1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

hak. Dal hal ini menarik contoh yang dipergunakan oleh Arif Budiman yang menceritakan seorang warga yang merasa kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah karena harus berpartisipasi dalam pembangunan kantor lurah 58 . Namun demikian, seiring dengan proses pembangunan tersebut, meski sangat lamban mulai tumbuh juga apa yang disebut oleh banyak pihak sebagai kelas menengah. Seperti yang dikatakan oleh Fachan Bulkin, golongan menengah (kelas menengah) dalam hal ini bukanlah sosok golongan menengah di eropa (prancis) yang membidani evolusi prancis, akan tetapi golongan mayarakat yang cukup terdidik dan bekerja secara proesional. Bagi perkembangan partisipasi selanjutnya, menurut Bulkin golongan ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan: (1) dalam sejarahnya, kelompok ini telah menjadi pusat-pusa masyarakat untuk berperan di dalam kegiatan-kegiaan negara serta dalam mengartikulasikan serta merumuskan idiologi; (2) keompok golongan menengah memiliki wawasan dan kesadaran yang perlukan pada suatu kondisi untuk mengejar kepentingan ekonomi dan politik mereka. Karena pendidikan mereka mampu menerjemahkan kepentingan ekonomi kedalam sistem politik dan idiologi yang cocok dengan kepentingan mereka. Dalam sejarahnya, (sejak zaman kolonial) golongan ini telah menunjukkan kemampuan tersebut; (3) golongan menengah ini secara cepat merespon kondisi sosial ekonomi yang berkembang sehingga dalam setiap pergolakan, mereka selalu hadir dan oleh karena itu mereka 58 Arif Budiman, Teori Pembangunan di Dunia Ketiga, (1995) Gramedia, Hal. 2 selalu memiliki posisi yang sangat strategis dalam setiap perubahan sosial yang terjadi. Jika melihat sejarah perkembangan masyarakat sipil, maka kita akan menemukan mereka inilah yang sangat berperan. Dalam catatan Suharko, para pendiri Non Goverment Organisation (NGO) pada era tahun 1970- an awal adalah mereka-mereka yang sebelumnya kikut mendorong kelahiran Orde Baru 59 , atau mungkin yang disebut oleh Muhtar Mas‟ud sebagai kongsi yang segera pecah karena arah penguasa Orde Baru yang tidak mau segera menerapkan prinsip-prinsip demokrasi 60 . Pada mumnya mereka turun kedesa-desa dan dengan cepat mendapat respon dari masyarakat. Selain NGO, pada era tahun 1970-an ini juga mulai muncul berbagai Organisasi Mahasiswa yang sangat kritis terhadap bebagai kebijakan pemerintah. 59 Dr Suharko, Merajut Demokrasi, Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (2005) Tiara Wacana, Hal 99. Dalam hal ini, Dr Suharko mencatat bahwa pada tahun 1967 Bambang Ismawan mebentuk Yayasan Bina Swadaya, Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan membentuk YLBHI dan Nono Anwarmakarim dan kawan-kawan membentuk LP3ES. Selanjutnya Soharko juga mencatat bahwa sebelumnya orang-orang tersebut adalah termasuk pendoron kelahiran Orde Baru. Hal ini nyabung dengan apa yang dikatakan oleh Muhtar Mas’ud bahwa sebagain kongsi pembentuk Orde Baru dalam perkembangan selanjutnya mengalami perpecahan. Lihat Muhtar Mas,ud, Ekonomi dan Struktu Politik Orde Baru 1966-1971. (1989) hal 199-200. 60 Muhtar Mas,ud, Ekonomi dan Struktu Politik Orde Baru 1966-1971. (1989) hal 199-200. Hal ini nyabung dengan apa yang dikatakan oleh Muhtar Mas’ud bahwa sebagain kongsi pembentuk Orde Baru dalam perkembangan selanjutnya mengalami perpecahan. 80
Dalam perkembangan selanjunya, melalui gerakan NGO dan Mahasiswa inilah kemudian partisipasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada dekade 1980-an, desakan untuk memperhatikan partisipasi ini semakin menguat oleh karena itu pada tahun 1983, dalam GBHN (Tap MPR-RI No 11/ MPR /1983) konsep partisipasi merupakan salah satu dari 3 strategi pembangunan 61 . Pada dekade ini, penerimaan pemerintah dari minyak juga mulai menurun sehingga, pemerintah mulai lebih akomodatif terhadap lembaga donor. Di pihak lain lembaga donor juga mecoba mendesak agar Pemerintah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kondisi yang baik ini, NGO kemudian berkembang dengan pesat. Berbagai NGO pada masa awal tahun 1970-an tersebut juga semakin berpengaruh, tidak saja secara sosial akan tetapi juga secara politik. Sebut saja misalnya pengaruh YLBHI yang bekerja dalam memberikan bantuan hukum. Dengan program bantuan hukum struktural, Aswab menangkap sinyal bahwa sepak terjang YLBHI di masa kepemimpinan Adnan Buyung ini mulai dipandang sebagai gerakan politik oleh pemerintah 62 . Di pihak lain, berbagai NGO baru juga tumbuh, NGO pada era tahun 1980-an ini selain yang bersifak kritis terhadap pemerintah, juga tumbuh NGO yang menjadi kepanjangtanganan pemerintah. NGO yang disebut kedua ini adalah NGO yang cenderung pro pembangunan dan seringkali dipergunakan oleh pemerintah ketika pemerintah merasa kesulitan menjalankan berbagai programnya 63 . Dalam hubungan itu di penghujung dekade 1980-an, Arif Budiman melihat gejala menarik soal perkembangan NGO dan agenda pembangunan. Menurut Budiman,ada dua konsep pembangunan: Konsep pembangunan ala pemerintah dan konsep pembangunan ala NGO. Dalam hal ini, konsep pembanguan ala pemerintah lebih mencerminkan inisiati pemerintah, sementara pembangunan ala NGO berasal dari bawah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, dari sejumlah NGO yang ada, selain NGO yang bekerja dengan benar-benar menerakkan partisipasi masyaraka untuk mencapai kemandirian, mulai tmbuh juga NGO yang dalam banyak hal sejalan dengan agenda pemerintah (belakangan NGO ini disebut dengan NGO plat merah). Dalam kesempatan ini, Budiman juga menyarankan agar NGO yang bekerja dimasyarakat enar-benar bekerja untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian. Adapun yang dimaksud dengan kemandirian dalam hal ini adalah upaya mengoganisasi potensi masyarakat itu sendiri 64 . Pada dasa warsa 1980-an ini, organisasi mahasiswa yang kiritis –di luar organisasi mahasiswa yang tergabung dalam KNPI--- juga mulai muncul 61 Suharko Op. Cit. Hal 103. 62 Aswab Mahasin dalam Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia (1981) LP3ES. Hal I 63 Suharko. Op Cit Hal. 104-108 64 Arif Budiman, Menampung Aspirasi Masyarakat Lapisan Bawah (1988) Prisma No 4 Tahun 1988. Hal 70 81
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24:
digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26:
dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28:
Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?