1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
BAB IV TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF A.Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum Internasional, Fokus : Kawasan Asia Timur 23 Sesuai dengan judul yang tertera di atas, tulisan ini akan mengulas Tata Pemerintahan yang Baik atau lazimnya disebut Governance Good dalam Perspektif Hukum Internasional. Akan tetapi oleh karena tema tersebut akan menjadi demikian luas, maka tulisan ini akan difokuskan pada kawasan Asia Timur. Oleh karena kawasan bersangkutan dewasa ini telah berkembang menjadi bagian dunia yang sangat dinamis, akibat interaksi, interrelasi dan komunikasi yang begitu intens, baik antara negara-negara di kawasan itu sendiri, maupun antara masing-masing negara dengan kawasan lain di luarnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang terbesar di ASEAN dan juga secara strategis menjadi negara penting di kawasan Asia Timur, tentu saja tidak dapat 23 Bagian ini ditulis oleh H. Anton Djawamaku, SH, Anggota Tim Kompedium Bidang Hukum tentang Tata Kepemerintahan yang Baik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.. melepaskan diri bahkan menjadi salah satu pendorong dinamika di kawasan itu. Oleh karena itu sorotan mengenai good governance di Indonesia, tentu saja tidak dapat mengabaikan perkembangan masalah tersebut di kawasan ini Dalam tulisan ini lebih dahulu akan menjajagi pengertian good governance, kemudian menyoroti persoalan yang mendasar dari good governance, selanjutnya membahas dampak dari good governance terhadap stabilitas kawasan. Lalu pada akhir tulisan ini membahas agenda masa depan. Menjajaki Pengertian Good Governance Istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia dalam laporan-laporannya mengenai pembangunan di negaranegara Afrika berkenaan dengan pemberian bantuan-bantuan negara-negara berkembang pada umumnya. 24 governance menjadi kebutuhan kepada Lama kelamaan good bagi setiap negara, terkait dengan kuatnya tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di Indonesia, istilah ini mengemuka sejak tahun 1993. 25 Ada yang mengatakan bahwa hal itu dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya tuntutan akan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di satu sisi, serta semakin tidak efektifnya pemerintahan di sisi lain. Masyarakat tidak lagi 24 AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Ekono (ed): Membangunan Good Governance di Desa, IRE Press, Yogyakarta, 2003; ha. 6. 25 Candra Gautama (ED.), 2000, “Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 44. 46
mentolerir segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik dan semakin menuntut tanggung jawab dan transparansi dari pejabat publik. Pendek kata ada tekanan untuk mendefinisikan ulang terhadap peran-peran pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor swasta. 26 Beberapa sarjana dan lembaga-lembaga internasional telah berupaya merumuskan pengertian governance dan good governance. Di antaranya Muethia Ganie-Roman mengartikan governance sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu usaha kolektif. Sedangkan Wolfgang Mollers berpendapat bahwa dengan istilah governance meliputi seluruh rangkaian konsep dan tingkah laku pemerintah terhadap bagaimana sektor-sektor swasta diatur. Sementara M.J. Balogun mengatakan bahwa untuk sebagian orang governance disamakan dengan tindakan pengaturan; sedangkan yang lain mengartikan sebagai proses-proses demokrasi, yang sampai sekarang ini, dalam sistem tertutup, yaitu proses pemberdayaan aktor-aktor masyarakat sipil dan istitusi-institusi. Akan tetapi mereka menggunakan pandangan yang lebih luas dan menambah artinya untuk menutupi dinamika dan kadang-kadang masalah hubungan antar dan antara institusi-institusi negara dengan masyarakat sipil. 27 Beberapa lembaga dunia juga merumuskan pengertian tentang governance. Di antaranya IMF dan Bank Dunia menjelaskan bahwa 26 Pendapat Teten Masduki ini dikutip oleh Galang Asmara dalam: Ombudsman dan Good Governance”,; Pekanbaru: UNRI PRESS; cet. Ke-1 2006; hal. 138. 27 Ibid, hal. 138-139. governance meliputi pengaturan-pengaturan institusional negara, prosesproses guna merumuskan kebijaksanaan, pembuatan keputusan dan implementasi; informasi yang tersebar dalam pemerintahan; dan hubungan menyeluruh antara para penduduk dan pemerintah. 28 Sementara itu salah satu badan dunia (PBB) Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (ESCAP) mengartikan governance sebagai: the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). 