1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

tele, bukan hanya dengan memperlambat pelayanan, tetapi birokrasi telah menjadi bersifat komersial, karena melahirkan sistem "uang pelicin", "hadiah", suap dan lain sebagainya. Hal yang serupa terjadi juga pada aparat penegakan hukum, dimana berbagai praktek di lembaga peradilan menunjukkan bahwa ada putusan hakim yang seringkali ditengarai ditentukan berdasarkan negosiasi, suap dan lain sebagainya, dan bukan berdasarkan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas, secara praktis usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memberikan berbagai kemudahan, fasilitas, layanan dan berbagai jaminan hukum dan sosial bagi masyarakat. Selain itu, mengingat sentuhan langsung adminstrasi negara (birokrasi) kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk pembaharuan sistem administrasi negara (birokrasi) dan reformasi kekuasaan penegakan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau tidak baik, tidak hanya semata-mata terjadi karena ketentuan hukum yang tidak jelas, manajemen pemerintahan yang kurang baik atau berbagai faktor tata laksana pemerintahan lainnya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Pertama, faktor tatanan politik yang berlaku dapat mempengaruhi atau bahkan menentukan baik, kurang baik, atau tidak baiknya penyelenggaraan pemerintahan. Politisasi birokrasi untuk mendukung regim politik yang berkuasa, menjadi salah satu contoh terjadinya segala bentuk sistem perkoncoan menuju terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut, politisasi birokrasi menyebabkan administrasi negara tidak lagi berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tetapi sudah berorientasi kepada kekuasaan. Birokrasi menjadi tertutup dan tidak dapat terkontrol secara wajar. Faktor kedua yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah kepastian dalam penegakan hukum. Di masa Orde Baru ada semacam praktik yang ganjil, apabila seorang pejabat diketahui melakukan tindakan pidana korupsi, maka secara internal ia ditawari untuk mengembalikan hasil-hasil korupsi, namun pejabat korup tersebut tidak dihukum. Pengembalian hasil korupsi tersebut dianggap meniadakan sifat pidana dengan alasan negara atau pemerintah tidak mengalami kerugian. Perlindungan atas berbagai penyelewenangan tersebut dilakukan antara lain demi "menjaga kewibawaan" satuan kerja atau pribadi pejabat yang bersangkutan. Faktor ketiga adalah manajemen pemerintahan juga ikut menentukan berhasil tidaknya tata pemerintahan yang baik. Salah satu contoh adalah manajemen pemerintahan yang bersifat sentralisastis yang mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu sistem otonomi yang memungkinkan daerah dapat mengambil bagian secara wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sentralisasi yang telah berjalan terutama 40 tahun terakhir di masa lalu selain menciptakan birokrasi mahal, juga pada saat tersebut memunculkan berbagai tuntutan dari berbagai daerah untuk melepaskan diri dari ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. 4
Faktor keempat adalah sumber daya manusia. Mulai dari rekruitmen (yang sebagian dilakukan dengan dasar koncoisme atau suap) menyebabkan sumber daya manusia pada birokrasi yang ada tidak banyak yang memiliki kualifikasi sebagai pengemban penyelenggara pemerintahan yang baik. Selain dasar-dasar hubungan primordial, ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem promosi tidak jarang menjadi hambatan untuk memperoleh tenaga yang potensial untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagai contoh, promosi untuk menjadi Hakim Agung yang berasal dari hakim karir, misalnya, harus menempuh masa kerja dan jabatan yang panjang. Seorang mungkin bisa menjadi Hakim Agung hanya untuk masa yang pendek sebelum masa pensiun. Akibatnya yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk melaksanakan tugas dalam jangka waktu yang wajar. Berbagai faktor di atas merupakan sebagian kenyataan yang menyebabkan sulitnya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebenarnya banyak konsep ilmiah maupun berbagai bentuk kebijakan telah banyak disusun untuk mewuudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tetapi konsep dan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana sebagai mestinya, karena adanya faktor-faktor politik dan lain sebagainya serta kurangnya kemauan dari para pengelola pemerintahan yang ada. Dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, sistem pemerintahan yang demokratis dan juga supremasi hukum seharusnya menjadi pangkal tolak mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat diharapkan unsur-unsur seperti keterbatasan kekuasaan, pemerintahan yang akuntabel dan lain sebagainya. Usaha-usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti dibawah ini. Pertama, melanjutkan pembaharuan politik. Peraturan perundangundangan di bidang politik yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan yang demokratis.. Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pemilu, susunan MPR, DPR, DPD dan DPRD, KPU yang independen dan lain-lain perlu ditata kembali. Kedua, melanjutkan pembaharuan UUD. Pembaharuan ini tidak hanya mengenai jabatan kepresidenan, tetapi perbaikan keseluruhan termasuk menyusun kembali badan perwakilan menuju sistem dua kamar. Demikian pula mengenai lembaga negara lain, di samping ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ketiga, melanjutkan pembaharuan kekuasaan kehakiman seperti sistem pemilihan hakim agung, pertanggungjawaban hakim yang melanggar hukum, wewenang menguji tindakan pemerintahan dan peraturan perundangan di bawah UUD, masa jabatan hakim, hak, etika jabatan hakim, dan lain sebagainya. Keempat, pembaharuan administrasi negara. Membebaskan administrasi negara dari segala pengaruh politik. Penyusunan kembali organisasi administrasi negara. Menyiapkan dan memberdayakan daerah otonom untuk dapat menjalankan tatanan otonomi baru yang meletakkan titik berat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan dan pemikiran bentuk negara federal, perlu dibentuk Komisi Nasional untuk menyelidiki isu-isu diseputar federal dan juga otonomi daerah. Usaha merampingkan administrasi negara untuk meningkatkan 5
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3: pekerjaan administrasi negara yang
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56:
ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58:
sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60:
akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62:
kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64:
wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66:
merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68:
Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70:
Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72:
kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74:
akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76:
sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78:
melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80:
Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82:
Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84:
masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86:
(1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88:
mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90:
Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?