1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
ditujukan kepada pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Governance tidak terletak pada pembentukan peraturan perundangundangan, tetapi pada tataran pembentukan dan pelaksanaan keputusan, kebijakan atau policy dengan melibatkan semua unsur yang terkait, yakni pemerintah (government), masyarakat (society) dan sektor swasta (privat sector). 31 Secara etimologis, istilah good governance pada umumnya diartikan sebagai “pengelolaan yang baik” atau “penyelenggaraan yang baik”. Ada pula yang mengartikan good governance sebagai tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Selain itu ada pula yang mengartikan good governance sebagai democratic governance. 32 Dengan demikian tampaklah bahwa tidak hanya governance tetapi juga apa yang disebut good governance tidak ada pengertian yang seragam. Bank Dunia sendiri tidak memberikan definisi mengenai hal ini, tetapi hanya menunjuk kepada beberapa ciri mengenai apa yang disebut good governance itu. Adapun ciri-ciri yang dimaksudkan itu adalah harus predictable, terbuka dan proses pengambilan kebijaksanaannya bebas dari kecurigaan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tata pemerintahan yang semacam itu harus bisa melakukan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat serta rule of law harus ditegakkan secara eksklusif. 33 Sementara itu UNDP (United Nations Development Program) 31 Galang Asmara, op. cit. hal. 140-141. 32 Ibid, hal. 141-142 33 Antara lain lihat Miftah Toha: “Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik terhadap Tindakan Pemerintah”, makalah Seminar Hukum Nasional ke-7; Jakarata 1999. dalam sebuah dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development” mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Secara konseptual pengertian good governance mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional): kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. 34 Menurut Frans H. Winarta, good governance atau pemerintahan yang baik atau juga diterjemahkan sebagai pemerintahan demokrasi merupakan suatu cara untuk mengatur administrasi umum dari gagasan negara yang mengendalikan pihak yang berkuasa dan melindungi golongan lemah. Hal ini berdasarkan pada peraturan hukum, menyediakan sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang menjamin adanya kebijaksanaan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak berkuasa yang berwenang seharusnya dibatasi dan bertanggungjawab pada hukum, oleh pengadilan independen yang netral dan kekuasaan tambahan seperti partai politik, masyarakat 34 UNDP (United Nations Development Program): Government for Sustainable Development – A Policy Document; New York: UNDP; 1997. 48
umum, pers, grup pelobi dan lain-lain. 35 Sementara Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan, tanggal 4 September 2001 di Mataram-NTB memberikan arti tersendiri bagi good governance. Katanya bahwa good governance adalah konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang setidak-tidaknya mencakup prinsip-prinsip: Participation, rule of law, transparency, resposiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. 36 Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan kepada pencapaian tujuan nasional; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu kepada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), accountability, securing of human right, autonomi and devolution of power serta assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. 35 Frans H. Winarta: “Governance and Corruption”; Makalah Conference on Good Governance East Asia Realities, Problem and Challenges, diselenggarakan oleh CSIS; Jakarta, 17 November 1999. 36 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan: “Politik Lokal/Nasional, Kepemimpinan dan Good Governance”; Makalah pada Konsolidasi Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Nusa Tenggara Barat; Mataram. 4 September 2001. Bertolak dari perumusan seperti itu, LAN pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domein-domein negara, sektor swasta dan masyarakat. 37 Selain itu dalam Peraturan Pemerintah N0. 101 Tahun 2000 dirumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat” 38 Dari berbagai uraian tentang good governance, tampaklah tidak ada keseragaman pengertian tentang hal itu. Hal ini tergantung pada persepsi mereka masing-masing tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi terwujudnya good governance. Walaupun demikian dari pelbagai definisi yang diajukan itu tampaknya ada kesepakatan mengenai beberapa hal berikut ini. Pertama, pelaksanaan pemerintahan atas dasar konsep Negara Hukum yang modern. Kedua, adanya tranparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah. Ketiga, adanya partisipasi masyarakat secara aktif, dalam setiap penetapan kebijakan. Kunci utama untuk memahami good governance menurut UNDP (1997) yang juga dikutip oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) 39 37 LAN-BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance; Jakarta: LNRI; 2000. 38 Lihat pasal 2 huruf d dan Penjelasannya dari PP N0. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan. Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 2000 N0. 198 dan Tambahan Lembaran Negara RI (TLNRI) N0. 4019. 39 Pendapat UNDP (1997) diungkapkan lagi oleh Teten Masduki: “Peranan 49
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
- Page 97 and 98: Proses yang mengawali pembentukan p
umum, pers, grup pelobi dan lain-lain. 35<br />
Sementara Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri<br />
Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan,<br />
tanggal 4 September 2001 di Mataram-NTB memberikan arti tersendiri<br />
bagi good governance. Katanya bahwa good governance adalah konsep<br />
tentang penyelenggaraan pemerintahan yang setidak-tidaknya mencakup<br />
prinsip-prinsip: Participation, rule of law, transparency, resposiveness,<br />
consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability<br />
and strategic vision. 36<br />
Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan<br />
bahwa good governance berorientasi pada: Pertama, orientasi ideal<br />
negara yang diarahkan kepada pencapaian tujuan nasional; Kedua,<br />
pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien<br />
dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama<br />
mengacu kepada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan<br />
elemen-elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah<br />
dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), accountability, securing<br />
of human right, autonomi and devolution of power serta assurance of<br />
civilian control. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana<br />
pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta<br />
mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.<br />
35 Frans H. Winarta: “Governance and Corruption”; Makalah Conference on<br />
Good Governance East Asia Realities, Problem and Challenges,<br />
diselenggarakan oleh CSIS; Jakarta, 17 November 1999.<br />
36 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Umum<br />
Pemerintahan: “Politik Lokal/Nasional, Kepemimpinan dan Good Governance”;<br />
Makalah pada Konsolidasi Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Nusa<br />
Tenggara Barat; Mataram. 4 September 2001.<br />
Bertolak dari perumusan seperti itu, LAN pada tahun 2000 menyimpulkan<br />
bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan<br />
Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan<br />
menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domein-domein<br />
negara, sektor swasta dan masyarakat. 37<br />
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah N0. 101 Tahun 2000<br />
dirumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang<br />
mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,<br />
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,<br />
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh<br />
masyarakat” 38<br />
Dari berbagai uraian tentang good governance, tampaklah tidak<br />
ada keseragaman pengertian tentang hal itu. Hal ini tergantung pada<br />
persepsi mereka masing-masing tentang hal-hal yang dapat<br />
mempengaruhi terwujudnya good governance. Walaupun demikian dari<br />
pelbagai definisi yang diajukan itu tampaknya ada kesepakatan mengenai<br />
beberapa hal berikut ini. Pertama, pelaksanaan pemerintahan atas dasar<br />
konsep Negara Hukum yang modern. Kedua, adanya tranparansi dan<br />
akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah. Ketiga,<br />
adanya<br />
partisipasi masyarakat secara aktif, dalam setiap penetapan kebijakan.<br />
Kunci utama untuk memahami good governance menurut UNDP<br />
(1997) yang juga dikutip oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) 39<br />
37 LAN-BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance; Jakarta: LNRI; 2000.<br />
38 Lihat pasal 2 huruf d dan Penjelasannya dari PP N0. 101 Tahun 2000 tentang<br />
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan. Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 2000 N0.<br />
198 dan Tambahan Lembaran Negara RI (TLNRI) N0. 4019.<br />
39 Pendapat UNDP (1997) diungkapkan lagi oleh Teten Masduki: “Peranan<br />
49
Change language