29 Jadi dengan istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, privat governance, corporate governance dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance). 30 Dari berbagai rumusan yang disajikan itu tampaklah bahwa belum ada keseragaman tentang konsep governance. Walaupun demikian pada dasarnya dalam pengertian governance menunjuk kepada suatu proses di dalam menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan atau policy. Governance juga sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih 28 Majalah World Development, Vol. 28 Number 5; May 2000; pages 824.. 29 Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (ESCAP): “Good Governance” dalam http:// www.socialcomission.htm 30 Lihat Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik); II; Bandung: Mandar Maju; 2004; hal. 3. 47
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
- Page 95 and 96: setiap bangsa. Selama ini konsep go
mentolerir segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik dan semakin<br />
menuntut tanggung jawab dan transparansi dari pejabat publik. Pendek<br />
kata ada tekanan untuk mendefinisikan ulang terhadap peran-peran<br />
pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor<br />
swasta. 26 Beberapa sarjana dan lembaga-lembaga internasional telah<br />
berupaya merumuskan pengertian governance dan good governance. Di<br />
antaranya Muethia Ganie-Roman mengartikan governance sebagai<br />
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang<br />
melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam<br />
suatu usaha kolektif. Sedangkan Wolfgang Mollers berpendapat bahwa<br />
dengan istilah governance meliputi seluruh rangkaian konsep dan tingkah<br />
laku pemerintah terhadap bagaimana sektor-sektor swasta diatur.<br />
Sementara M.J. Balogun mengatakan bahwa untuk sebagian orang<br />
governance disamakan dengan tindakan pengaturan; sedangkan yang lain<br />
mengartikan sebagai proses-proses demokrasi, yang sampai sekarang ini,<br />
dalam sistem tertutup, yaitu proses pemberdayaan aktor-aktor masyarakat<br />
sipil dan istitusi-institusi. Akan tetapi mereka menggunakan pandangan<br />
yang lebih luas dan menambah artinya untuk menutupi dinamika dan<br />
kadang-kadang masalah hubungan antar dan antara institusi-institusi<br />
negara dengan masyarakat sipil. 27<br />
Beberapa lembaga dunia juga merumuskan pengertian tentang<br />
governance. Di antaranya IMF dan Bank Dunia menjelaskan bahwa<br />
26 Pendapat Teten Masduki ini dikutip oleh Galang Asmara dalam: Ombudsman<br />
dan Good Governance”,; Pekanbaru: UNRI PRESS; cet. Ke-1 2006; hal. 138.<br />
27 Ibid, hal. 138-139.<br />
governance meliputi pengaturan-pengaturan institusional negara, prosesproses<br />
guna merumuskan kebijaksanaan, pembuatan keputusan dan<br />
implementasi; informasi yang tersebar dalam pemerintahan; dan<br />
hubungan menyeluruh antara para penduduk dan pemerintah. 28<br />
Sementara itu salah satu badan dunia (PBB) Economic and Social<br />
Comission for Asia and the Pacific (ESCAP) mengartikan governance<br />
sebagai: the process of decision making and the process by which<br />
decisions are implemented (or not implemented). 29<br />
Jadi dengan istilah governance tidak hanya berarti<br />
kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti<br />
pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan<br />
bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan<br />
apabila terdapat istilah public governance, privat governance, corporate<br />
governance dan banking governance. Governance sebagai terjemahan<br />
dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan<br />
sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut<br />
kepemerintahan yang baik (good governance). 30<br />
Dari berbagai rumusan yang disajikan itu tampaklah bahwa belum<br />
ada keseragaman tentang konsep governance. Walaupun demikian pada<br />
dasarnya dalam pengertian governance menunjuk kepada suatu proses di<br />
dalam menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan atau policy.<br />
Governance juga sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih<br />
28 Majalah World Development, Vol. 28 Number 5; May 2000; pages 824..<br />
29 Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (ESCAP): “Good<br />
Governance” dalam http:// www.socialcomission.htm<br />
30 Lihat Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik); II;<br />
Bandung: Mandar Maju; 2004; hal. 3.<br />
47
Change language