1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

efektif bagi perubahan cara pandang pejabat Pemerintahan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, yang mampu menjadi inisiator dan pemeran utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Esensi dan Urgensi RUU a. Salah satu penyebab keterpurukan bangsa dan sulitnya bangkit dari keterpurukan, disebabkan oleh praktek KKM (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang telah mengakar dan menggurita dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan birokrasi pemerintahan, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan asset/kekakayan negara, keuangan, kekuasaan, dan segala jenis/bidang pelayanan kepada masyarakat. Secara teoritik empirik dinyatakan bahwa power fend to corrupt and corruption happen because abuse of power. Menurut Jack Bologne, korupsi terjadi karena GONE (Greedy Opportunities, Needs and Exposures), Korupsi adalah perbuatan extra ordinary crime, terjadi karena adanya niat dan kesempatan korupsi. Esensi dan urgensi dari UU tentang Administrasi Pemerintahan adalah menutup peluang atau kesempatan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Pemerintahan. Seluruh pegawai negeri diwajibkan memahami dan menerapkan asas-asas kepemerintahan yang baik dalam praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana secara khusus Presiden mengintruksikan kepada Menpan untuk merumuskan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik kepada seluruh aparatur negara. Salah satu wujud konkrit dari Instruksi Presiden ini tertuang dalam Rancangan Undang- Undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kebijakan nasional yang sangat mendasar. b. Pada umumnya peraturan yang berlaku, warisan atau mengadopsi dari peraturan perundang-undangan Belanda. Namun RUU ini, bukan adopsi, tetapi bersumber dari kebutuhan riil dalam bidang Administrasi Pemerintahan, khususnya untuk memperbaiki dasar hukumkewenangan, tindakan dan keputusan pemerintahan di dalam hukum penyelenggaraan pemerintahan. Namun diakui bahwa dalam proses penyeusunannya digunakan referensi dari Undang-Undang, sejenis telah ada dan berlaku di Belanda, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Administrasi Pemerintahan di Indonesia saat ini masih dirasakan sangat jauh dari tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah ' Kabinet Indonesia Bersatu" berupaya untuk melakukan perbaikan yang nyata dan tidak hanya berwacana untuk mewujudkan good governance. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipilih tidak saja dari suara mayoritas rakyat Indonesia, tetapi juga dengan 74
sejumlah harapan yang besar dari rakyat Indonesia untuk perbaikan yang nyata. Dalam prakteknya, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Indonesia dirasakan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan masih banyak kendala. Korupsi semakin terbuka, administrasi pemerintahan belum transparan, dan akuntabilitas pejabat Pemerintahan belum menjadi bagian dari kebutuhannya. Kondisi semacam ini disebabkan antara lain karena belum adanya Undang- Undang yang menjadi dasar hukum, sekaligus hak dan kewajiban pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan. c. Kualitas administrasi pemerintahan akan dapat ditingkatkan, jika terdapat satu pengaturan undang-undang administrasi pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar masyarakat, partisipatif, akuntabel dan transparan, serta dapat memberikan kepastian dan kejelasan hukum kepada masyarakat. Pijakan untuk melakukan perbaikan adalah penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara pejabat instansi pemrintah dengan individu atau masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RUU ini menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak. Jika terdapat ketentuan hukum yang dilanggar, maka individu atau masyarakat dapat mengajukan keberatan dan upaya administratif atau gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Undang- Undang ini bertujuan melindungi individu dan masyarakat untuk memperoleh haknya maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Pada sisi lain, Undang-Undang ini juga memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat untuk memperoleh haknya sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. d. RUU tentang Administrasi Pemerintahan dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum bagi segala tindakan para administrator pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mengelola asset/kekayaan negara dan melayani masyarakat. Selama ini hal-hal tersebut masih diatur secara sektoral dan belum diatur secara komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang khusus diadakan untuk itu. Apabila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat pemerintahan selama ini penyelesaiannya dirasakan tidak memuaskan, antara lain karena Keputusan Hakim Peradilan TUN tidak memiliki kekuatan memaksa yang bersandar pada hukum materiil. Dengan demikian, Undang- Undang ini akan menjadi payung hukum yang memberikan dasar hukum materiil dan berlaku umum untuk semua sektor/bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan. 75
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14:
tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16:
mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18:
pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20:
yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22:
8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?