1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

masyarakat sipil Indonesia masih sangat lemah (untuk tidak dikatakan
tidak ada) akan tetapi konsep aksi atau penguatan Masyarakat Sipil ini
dipandangan sangat relevan di tengah situasi transisi demokrasi yang
dialami Indonesia sejak mundurnya Presiden Suharto. Dalam hubungan
itu, menurut AS Hikam pengembangan masyarakat sipil setidaknya
diarahkan pada dua hal: Pertama, pada aspek kewargaan aktif dan, kedua
pada aspek hak. Dalam hal ini kewargaan harus dimengerti dalam konteks
hak-hak. Dengan demikian, partisipasi warga didasarkan pada hak-haknya
yang diakui oleh negara, dan dilain pihak partisiasi juga dijalankan sesuai
dengan norma dan hukum yang berlaku.
II.
Partisipasi Dalam Pengembanan Hukum
A. Pentingnya Partisipasi dalam Pengembanan Hukum
Terkait dengan partisipasi dalam pengembanan hukum, dengan agak
mengejutkan, Prof Satjipto menulis tentang pentingnya partisipasi publik
dalam dalam hukum dengan mendasarinya pada pandangan bahwa
ketertiban, keadilan dan keamanan terbentuk tidak semata-mata karena
hukum dan tidak bisa diserahkan seluruhnya kepada hukum. Pandangan
tersebut selanjutnya dijustifikasi dengan dalil-dalil sebagai berikut: (1)
kemampuan hukum itu terbatas, menyerahkan segala sesuatu kepada
hukum itu tida realitis; (2) Masyarakat menyimpan kekuatan otonom untuk
kehidupan sosial yang berbentuk orgnisasi-organisasi atau asosiasi dengan
ciri kesukarelaan dan keswadayaan ketika berhadapan dengan negara. Di
samping itu, masyarakat tersebut (organisasi atau asosiasi tersebut)
memiliki komitmen untuk taat pada norma hukum yang hidup dan ditaati
oleh warganya
melindungi dan menata dirinya sendiri. Dengan dalil itu, Prof Tipto
kemudian menyerukan kepada semua pihak untuk turut berpartisipasi, dan
tidak membiarkan kehidupan hukum kita dimonopoli oleh kekuasaan
institusi formal saja akan tetapi oleh bangkitnya kekuatan otonom
masyarakat guna memulihkan hukum sebagai institusi yang bermartabat
dan mebuata bangsa ini sejahtera dan bahagia 69 .
Dalam kesempatan itu Prof Tjipto juga mengemukakan berbagai contoh
tindakan masyarakat yang dapat di katakan sebagai salah satu bentuk
partisipasi masyarakat dalam hukum. Misalnya: peranan pecalang pada
saat Konres PDIP di Bali. Dalam hal ini, Pro Tipto ingin mengatakan
bahwa meksipun hukum hanya memandatkan persoalan keamanan dan
ketertiban kepada polisi akan tetapi dalam paraktiknya tidak bisa
seluruhnya diserahkan kepada polisi. Dalam kondisi tertentu polisi tidak
bisa bekerja sendiri, dalam banyak kasus untuk dapat bekerja dengan baik
polisi masih membutuhkan peran serta masyarakat.
Mungkin contoh-contoh yang dikemukakan oleh Prof Tjipto hanya relevan
pada soal penegakan hukum, lantas bagaimana dalam soal pembentukan
hukum? Dalam sebuah pertemuan tentang Kebijakan Partisipastif pada
tahun 2006 yang sempat diikuti penulis, muncul sebuah pertanyaan yang
cukup menarik, Apakah NGO relevan untuk mengurus soal pembentukan
eraturan perundang-undangan bukankah ini tugas legislatif ? Oleh salah
seorang narasumber, pertanyaan tersebut dijawab dengan singkat dan
69 Satjipto Raardjo, Mendorong Peran Publik di dalam Hukum, Harian
Kompas 19 Februari 2003
83