1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
dipercaya oleh para stakeholder. Dengan demikian, berbagai penilaian dan kriteria tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan berbagai peringkat dalam pemerintahan dan bertujuan akhir untuk membentuk pemerintahan yang ideal dan terpercaya di berbagai negara yang ada. Berdasarkan praktek yang ada, pencapaian terhadap terciptanya pemerintahan yang ideal dan terpercaya di suatu negara memerlukan waktu, tenaga dan budget yang tidak sedikit, bahkan waktu yang diperlukan akan menjadi lebih lama apabila terdapat berbagai faktor yang bersifat politis dan non-politis di negara tersebut. Berbagai praktek pemerintahan yang ada di banyak negara sesungguhnya telah membuktikan tentang hal-hal tersebut. Indonesia, sebagai suatu negara dengan pemerintah sebagai pelaksana berbagai aktivitas negara, tentunya tidak terlepas dari penilaian dan kriteria yang ditetapkan oleh berbagai stakeholder tersebut dan berbagai Presiden, sebagai kepala pemerintahan negara, sejak dahulu sampai saat ini juga telah berusaha mencapai kriteria sebagai pemerintah yang baik, dalam arti diakui sebagai pemerintah yang bersih, berwibawa dan terpercaya berdasarkan penilian berbagai kalangan, baik nasional, regional maupun internasional. Fakta-fakta sejarah telah menunjukkan hal tersebut, dan dapat terlihat bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai Presiden tersebut seringkali mengalami berbagai hambatan dan kendala teknis, yuridis serta politis yang terjadi, baik secara internal maupun external. Namun juga dapat dilihat adanya berbagai kemajuan dan dukungan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang ideal serta terpercaya tersebut. Oleh karena itu, harus dianalisa secara mendalam tentang apa dan makna sesungguhnya dari pemerintahan yang ideal dan terpercaya tersebut, dan bagaimana suatu tata pemerintahan yang baik di suatu negara dapat menjadi acuan pokok bagi pencapaian kritera-kriteria tersebut. 2. Perkembangan Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia. Indonesia, sebagai suatu negara, secara historis telah mengalami perkembangan dalam pengelolaan pemerintahannya sejak tahun 1945. Berbagai faktor, seperti politik, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain telah ikut mewarnai perkembangan tersebut dan bahkan pada beberapa kesempatan telah menciptakan berbagai corak pemerintahan yang pernah ada sampai saat ini. Hal-hal tersebut pada dasarnya membuktikan adagium bahwa corak pemerintahan sangat tergantung kepada figur atau individu yang menjadi Presiden yang merupakan kepala pemerintahan negara di Indonesia. Sebagai contoh, pemerintahan di era Soekarno terkenal sebagai pemerintahan yang sangat mengutamakan nationbuiding di Indonesia. Sehingga corak pemerintahan Soekarno banyak diwarnai dengan berbagai upaya atau tindakan pemerintahan kearah terciptanya nation-building tersebut sehingga berbagai tindakannya sering disebut kontroversial, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Pada era Soeharto, pemerintahan pada saat itu lebih banyak menekankan kepada pendekatan keamanan (security approach) pada sebagian terbesar masa kekuasaannya. Dengan demikian, kegiatan tata pemerintahan yang baik hanya 44
menjadi sekedar simbol kekuasaan dari pemerintahan yang otoriter, dan hanya menjadi slogan-slogan politik dari pemerintah pada saat itu. Selain itu, issue-issue lain juga menjadi faktor yang menghambat penerapan tata pemerintahan pada masa tersebut, seperti issue-issue tentang Timor Timur, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, dan berbagai issue lainnya yang merepotkan pemerintah pada saat itu sehingga tidak mempunyai fokus terhadap tata pemerintahan yang baik. Setelah Soeharto digantikan Habibie, lalu oleh Gus Dur, Megawati, dan Yudhoyono, issue-issue di seputar tata pemerintahan kembali menjadi slogan pemerintahan yang berkuasa, dan selalu menjadi janji politik setiap pemerintahan yang ada. Namun, demikian juga harus diakui, bahwa pada masa Habibie telah diterbitkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan satu naskah hukum yang sangat berarti dalam pembentukan kembali tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Disamping itu, juga telah diterbitkan berbagai Undang-Undang lainnya yang mendukung perwujudan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, seperti UU Anti Korupsi tahun 1999, UU Pemerintahan Daerah 1999, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. mengenai tata pemerintahan yang baik sampai saat ini, namun prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah menjadi asasasas yang terpelihara dengan baik, dan digunakan dalam praktek sehari-hari, yang dinamakan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), di bidang teori atau praktek sehari-hari, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun bukan suatu norma, tapi AUPB telah menjadi pedoman dasar dalam aktivitas pemerintahan Negara yang terjadi pada ketiga cabang kekuasaan negara tersebut dan AUPB tetap terpelihara dengan baik sampai saat ini. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa walaupun Indonesia tidak mempunyai suatu Undang-Undang yang khusus mengatur 45
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41 and 42: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 43: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
- Page 93 and 94: 14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
menjadi sekedar simbol kekuasaan dari pemerintahan yang<br />
otoriter, dan hanya menjadi slogan-slogan politik dari<br />
pemerintah pada saat itu. Selain itu, issue-issue lain juga<br />
menjadi faktor yang menghambat penerapan tata pemerintahan<br />
pada masa tersebut, seperti issue-issue tentang Timor Timur,<br />
Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, dan berbagai issue<br />
lainnya yang merepotkan pemerintah pada saat itu sehingga<br />
tidak mempunyai fokus terhadap tata pemerintahan yang baik.<br />
Setelah Soeharto digantikan Habibie, lalu oleh Gus Dur,<br />
Megawati, dan Yudhoyono, issue-issue di seputar tata<br />
pemerintahan kembali menjadi slogan pemerintahan yang<br />
berkuasa, dan selalu menjadi janji politik setiap pemerintahan<br />
yang ada. Namun, demikian juga harus diakui, bahwa pada<br />
masa Habibie telah diterbitkan Undang-Undang tentang<br />
Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan<br />
Nepotisme di tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan<br />
satu naskah hukum yang sangat berarti dalam pembentukan<br />
kembali tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Disamping<br />
itu, juga telah diterbitkan berbagai Undang-Undang lainnya<br />
yang mendukung perwujudan tata pemerintahan yang baik di<br />
Indonesia, seperti UU Anti Korupsi tahun 1999, UU<br />
Pemerintahan Daerah 1999, dan berbagai peraturan<br />
perundang-undangan lainnya.<br />
mengenai tata pemerintahan yang baik sampai saat ini, namun<br />
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah menjadi asasasas<br />
yang terpelihara dengan baik, dan digunakan dalam<br />
praktek sehari-hari, yang dinamakan dengan Asas- Asas Umum<br />
Pemerintahan yang Baik (AUPB), di bidang teori atau praktek<br />
sehari-hari, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun<br />
bukan suatu norma, tapi AUPB telah menjadi pedoman dasar<br />
dalam aktivitas pemerintahan Negara yang terjadi pada ketiga<br />
cabang kekuasaan negara tersebut dan AUPB tetap terpelihara<br />
dengan baik sampai saat ini.<br />
Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa walaupun Indonesia<br />
tidak mempunyai suatu Undang-Undang yang khusus mengatur<br />
45
Change language