1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
hukum " dan ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat dan Negara hukum harus menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan pejabat administrasi pemerintahan b. Selama ini, penetapan dan tindakan pejabat penyelenggara administrasi pemerintahan lebih didasari oleh kekuasaan yang melekat pada kewenangan yang bersangkutan sebagai pejabat pemerintah. Implikasi yang dirasakan pejabat pemerintah lebih aman menggunakan diskresi dalam penetapan keputusan dan kebijakannya, walaupun individu dan warganegara sebagai pemilik kedaulatan sering diperlakukan secara tidak adil, tidak ada kepastian hukum, merugikan individu/masyarakat, dan lain-lain. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersahabat, bersih dan berwibawa, diperlukan dasar hukum yang kuat dan diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang dimaksud dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Pada saatnya akan menjadi dasar hukum setiap pejabat pemerintahan dalam menetapkan tindakan keputusan pemerintahan. c. Yang dimaksud Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 1 RUU adalah tatalaksana dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. RUU ini secara khusus mengkonkritisasi norma konstitusi dalam hubungan antara Negara dan masyarakat yang dikuasainya. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah Negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika keputusan pejabat administrasi pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi satu nilai yang ideal dari sebuah Negara hukum. Dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, harus selalu berpihak kepada warganya atau masyarakat, dan bukan sebaliknya. Jaminan dan perwujudan warga Negara sebagai subyek dalam sebuah Negara hukum merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, dan itu mensyaratkan perlunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan Undang-Undang ini akan ada satu jaminan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan terhadap warga negaranya tidak akan ditetapkan/diputuskan secara semena-mena, tetapi didasarkan pada penerapan ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. d. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi dan konktritisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, ke dalam norma hukum yang mengikat. Dalam RUU Pasal 3 terdapat 8 (delapan) asas, dan 72
akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi dan dinamika masyarakat dalam sebuah Negara hukum. Oleh karena itu, konkrtitisasi asas ke dalam norma hukum, pijakannya pada asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Penambahan asas, dapat dimungkinkan sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai upaya untuk: (1) mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), (2) memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara preventif yaitu sejak perencanaan dan saat pembuatan atau tindakan atau keputusan pejabat administrasi pemerintahan. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan hukum formal, dan nantinya jika diundangkan dan undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum materiil (selama ini belum ada). Kedua Undang-Undang akan menjadi sah sistem hukum Administrasi. e. Tujuan dari (Rancangan) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah : 1. Menciptakan tertib penyelengaraan Administrasi Pemerintahan; 2. Menciptakan kepastian hukum; 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; 4. Menjamin akuntabilitas pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan; 5. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah; 6. Menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut diharapkan ke depan dapat: a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; b. Mempengaruhi secara proaktif proses dan prosedur Administrasi Pemerintahan; c. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; d. Menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien; e. Membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap dan pola tindak pejabat Administrasi Pemerintahan yang lebih demokratis, obyektif dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum; Rancangan Undang-Undang ini merupakan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia yang modern dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang terbingkai dalam kontruksi pemerintahan yang baik (good governance). RUU ini akan menjadi alat yang 73
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
- Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
- Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
- Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
- Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
- Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
- Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
- Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan<br />
yurisprudensi dan dinamika masyarakat dalam sebuah<br />
Negara hukum. Oleh karena itu, konkrtitisasi asas ke dalam<br />
norma hukum, pijakannya pada asas yang berkembang dan<br />
telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di<br />
Indonesia selama ini. Penambahan asas, dapat dimungkinkan<br />
sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di<br />
lingkungan masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang<br />
tentang Administrasi Pemerintahan, akan menjadi dasar<br />
hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai<br />
upaya untuk: (1) mewujudkan kepemerintahan yang baik<br />
(good governance), (2) memberantas Korupsi, Kolusi, dan<br />
Nepotisme (KKN) secara preventif yaitu sejak perencanaan<br />
dan saat pembuatan atau tindakan atau keputusan pejabat<br />
administrasi pemerintahan. Undang-Undang Peradilan Tata<br />
Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-<br />
Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9<br />
Tahun 2004 merupakan hukum formal, dan nantinya jika<br />
diundangkan dan undang-Undang Administrasi Pemerintahan<br />
menjadi hukum materiil (selama ini belum ada). Kedua<br />
Undang-Undang akan menjadi sah sistem hukum<br />
Administrasi.<br />
e. Tujuan dari (Rancangan) Undang-Undang tentang<br />
Administrasi Pemerintahan adalah :<br />
1. Menciptakan tertib penyelengaraan Administrasi<br />
Pemerintahan;<br />
2. Menciptakan kepastian hukum;<br />
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;<br />
4. Menjamin akuntabilitas pejabat Administrasi<br />
Pemerintahan atau Badan;<br />
5. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan<br />
aparatur pemerintah;<br />
6. Menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;<br />
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada<br />
masyarakat.<br />
Sesuai dengan tujuan tersebut diharapkan ke depan dapat:<br />
a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan Administrasi<br />
Pemerintahan;<br />
b. Mempengaruhi secara proaktif proses dan prosedur<br />
Administrasi Pemerintahan;<br />
c. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;<br />
d. Menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan<br />
efisien;<br />
e. Membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap dan<br />
pola tindak pejabat Administrasi Pemerintahan yang lebih<br />
demokratis, obyektif dan profesional dalam rangka<br />
menciptakan keadilan dan kepastian hukum;<br />
Rancangan Undang-Undang ini merupakan komitmen<br />
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju<br />
Indonesia yang modern dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan<br />
Nepotisme, yang terbingkai dalam kontruksi pemerintahan<br />
yang baik (good governance). RUU ini akan menjadi alat yang<br />
73
Change language