1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

absolutisme, dan kemudian dilanjutkan dengan konsepsi negara hukum dalam arti sempit (negara hukum formil), hingga perkembangan selanjutnya yaitu lahirnya konsepsi negara hukum modern atau yang kemudian dikenal sebagai "welfare state" (negara kesejahteraan) 2 . Bidang tugas pemerintah berdasarkan konsepsi "welfare state" yang bertujuan untuk m ewujudk an k es ejahteraan rak yat, m enjadi sangat luas. Dalam m asa negara kesejahteraan, Administrasi Negara diserahi tugas dan fungsi "Bestuurzorg", yaitu penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan umum yang meliputi semua bidang lapangan kehidupan masyarakat 3 . Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum modern telah terjadi perluasan c a k u p a n A d m i n i s t r a s i N e g a r a . P e r l u a s a n t e r s e b u t t i d a k h a n ya d i b i d a n g penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga meliputi bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (materiil) dan bidang peradilan (voluntaire juridictie) 4 . 2. Tindakan Administrasi Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan Seiring dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) terdahulu, Administrasi Negara diserahi kewajiban 2 Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Percetakan Negara, Jakarta, 2002 3 SF.Marbun Dkk, Dimensi-Dirnensi Pernikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal.25 4 Ibid, hal.49 untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurzorg) 5 . Pelaksanaan kewajiban bestuurzorg, membawa konsekuensi adanya hak kebebasan bagi administratur negara (mencakup aparatur dan lembaga di dalamnya) untuk bertindak atas inisatif sendiri (freies ermessen/diskresionare). Istilah ini kemudian s e c a n t k h a s d i g u n a k a n d a l a m b i d a n g p e m e r i n t a h a n , s e h i n g g a f r e i e s ermessen/diskresionare dapat dikatakan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi Pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang 6 . Dalam implementasinya, freies ermessen/diskresionare lebih mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) daripada sekedar mematuhi sepenuhnya ketentuan hukum (rechtmatigheid). 7 Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, freies ermessen diberikan hanya kepada Administratur Negara, baik untuk melaksanakan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum. Dan, ketika fi-eies ermessen ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, lazim disebut sebagai peraturan 5 RUtrecht, Pengantar Huktun Administrasi Negara Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,1988), hal.28-29. 6 Ridwan IIR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.177 7 M.Natasaputra, Htikunt A dministrasi Negara (Jakarta: Rajawali, 1988), hal.15. 8
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Governance dalam Negara Hukum Modern Dalam konteks negara hukum modern (welfare state), tindakan Administrasi Negara tidak hanya sekedar mengimplementasikan peraturan kebijakan/kebijakan negara (kebijakan publik), namun mempunyai kapasitas juga untuk merumuskan kebijakan tersebut untuk keperluan pengaturan atau kebijakan penyelenggaraan negara. 9 Pada umumnya, kebijakan publik dituangkan dalam format peraturan perundangundangan. Meski demikian, baik dalam rangka mengakomodasi tuntutan dinamika masyarakat, atas dalin urgensi maupun untuk memenuhi kebu tuhan manajerial, kebijakan ini dapat dituangkan dalam format administratif yang harus senantiasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai formalisasi hukum dari kebijakan publik. Seiring dengan era globalisasi yang mendorong terjaclinya perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berkembang paradigma baru dalam penyelenggaraan negara yang menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Paradigma baru tersebut mengarah pada 8 AM. Donner, dalam Ridwan Op.Cit, hal.134 9 Ditulis berdasarkan pengertian HAN Heteronom dan HAN otonom, Lembaga Administrasi Negara, Buku I SANKRI I Bab VI Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2003 tereiptanya komunitas dunia tanpa batas (borderless world), dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. 10 Dalam "good governance" terkandung makna ditinggalkannya ajaran monopoli Pemerintah, karena bermakna sharing/partnership pengelolaan negara antar sektor publik, yaitu Negara/Pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat (society). Dengan perkataan lain, good governance ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara ketiga pihak tersebut, yang oleh kalangan pakar disebut sebagai pilar-pilar good governance. Penerapan good governance pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif antara ketiga pilar good governance. A r t i n ya , d a l a m p e n ye l e n g g a r a a n n e g a r a t i d a k l a g i b e r k o n o t a s i "one man (stakeholders) show" atau birokrasi Pemerintah saja, tetapi ketiganya merupakan aktor utama yang harus dilibatkan seeara proporsional. Dalam sistem kepemerintahan yang baik, sinergi tersebut mengusung prasyarat (conditio sine quanon) nilai-nilai dasar atau prinsip yang bersifat universal maupun kondisional. Karakteristik universal meliputi antara lain meliputi supremasi hukum, transparansi, profesionalitas, partisipasi, sensitivitas, 10 Ditulis berdasarkan Peraturan Kepala LAN No 5 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis LAN 2005 —2009 9
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60:
akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62:
kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64:
wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66:
merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68:
Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70:
Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?