1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip itu diketemukan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip itu meliputi: a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh itu dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukumhukum yang menyangkut hak asasi manusia. c. Transparansi: hal ini dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan dipantau. d. Daya tanggap (Responsivenes): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). e. Berorientasi pada konsesus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsesnus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. f. Kesetaraan dan berkeadilan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. g. Efektivitas dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi”; Makalah yang disampaikan pada Workshop on Good Governance; Kerjasama antara Universitas Utrecht dengan Fakultas Hukum Unair, Surabaya; Oktober 4-5, 2001. Lebih lanjut dikatakan bahwa Good Governance hanya bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga-lembaga yang melibatkan 50
kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut: a. Negara: 1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil; 2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; 3. Menyediakan public service yang efektif dan accountable; 4. Menegakkan HAM; 5. Melindungi lingkungan hidup; 6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik b. Sektor swasta: 1. Menjalankan industri; 2. Menciptakan lapangan kerja; 3. Menyediakan insentif bagi karyawan; 4. Meningkatan standar kehidupan masyarakat; 5. Memelihara lingkungan hidup; 6. Menaati peraturan; 7. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat; 8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM c. Masyarakat Madani: 1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; 2. Mempengaruhi kebijakan; 3. Berfungsi sebagai sarana checks and balances pemerintah; 4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; 5. Mengembangkan SDM; 6. Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Konsep Good Governance sesungguhnya berawal pada gagasan adanya saling ketergantungan (interdependence) dan interaksi dari berbagai aktor kelembagaan di semua level kenegaraan (DPR, Eksekutif, Yudikatif, Militer), masyarakat madani (LSM, pers, organisasi profesi, gereja, pesantren) dan sektor swasta (perusahaan, lembaga keuangan. Dalam hal ini penting adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara negara, masyarakat dan sektor swasta. Jadi pada dasarnya wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domein-domein negara, sektor swasta dan masyarakat. Jadi sesungguhnya ada tiga aktor yang terkait di dalam konsep governance, yakni negara, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Good Governance adalah hubungan sinergis dan konstruktif antara ketiga sektor tersebut. Dengan demikian yang disebut dengan Good Governance sesungguhnya adalah koordinasi bahkan sinergis kepengelolaan yang baik antara governance di sektor publik (pemerintahan) dengan governance di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional out put melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat. Oleh karena itu dalam good governance tidak saja dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan juga good governance pada sektor swasta yang efisien dan kompetitif. Agar mekanisme pasar tidak didistorsi sangat diperlukan good governance pada sektor publik. Dengan demikian tampaklah bahwa pembenahan governance pada sektor swasta, juga 51
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
- Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
- Page 99 and 100: penelitian yang komprehensif agar p
adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari<br />
prinsip-prinsip itu diketemukan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan.<br />
Adapun prinsip-prinsip itu meliputi:<br />
a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara<br />
dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun<br />
melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili<br />
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh itu dibangun<br />
berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat,<br />
serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.<br />
b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan<br />
diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukumhukum<br />
yang menyangkut hak asasi manusia.<br />
c. Transparansi: hal ini dibangun atas dasar informasi yang bebas.<br />
Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi<br />
perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan<br />
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan<br />
dipantau.<br />
d. Daya tanggap (Responsivenes): Setiap institusi dan prosesnya<br />
harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang<br />
berkepentingan (stakeholder).<br />
e. Berorientasi pada konsesus: tata pemerintahan yang baik<br />
menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi<br />
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang<br />
terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin<br />
konsesnus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.<br />
f. Kesetaraan dan berkeadilan: semua warga masyarakat mempunyai<br />
kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan<br />
mereka. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan<br />
lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga<br />
masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang<br />
ada seoptimal mungkin.<br />
g. Efektivitas dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan<br />
diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai<br />
dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya<br />
berbagai sumber-sumber yang tersedia.<br />
h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor<br />
swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab,<br />
baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang<br />
berkepentingan.<br />
i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif<br />
yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan<br />
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang<br />
dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu<br />
mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas<br />
kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif<br />
tersebut.<br />
Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi”; Makalah yang disampaikan pada<br />
Workshop on Good Governance; Kerjasama antara Universitas Utrecht dengan<br />
Fakultas Hukum Unair, Surabaya; Oktober 4-5, 2001.<br />
Lebih lanjut dikatakan bahwa Good Governance hanya bermakna<br />
apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga-lembaga yang melibatkan<br />
50
Change language