1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

Tata Usaha Negara.
Untuk memperkuat kewenangan Peradilan TUN, dalam Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai kewenangan
untuk menguji tindakan atau keputusan diskresi pejabat pemerintahan
melalui proses gugatan, penerapan sanksi administratif, upaya paksa
kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan
Peradilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan
Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil maupun immateriil menurut Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan.
Dalam praktek Peradilan TUN, sampai saat ini masih terjadi
kekosongan hukum materiil yang dijadikan dasar pengambilan
keputusan hakim di Peradilan TUN, Peradilan Tinggi TUN dan
Mahkamah Agung, adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik,
yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan sektoral.
Pada berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Perancis,
Amerika Serikat, Undang-Undang Administrasi menjadi dasar hukum
bagi hakim dalam memutuskan perkaradi bidang administrasi. Oleh
karenanya dalam penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan, selain
sebagai prestasi rekayasi undang-undang dari para pakar, ahli,
akademisi, praktisi, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi,
perguruan tinggi, para pejabat pemerintahan dan lembaga-lembaga
negara, juga pemrakarsamelakukan studi banding dengan Undang-
Undang Administrasi dari Belanda, Jerman dan Jepang. Dengan
demikian, sistem hukum administrasi dibangun oleh Indonesia,
merupakan produk hukum yang bersifat universal dan bukan hanya
merupakan bagian dari kepentingan pemerintahan negara untuk
memiliki landasan hukum yang kuat dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Dasar filosofis, yuridis dan sosiologis
Proklamasi dan UUD tahun 1945 memuat sejumlah dasar
filosofis dan yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara hukum atau Rechstaat (Sudardi/UNDIP). Pasal-pasal dalam
UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 28, 28F dan 28 ayat (4)
mewajibkan jaminan dari pemerintah untuk memberikan ruang
konsultasi publik untuk setiap pengaturan dan penetapan yang
dilakukan oleh Negara dan Pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk
berperan secara aktif dalam pembuatan keputusan, sosialisasi dan
penegakan peraturan perundang-undangan. Cita-cita negara hukum
sebagaimana diamanatkan UUD tahun 1945 merupakan amanat
kepada negara dan pemerintah untuk selalu memiliki dasar hukum
dan pembuatan kebijakan, termasuk dalam pembuatan kebijakan,
termasuk dalam pembuatan tindakan dan keputusan pemerintahan.
Asas negara hukum memberikan landasan, bahwa tidak ada satupun
produk keputusan pemerintahan yang tidak memiliki sumber dan
dasar hukum. Asas negara negara hukum, juga melahirkan asas
praduga rechtunatig, bahwa semua keputusan pemerintahan adalah
benar, selama keputusan itu belum dibatalkan atau batal demi hukum,
atau belum diperintahkan dicabut oleh lembaga peradilan. Atas dasar
cita-cita negara hukum, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
64