1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

keputusan yang diambi hanya oleh pejabat pemerintah. Tahun 1992 konsepsi terhadap partisipasi politik ini berubah kearah yang lebih luas. Dengan mengutip Parry, Mosley dan Day, Jhon Gaventa dan Valderama selanjutnya mengatakan bahwa partispasi politik dimaknai sebagai ”keikut sertaan masyarakat dalam proses formulasi pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah” Dalam hal ini partisipasi berarti terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan praktik partisipasi politik yang terjadi pada masa Orde Baru dengan apa yang terlihat sekarang ini, bentuk partisipasi politik mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru, partisipasi politik lebih diarahkan untuk memepengaruhi keputusan dari laur, sementara sekarang ini sudah banyak pihak masyarakat yang duduk semeja dengan pemerintah untuk membahas perencanaan dan pelaksanaan sutu keputusan. Bahkan menurut Jhon Gaventa dan Valderama 53 ---setelah menelaah tidak kurang dari 4 laporan penelitian tentang partisipasi--- perkembangan partisipasi sosial dan partisipasi politik tersebut sekarang ini telah muncul dalam bentuk dan kualitas baru. Merika menilai bahwa “gelombang” partisipasi sosial dan partisipasi politik seringkali bertemu dalam titik singgung, yang mana persinggungan tersebut telah mampu membentuk atau menciptakan kualitas baru dari partisipasi. Bantuk baru tersebut oleh Jhon Gaventa dan Valderama disebut sebagai “partisipasi warga”. Dalam 53 Jhon Gaventa dan Camilo Valderrama dalam buku “Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik partisipasi masyarakat unntuk abad 21, (2001) The British Council. hal, masyarakat dipandang sebagai warga yang memiliki kekuatan politik yang lebih memungkinkan masyarakat bisa bertindak sebagai pemilik kekuasaan. Partisipasi bisa berbentuk campur tangan seorang warga perseorangan yang memiliki kepentingan social tertentu dalam kegiatan public. Dalam kesempatan yang sama, Jhon Gaventa dan Valderama juga menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “….dari sekedar kepedulian terhadap „penerima derma‟ atau „kaum tersisih‟ menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Lebih dari itu, Gaventa dan Valderama juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk pergeseran dari partisipasi social dan politik ke partisipasi kewargaan. Yakni dari: (1) Penerima bergeser menjadi warga; (2) dari proyek ke kebijakan; (3) dari Konsultasi bergeser ke pengambilan keputusan; (4) dari penilaian menjadi pelaksanaan; dan (5) dari mikro bergeser ke makro. Memperhatikan berbagai bentuk dari perkembangan partisipasi di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya partisipasi juga sudah mewarnai dalam berbagai bentuk pengembanan hokum (rechtsboefening) 54 . 54 Prof. Dr . D.H.M. Meuwissen, dalam tulisannya yang berjudul “Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang diterjemahkan oleh Prof. Dr B. Arif Sidarta (2006), mengatakan bahwa pengembanan hokum (rechtsboefening) adalah kegiatan manusia yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hokum di dalam 78
Bahakan belakangan ini kita juga sering melihat berbagai pihak menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan undang-undang. 2. Konteks Partisipasi: Relasi Negara dan Masyarakat Sekedar untuk menghadirkan konteks terhadap perkembangan (peningkatan eskalasi) pemaknaan konsep partisipasi seperti yang telah diuraikan di atas, mungkin ada baiknya jika dalam kesempatan ini dinamika empiriknya diberikan perhatian. Dalam hubungan itu, mungkin kita bisa melacaknya melalui perkembangan relasi negara dan masyarakat ataupun perkembangan demokrasi serta masyarakat sipil mulai dari kemunculan Orde Baru sampai sekarang ini. Selain karena dalam berbagai perbincangan tentang partisipasi selalu beririsan dengan beberapa hal tersebut di atas, beberapa hal tersebut di atas juga cukup mewakili untuk dijadikan ruang atau konteks tumbuhnya partisipasi. Seperti yang telah seringkali diungkapkan, pada masa Orde Baru, pandangan negara integralisik kembali dihidupkan. Di mana negara dan masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan (unity) dan antara negara dan masyarakat tidak akan pernah ada konflik, tidak akan pernah ada perbedaan kepentingan 55 . Dalam hubungan itu, hubungan negara dan masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan , meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hokum. Pengembanan hokum ini selanjutnya dapat dibedakan dengan pengembanan hokum praktikal dan teoritikal. 55 Herbert feith dan Lance Castles, Indonesian PoliticalThingking Cnel University Press 1970,hal 191 dalam Adnan Buyung NasutionPembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum nasional Editor, Artidjo Akostar dan M masyarakat kemudian dipandang seperti hubungan keluarga, di mana negara sebagai Bapak dan masyarakat sebagai anak. Lebih jauh, cara pandang ini kemudian melahirkan pandangan hubungan kaula-gusti dalam melihat hubungan masyarakat dan negara. Dengan derajat yang agak berbeda, Lukas Hendrata dengan perspektif kultural memandang pola hubungan negara (aparat negara) lebih menampakkan pola Mataraman, di mana aparat negara lebih menampakkan diri sebagai penguasa dari pada abdi mayarakat 56 . Dengan kerangka politik seperti itu, pemerintah Orde Baru kemudian menjalankan pembangunan ekonomi, yang dikelola secara teknokratik yang lebih berorientasi prosedural daripada hasil 57 . Dengan situasi seperti ini, tidak mengherankan jika pembangunan dalam banyak hal lebih nampak sebagai kepentingan pemerintah dari pada masyarakat. Dan dari situasi inilah, konsep proyek yang dulu sering dipergunakan --sekarang diganti istilah program-- mulai rusak maknanya. Namun demikian, tidak seperti konsep demokrasi yang kurang mendapat tempat, konsep partisipasi tetap bisa masuk di dalamnya. Namun demikian, dalam peraktiknya, konsep partisipasi dalam hal ini masih sangat terbatas, yakni hanya berarti turut serta dalam pembangunan, dan bahkan seringkali partisipasi lebih terkesan sebagai kewajiban dari pada Sholeh Amin ajawali Press, 1985, Hal 192. Lihat Juga Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik, (1997) Grafiti 56 Lukas Hendra, Birokrasi, Partisipasi dan Perataan Pembangunan, (April 1983) Prisma, No 4 April Tahun 1883, Hal. 30. 57 Ibid Hal 29 79
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24:
digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26:
dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?