain membutuhkan tingkat pengetahuan tertentu, juga membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu tak mengherankan jika kelompok kelas bahwa seperti petani dan buruh (kecuali yang tergabung dalam organisasi yang mapan) masih belum bisa berpartisipasi pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahkan untuk kelompok kelas tengah seperti NGO juga seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Menurut pengakuan para aktivis NGO, untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan secara maksimal (bisa mempengaruhi) bukanlah barang mudah, selain terhalang oleh faktor teknis pembahasan yang terkadang sampai malam, juga seringkali mengalami keterbatasan finansial, sikap DPR dan pemerintah yang cenderung pasif dan sulit untuk diajak berdialog 82 . Selain melalui legislasi, partisipasi dalam pembentukan hokum juga mulai dilakukan dengan memanfaatkan media yang tersedia di proses peradilan, baik yang disediakan oleh mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara muapun mekanisme yudicial review melalui Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi 83 . Mekanisme yudisial review ini, pada dasarnya adalah mekanisme yang sangat strategis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan hokum (peraturan perundang-udangan). Karena mekanisme ini memungkinkan bagi seorang warga yang hak konstituionalnya di langgar oleh karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini seorang warga dapat menuntut ke Mahkamah Konstitusi agar suatu secara keseluruhan atau beberapa bagian dari suatu Undang-undang dibatalkan dengan alasan suatu 82 A Patra M. zen dkk (2006). Op.cit. hal 20, 39,41 83 Ketiga lembaga pengadilan tersebut (PTUN, MA dan MK) adalah lembaga pengadilan yang bertugas mengadili dan memeriksa keabsahan suatu produk hukum. Dalam hal ini PTUN bertugas untuk mengadili dan memeriksa Surat Keputusan Eksekutif yang bersifat Individual, konkrit dan Final. MA bertugas mengadili dan memeriksa permohonan peninjaun atas keabsahan suatu peraturan pemerintah dan Perda. Sedangkan MK bertugas memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan atas keabsahan Undang-undang. 90
undang-undang secara keseluruhan atau beberapa bagiannya melanggar hak konstitusionnalnya. Begitu juga dalam proses yudicial review di Mahkamah Agung. Setiap warga negara berhak untuk menuntut agar seluruh atau sebagian dari isi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah karena melanggar haknya yang dijamin oleh Undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme ini dapat dikatakan sebagai mekanisme partisipasi masyarakat yang sangat strategis dalam rangka mempengaruhi secara langsung isi suatu peraturan perundang-udangan. Dari segi partisipasi, mekanisme yudisial review, sekarang ini hampir sama populernya dengan mekanisme partisipasi yang tersedia pada proses penyusunan perturan perundang-undangan. Dan, mekanisme ini juga sudah seringkali ditempuh oleh masyarakat. Namun demikian, sejauh ini yang bisa melakukannya masih terbatas pada kelompok kelas tengah – aktornya (partisipannya) sama dengan partisipasi dalam proses penysunan peraturan perundang-undangan (legislasi). Oleh karena itu, meskipun derajat partisipasinya sudah memperlihat ciri-ciri partisipasi kewarganegaraan secara lebih terang, akan tetapi partisipannya juga pada umnya adalah kelas menengah. Partisipasi dalam Proses Penegakan Hukum (Yudisial) Jauh berbeda dengan proses pembuatan hokum maupun pelaksanaan hokum, dalam proses penengakan hokum, hampir tidak ada aturan perundang-undangan yang secara langsung mengakui atau memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam hal ini yang ada hanyalah sejumlah kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hokum guna mencegah terjadinya kejahatan. Kewajiban untuk bersedia menjadi saksi jika dibutuhkan dan lain-lain. Namun demikian, karena terus merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendailan, belakangan ini berbagai bentuk patisioasi masyarakat muncul secara spontan. Dalam hubungan itu, menarik apa yang kemukakan oleh Prof Satjipto terkait bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam soal pnegakan hukum, seperti aksi pecalang yang membantu keamanan proses Kongres PDIP di Bali. Selain itu, di tubuh kepolisian, sudah mulai tumbuh berbagai insiatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hokum. Dalam hal ini yang terekam oleh penulis adalah usaha polisi untuk membentuk Polmas di tingkat kecamatan, yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan kapolri no tahun 2005. Sampai dengan sekarang ini, Polmas sudah terbentuk di sebagian besar kecamatan di Indonesia. Melaui Polmas ini, selain dapat membantu tugas-tugas teknis polisi, juga dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hokum. Adapun lingkup tugasnya adalah membantu polisi dalam menegakkan hukum. Adapun pengertian membantu tidak berarti anggota polmas memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana polisi, dalam hal ini masyarakat dapat memberikan informasi dan memfasilitasi polisi untuk melaksanakan tugasnya. Kesimpulan 91
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24:
digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26:
dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28:
Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30:
menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32:
12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34:
usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36:
(c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38:
kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?