1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
ersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Sedangkan berdasarkan kriteria eksternalitas, pembagian urusan pemerintahan ini mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah. Untuk pembagian urusan berdasarkan kriteria akuntabilitas pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan mempertimbanglm bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Untuk pembagian urusan berdasarkan kriteria efisiensi pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah,maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah Pusat. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh meialui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang tertentu. E. Organisasi Pelaksanaan Kewenangan Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dilakukan oleh badanbadan pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan tersebut apakah dilaksanakan oleh Pusat atau Daerah. Pelaksanaan kewenangan oleh Pusat dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Badan-badan pemerintahan di tingkat pusat ini dapat berupa badan-badan yang merupakan bagian dari kabinet yang dibentuk oleh Presiden, badan-badan yang bukan merupakan bagian dari kabinet tetapi merupakan cabang dari eksekutif, serta badan-badan independen yang dibentuk oleh legislatif dan memberikan laporannya 70
kepada legislatif. Pelaksanaan kewenangan oleh Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Badan-badan pemerintahan di tingkat Daerah ini dapat berupa badan-badan yang merupakan unsur Pemerintah Daerah, serta badan-badan yang merupakan kepanjangan tangan dari badanbadan pemerintahan di tingkat Pusat. Pembaharuan Hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan berbagai Undang-Undang untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu Undang- Undang tersebut saat ini dirancang dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sesuai asas negara hukum yang demokratis, berarti sistim penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, dan tindakan hukum Administrasi Pemerintahan yang dilakukan pejabat publik harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, selama ini telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengatur hukum formal (acara) dan bagian kecil memasukan hukum materiil. Undang- Undang ini telah berjalan ± 22 tahun, namun tingkat pelaksanaannya ditingkat pengadilan TUN, belum efektif dilaksanakan dan dipatuhi oleh pejabat Administrasi Pemerintahan yang telah ditetapkan bersalah oleh Peradilan TUN. Salah satu penyebabnya, belum adanya hukum materiil (Administrasi Pemerintahan), para hakim dapat menetapkan amar keputusannya sering didasarkan pada pendapat para ahli (doktrin) atau yurisprudensi. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang transparan, mudah, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif, merupakan tanggungjawab negara dan pemerintah. Instrumen yang secara aktif memperjuangkan perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang adil dan tidak berpihak adalah melalui pengaturan Undang- Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur halhal teknis manajerial dalam penyediaan administrasi pemerintahan, tetapi memuat aturan-aturan umum yang dapat mengikat secara hukum dan membatasi para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan keputusannya. 1. Konsep Dasar RUU a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada Pasal ayat (2) dan ayat (3), bahwa kedaulatan beradsa di tangan rakyat dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Konkretisasi azas negara hukum antara lain tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1 945 (Amandemen Kedua) yang berbunyi: " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perllndungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 71
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
- Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
- Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
- Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
- Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
- Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
- Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
- Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
kepada legislatif.<br />
Pelaksanaan kewenangan oleh Daerah baik Propinsi maupun<br />
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan<br />
daerah yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang<br />
berlaku. Badan-badan pemerintahan di tingkat Daerah ini dapat<br />
berupa badan-badan yang merupakan unsur Pemerintah Daerah,<br />
serta badan-badan yang merupakan kepanjangan tangan dari badanbadan<br />
pemerintahan di tingkat Pusat.<br />
Pembaharuan Hukum Administrasi Pemerintahan<br />
Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Undang-Undang<br />
Dasar 1945 memerlukan berbagai Undang-Undang untuk<br />
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu Undang-<br />
Undang tersebut saat ini dirancang dalam bentuk Rancangan<br />
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.<br />
Sesuai asas negara hukum yang demokratis, berarti sistim<br />
penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas<br />
prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, dan tindakan<br />
hukum Administrasi Pemerintahan yang dilakukan pejabat publik<br />
harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam<br />
kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, selama ini telah ada<br />
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004<br />
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengatur hukum<br />
formal (acara) dan bagian kecil memasukan hukum materiil. Undang-<br />
Undang ini telah berjalan ± 22 tahun, namun tingkat pelaksanaannya<br />
ditingkat pengadilan TUN, belum efektif dilaksanakan dan dipatuhi<br />
oleh pejabat Administrasi Pemerintahan yang telah ditetapkan<br />
bersalah oleh Peradilan TUN. Salah satu penyebabnya, belum adanya<br />
hukum materiil (Administrasi Pemerintahan), para hakim dapat<br />
menetapkan amar keputusannya sering didasarkan pada pendapat<br />
para ahli (doktrin) atau yurisprudensi.<br />
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang transparan,<br />
mudah, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif, merupakan<br />
tanggungjawab negara dan pemerintah. Instrumen yang secara aktif<br />
memperjuangkan perlindungan hukum kepada warga masyarakat<br />
yang adil dan tidak berpihak adalah melalui pengaturan Undang-<br />
Undang tentang Administrasi Pemerintahan.<br />
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur halhal<br />
teknis manajerial dalam penyediaan administrasi pemerintahan,<br />
tetapi memuat aturan-aturan umum yang dapat mengikat secara<br />
hukum dan membatasi para penyelenggara pemerintahan dalam<br />
menjalankan kewenangan dan keputusannya.<br />
1. Konsep Dasar RUU<br />
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br />
1945 mengamanatkan pada Pasal ayat (2) dan ayat (3),<br />
bahwa kedaulatan beradsa di tangan rakyat dan Negara<br />
Indonesia adalah negara hukum. Konkretisasi azas negara<br />
hukum antara lain tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1<br />
945 (Amandemen Kedua) yang berbunyi: " Setiap orang<br />
berhak atas pengakuan, jaminan, perllndungan dan kepastian<br />
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan<br />
71
Change language