1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah akan mendorong
persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan
preferensi publik. Keempat, Transparansi.
terbuka bagi pengawasan. 44
Yaitu adanya kebijakan
Dibanding dengan indikator good governance yang disajikan oleh
UNDP, secara lebih ringkas ESCAP (Economic and Comission for Asia
and the Pacific) sebuah lembaga PBB, mengemukakan 8 karekter Good
Governance sebagai berikut: participatory, consensus oriented,
accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and
inclusive and follows the rule of law. 45
Walaupun tampak bahwa pandangan mengenai good governance
itu bervariasi, namun pada umumnya disepakati bahwa beberapa unsur
harus ada, guna menyatakan adanya good governance. Unsur-unsur yang
dimaksudkan itu, yakni adanya keterbukaan (transparency),
pertanggungjawaban (accountability) supremasi hukum, efisiensi dan
efektifitas. Jadi good governance adalah terjalinnya hubungan sinergis
antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang dilandasi oleh
prinsip-prinsip Negara Hukum, keterbukaan, pertanggungjawaban,
efektivitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.
Persoalan Mendasar Perlunya Good Governance 46
44
Meuthia Ganie Rochman: “Good Governance: Prinsip, Komponen dan
Penerapannya” dalam Candara Gautama dan BN Marbun (Ed); Jakarta: 2000;
hal. 144.
45 Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (ESCAP): “Good
Governance”, dalam http:// www. Socialcomission. htm
46 Uraian ini disarikan dari pemikiran Jusuf Wanandi: “Good Governance dan
Krisis mata uang di Asia yang telah berkembang menjadi krisis
ekonomi dan sosial politik, menunjukkan betapa pentingnya masalah
penyelenggaraan secara baik dan benar (good governance), baik oleh
pemerintah maupun perusahaan atau dunia usaha. Sesungguhnyalah
good governance akan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya
krisis semacam itu di masa depan, maupun dalam menanggulangi krisis
yang sedang berlangsung.
Good Governance berarti bahwa kekuasaan didasarkan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakannya
diambil secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Kekuasaan juga harus didasarkan atas segala aspek
kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok
tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga
negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.
Faktor-faktor ekonomi yang telah mendorong terjadinya krisis di
Asia Timur, seperti menurunnya daya saing, memburuknya kinerja
lembaga-lembaga keuangan, menguatnya nilai mata uang dolar terhadap
hampir semua mata uang di kawasan, kelalaian menggunakan utang luar
negeri jangka pendek untuk membiayai proyek property dan proyek tidak
produktif lainnya, telah semakin diperparah oleh kurangnya aspek good
governance. Hal ini telah membuat fundamental ekonomi makro yang
pada awalnya baik, menjadi lebih terpuruk lagi. Fundamental ekonomi
yang baik itu meliputi tingkat tabungan yang tingi, inflasi yang rendah,
pendapatan yang lebih merata, kebijakan yang bersifat terbuka dan
Kaitannya dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan: Agenda Masa Depan”;
Analisis CSIS; Tahun XXVII No. 5; Juli-September 1998; hal. 208-213.
53