1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

erorientasi pasar, investasi yang tinggi di bidang pendidikan serta defisit
neraca berjalan dan neraca pembayaran yang tidak terlalu besar.
Kurangnya aspek good governance telah mendorong terciptanya
monopoli, koncoisme, nepotisme dan korupsi, yang telah merusak
kebijakan ekonomi makro pemerintah negara-negara Asia Timur. Oleh
karena itu sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa krisis yang terjadi di
Asia Timur pada hakikatnya bersumber dari masalah ekonomi dan politik.
Kurangnya aspek good governance merupakan penyebab utama dari
kekacauan tersebut. Meningkatnya campur tangan pemerintah dalam
pelaksanaan kebijakan ekonomi makro yang tepat, telah merusak
perekonomian dan menciptakan ekonomi biaya tinggi, disamping juga
menurunnya produktivitas dan daya saing. Kurangnya aspek good
governance juga telah mendorong diterapkannya kebijakan yang keliru
oleh pemerintah, seperti memberikan hak oligopolistik kepada para
konglomerat di Korea Selatan, mendorong munculnya monopoli,
nepotisme dan koncoisme, dan juga korupsi di Asia Tenggara, khususnya
di Indonesia.
Persoalan yang lebih filosofis, tetapi juga real adalah mengenai
hubungan antara good governance dan demokrasi. Persoalan ini
mengemuka karena dalam hal Singapura dan Hongkong, good
governance tidak pernah disertai dengan demokrasi yang matang.
Dampak krisis mata uang terhadap kedua negara dapat dikatakan
terbatas. Yang dimaksudkan dengan demokrasi yang matang adalah
pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan pemilu secara berkala, yang membuka peluang nyata
bagi perubahan pemerintahan, dan di mana pemerintah di kontrol oleh
masyarakat madani (civil society) yang sudah mapan.
Singapura dan Hongkong merupakan pengecualian, barangkali
karena keduanya merupakan negara kota. Di samping itu, dalam hal
Hongkong, sebagai bagian dari Cina dan mantan koloni Inggris selama
beberapa dasawarsa, terdapat pemisahan yang nyata antara ekonomi dan
politik, dan terdapat batasan-batasan dalam kebebasan mengemukakan
pendapat maupun unjuk rasa masyarakat, yang merupakan faktor penting
bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam hal Singapura, pertimbangan geopolitik telah membatasi
keluwesan sistem politik yang berlaku. Menarik untuk diamati cara apakah
yang akan ditempuh oleh negara itu dalam memenuhi tuntutan generasi
mudanya bagi pembangunan politik dan seperti apakah keluwesan sistem
politik yang didominasi oleh satu partai.
Perlu disadari bahwa di kedua negara, konsep Aristoteles dan
Konghucu telah dijalankan oleh pemerintahan yang bersih dan cakap.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang keras yang ditetapkan
oleh Inggris, Singapura dan Hongkong telah menjadi teladan dalam
rangka penerapan good governance di kawasan itu. Ini menunjukkan
bahwa good governance tidak mustahil diterapkan di kawasan. Namun
demikian, kedua negara merupakan kasus khusus dan oleh karena itu
tidak dapat ditandingi oleh negara-negara lain di kawasan ini, yang
politiknya jauh lebih majemuk dan rumit akibat latar belakang sejarah, luas
wilayah, kemajemukan, tahapan pembangunan, dan dinamika sosial politik
masyarakatnya.
Di negara-negara Asia Timur lainnya, pemisahan antara aspek
good governance dan perkembangan demokrasi sulit dilakukan. Ini berarti
54