1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

menjadi tanggung jawab sektor publik 40 .
Untuk memahami lebih jauh tentang apa sesungguhnya good
governance, perlu dipahami karekteristiknya melalui indikator-indikator
good governance itu sendiri. Menurut Carolina G. Hernandez, 41
governance dapat menjadi baik atau buruk. Baik manakalah tujuan
bersama dapat tercapai, proses pengambilan keputusan diamati, gubernur
menyelenggarakan fungsinya dan menjalankan kekuasaannya dengan
tepat dan organisasinya dipertahankan. Penyelenggaraan pemerintahan
(governance) yang buruk hanya terjadi ketika sedikit tujuan, khususnya
tujuan gubernur yang dapat terpenuhi, proses yang sudah ditetapkan
ternyata dilanggar, kekuasaan dan hak prerogatif dilecehkan, dan ketika
terdapat ancaman pada ketahanan organisasi atau fragmen organisasi
menjadi mati. Dengan demikian, transparansi dan kemampuan untuk
dimintai pertanggungjawaban pihak yang memerintah merupakan elemen
kunci dari pemerintahan yang baik, karena hal tersebut dapat meyakinkan
bahwa minat anggota lainnya telah dapat terpenuhi dan karena itu
dukungan mereka untuk organisasi tetap untuk meyakinkan adanya
kebenaran dan ketahanan.
Sementara itu ada yang mengatakan bahwa elemen terpenting
dari konsep good governance adalah kedaulatan hukum (rule of law) dan
perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan hukum berarti
mengedepankan
supremasi hukum. Dalam ajaran supremasi hukum,
hukum dipandang sebagai produk kesepakatan sosial berupa perangkat
40 Galang Asmara, op. cit. hal. 147.
41 Carolina G. Hernandez: “ Governance, Civil Society and Democracy”; Makalah
pada Conference on Good Governance in East Asia Realities, Problem and
Callenges; diselenggarakan oleh CSIS; Jakarta 17 November 1999.
kaidah yang bersifat otonom yang menegaskan nilai persamaan (equality)
yang harus dijalankan oleh badan yang tidak memihak (imparsial). Lebih
lanjut dikatakan bahwa dalam konteks ini supremasi hukum harus
diartikan supremasi kaidah-kaidah konstitusi. Sedangkan perlindungan
hak-hak asasi manusia berarti kaidah-kaidah konstitusi yang superior itu
harus mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia. 42
Pendapat lain mengemukakan bahwa transparansi dan
pertanggungjawaban merupakan syarat terhadap terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokrasi (democratic and
good governance). Transparansi atau keterbukaan berarti adanya minat
dan upaya untuk saling kontrol dan bertanggungjawab. Transparansi ini
tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja, tetapi juga bagi
masyarakat. 43
Agak lebih rinci ada yang mengemukakan bahwa elemenelemen
good governance sebagai berikut: Pertama, Accountability yang
terdiri dari Political Accountability: diantaranya terdapat mekanisme
pergantian kekuasaan secara teratur; dan
penanganan yang jelas
terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Disamping itu ada
Public Accoutability, yakni adanya pembatasan tugas yang jelas dan
efisien. Kedua, adanya kerangka hukum yang menjamin. Dari sudut
aparat birokrasi, berarti adanya kejelasan dan pendidikan dari abdi negara
terhadap sektor swasta. Dari sudut masyarakat sipil, berarti adanya
kerangka hukum yang menjamin hak-hak warga negara dalam
menegakkan accountability pemerintah. Ketiga, Informasi. Keterbukaan
42 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Yudicial Review Sebagai Sarana
Pengembangan Good Governance”; Makalah Seminar Hukum Nasional VII;
Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
43 Miftah Toha, op. cit.
52