1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

Tata Usaha Negara. Untuk memperkuat kewenangan Peradilan TUN, dalam Undang- Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai kewenangan untuk menguji tindakan atau keputusan diskresi pejabat pemerintahan melalui proses gugatan, penerapan sanksi administratif, upaya paksa kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan Peradilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam praktek Peradilan TUN, sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum materiil yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hakim di Peradilan TUN, Peradilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan sektoral. Pada berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Undang-Undang Administrasi menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkaradi bidang administrasi. Oleh karenanya dalam penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan, selain sebagai prestasi rekayasi undang-undang dari para pakar, ahli, akademisi, praktisi, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi, para pejabat pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, juga pemrakarsamelakukan studi banding dengan Undang- Undang Administrasi dari Belanda, Jerman dan Jepang. Dengan demikian, sistem hukum administrasi dibangun oleh Indonesia, merupakan produk hukum yang bersifat universal dan bukan hanya merupakan bagian dari kepentingan pemerintahan negara untuk memiliki landasan hukum yang kuat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Dasar filosofis, yuridis dan sosiologis Proklamasi dan UUD tahun 1945 memuat sejumlah dasar filosofis dan yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum atau Rechstaat (Sudardi/UNDIP). Pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 28, 28F dan 28 ayat (4) mewajibkan jaminan dari pemerintah untuk memberikan ruang konsultasi publik untuk setiap pengaturan dan penetapan yang dilakukan oleh Negara dan Pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk berperan secara aktif dalam pembuatan keputusan, sosialisasi dan penegakan peraturan perundang-undangan. Cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD tahun 1945 merupakan amanat kepada negara dan pemerintah untuk selalu memiliki dasar hukum dan pembuatan kebijakan, termasuk dalam pembuatan kebijakan, termasuk dalam pembuatan tindakan dan keputusan pemerintahan. Asas negara hukum memberikan landasan, bahwa tidak ada satupun produk keputusan pemerintahan yang tidak memiliki sumber dan dasar hukum. Asas negara negara hukum, juga melahirkan asas praduga rechtunatig, bahwa semua keputusan pemerintahan adalah benar, selama keputusan itu belum dibatalkan atau batal demi hukum, atau belum diperintahkan dicabut oleh lembaga peradilan. Atas dasar cita-cita negara hukum, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 64
merupakan konkritisasi terhadap cita-cita negara hukum dimaksud. A. Konsep Administrasi Dalam praktek di beberapa negara, terdapat perbedaan konsep dasar Undang-Undang Administrasi (Prof. Philipus M. Hadjon). Di Amerika Serikat, Administrative Procedure Act (APA), hanya mengatur tatalaksana (procedure) dalam administrasi pemerintahan. Hal yang sama di Jerman, Undang-Undang Prosedur Administrasi (Verwaltungsverfahrebgeset), titik berat dan fokusnya pada tatalaksana (prosedur). Sedangkan di Belanda, Algemence Wet Besturecht, tidak saja mengatur tatalaksana, tetapi juga tatalaku pejabat yang membuat keputusan dan proses beracara dalam sengketa mengenai administrasi pemerintahan. Di Prancis, hukum pemerintahan meliputi tidak saja prosedur, tatalaku dan alat, tetapi juga organisasi pemerintahan negara. Dalam kaitan dengan hukum administrasi pemerintahan di Indonesia, merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang baik dan mantap, karena administrasi berkaitan erat dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan secara keseluruhan. Administrasi akan memberi warna bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam organisasi modern dan memberi hayat kepada organisasi menjadi berkembang, tumbuh dan bergerak (Prajudi Admosudirdjo, 1986:13). Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya sangat bergantung kepada pelaksanaan administrasinya. Dalam kaitan ini, Bintoro Tjokroamidjojo (1994:1-2) mengutip beberapa pendapat tentang administrasi negara : • Suatu studi mengenai macam-macam badan pemerintahan di organisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin (Edward H Litchfield) • Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (Dwight Waldo) • Kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock dan Koening) Administrasi negara mengandung pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Arti luas, merupakan kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, dan dalam arti sempit sebagai kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu pada berbagi pendapat tersebut, administrasi negara harus digunakan dan diporatekkan secara benar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. B.Hukum Publik dan Hukum Privat Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukumantara kekuasaan negara dengan masyarakat. Cabang hukum publik lainnya 65
Page 1 and 2:
LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4:
pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6:
Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8:
(GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10:
kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12:
perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102: mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104: yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106: Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108: secara historis telah tumbuh dan be
Page 109: Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?