1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

BAB IV
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA DALAM
BERBAGAI PERSPEKTIF
A.Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Hukum
Internasional,
Fokus : Kawasan Asia Timur 23
Sesuai dengan judul yang tertera di atas, tulisan ini akan
mengulas Tata Pemerintahan yang Baik atau lazimnya disebut
Governance
Good
dalam Perspektif Hukum Internasional. Akan tetapi oleh
karena tema tersebut akan menjadi demikian luas, maka tulisan ini akan
difokuskan pada kawasan Asia Timur. Oleh karena kawasan
bersangkutan dewasa ini telah berkembang menjadi bagian dunia yang
sangat dinamis, akibat interaksi, interrelasi dan komunikasi yang begitu
intens, baik antara negara-negara di kawasan itu sendiri, maupun antara
masing-masing negara dengan kawasan lain di luarnya. Indonesia sebagai
salah satu negara yang terbesar di ASEAN dan juga secara strategis
menjadi negara penting di kawasan Asia Timur, tentu saja tidak dapat
23 Bagian ini ditulis oleh H. Anton Djawamaku, SH, Anggota Tim Kompedium
Bidang Hukum tentang Tata Kepemerintahan yang Baik, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peneliti
Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International
Studies (CSIS), Jakarta..
melepaskan diri bahkan menjadi salah satu pendorong dinamika di
kawasan itu. Oleh karena itu sorotan mengenai
good governance di
Indonesia, tentu saja tidak dapat mengabaikan perkembangan masalah
tersebut di kawasan ini
Dalam tulisan ini lebih dahulu akan menjajagi pengertian good
governance, kemudian menyoroti persoalan yang mendasar dari good
governance, selanjutnya membahas dampak dari good governance
terhadap stabilitas kawasan. Lalu pada akhir tulisan ini membahas agenda
masa depan.
Menjajaki Pengertian Good Governance
Istilah
good governance pertama kali dipopulerkan oleh Bank
Dunia dalam laporan-laporannya mengenai pembangunan
di negaranegara
Afrika berkenaan dengan pemberian bantuan-bantuan
negara-negara berkembang pada umumnya. 24
governance menjadi kebutuhan
kepada
Lama kelamaan good
bagi setiap negara, terkait dengan
kuatnya tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang
efektif dan efisien, bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
Di Indonesia, istilah ini mengemuka sejak tahun 1993. 25 Ada yang
mengatakan bahwa hal itu dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya
tuntutan akan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di satu sisi, serta
semakin tidak efektifnya pemerintahan di sisi lain. Masyarakat tidak lagi
24 AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Ekono (ed): Membangunan Good Governance
di Desa, IRE Press, Yogyakarta, 2003; ha. 6.
25 Candra Gautama (ED.), 2000, “Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan
Masyarakat Warga”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 44.
46