1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
31 ( Sumber : Manajemen Pelayanan Publik, 2004, persiapan untuk diterbitkan) Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa mengukur kinerja kebijakan publik tidak semata-mata pada indikator efisiensi dan efektivitasnya, tetapi lebih jauh harus dipertanyakan apakah kebijakan publik tersebut bermuara pada pelayanan yang o p t i m a l ( p r i m a ) m a m p u m e m b e r d a ya k a n m a s y a r a k a t , d a n a k u n t a b e l , pada semua tataran pelayanan tersebut di muka. Untuk mempertajam pemahaman konotasi pelayanan yang memberdayakan dan akuntabel perlu diproyeksikan pada aspek pendanaan, artinya administrasi publik yang pada dasarnya adalah administrasi penyelenggaraan pemerintahan negara mengejawantahkan dalam format kebijakan-kebijakan publik dan di-delivery-kan melalui pelayanan publik dengan berbagai tatarannya, perlu didukung dengan anggaran, selanjutnya menghasilkan output pelaksanaan kebijakan publik berupa kinerja pemerintahannya sendiri maupun kinerja ikutan berupa pendapatan negara. Gambar 1.di muka juga menggambarkan mengenai gradasi dan siklus pelayanan publik sebagai sumber kehidupan dan pertumbuhan negara yang dikonstruksi dari manajemen keuangan negara berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. F. Penutup Dengan bahasan konfirmatif makna dan esensi dari Good Governance, dan dikaitkan dengan konsep administrasi publik dan kebijakan publik, maka berbicara mengenai implementasi good governance di Departemen Keuangan pada umumnya, khususnya pada jajaran Inspektorat Jendcral, berikut disampaikan beberapa butir pokok pikiran : 1. Administrasi negara sebagai administrasi penyelenggaraan pemerintahan negara yang formatnya adalah kebijakan publik, dalam konsep Good Governance pada dasarnya adalah tata pengelolaan sumberdaya yang diarahkan pada tercapainya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang b erk ua l i t as, s e h i ng g a m em pu n ya i k em am p ua n u nt uk m end uk u ng kelangsungan penyelenggaraan dan pertumbuhan negara sendiri. 2. Penciptaan penghidupan atau sumber penghidupan masyarakat dan negara yang berk ualitas tergantung pada kemampuan tiga pilar pem angk u kepentingan atau stakeholders negara bekerjasama secara sinerjik dalam memanfaatkan resources yang dimiliki secara produktif. 3. Aplikasi Good Governance menghendaki pemahaman mendasar mengenai fitrah pemerintah adalah pelayanan publik, menggunakan beberapa modus operandi baik spending, instrument perpajakan, maupun earning, yang kesemuanya diarahkan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku atau aktor kehidupan dan penghidupan. 42
Referensi Anderson, James E. (1979), Public Policy Making. London : Nelson Downs, A (1972), Up and down with ecology – the 'issue attention cycle' The Public Interest,28, 36-50. Easton, D.(1979), A System Analysisof Political Life, rev.ed.Chicago : University of Chicago Press. Kanter, Rosabeth Moss (1995), World-Class : Thriving Locally in the Global Economy. New York : Simon & Schuster, Rockefeller Center. Kouzes, James M.and Barry Z.Posner (1993), Credibility, How Leaders Gain and Lose it, Why People Demand it. San Frasisco : Jossey-Bass Publishers. Nuemberger, Phil. (1992), Increasing Executive Productivity. New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs. Sugiyanto (2004), Manajemen Pelayanan Publik, dalam proses diterbitkan. UNDP, 1997, Governance for Sustainable Development –A Policy Document, NewYork UNDP BAB III Perkembangan Tata Pemerintahan Yang Baik di Indonesia 22 1. Pendahuluan Secara umum, pelaksanaan aktivitas pemerintahan di berbagai negara selalu mempunyai tujuan ideal, yaitu tercitanya suatu sistem pemerintahan yang ideal, antara lain ditandai dengan terciptanya hubungan harmonis antara unit-unit pemerintahan yang ada dengan masyarakat serta pemerintah mengayomi secara politik dan hukum kepentingan warga negara, dan pemerintah dipercaya oleh publik karena diakui sebagai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pada dasarnya dijalankan atas dasar kepercayaan dan kewibawaan dari para stakeholder, tanpa kedua hal tersebut, pemerintah akan dinilai sebagai pihak yang otoriter, dan korup serta tidak dipercaya oleh masyarakat kuas, baik masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Dalam menilai suatu pemerintahan nasional, masyarakat domestik dan masyarakat internasional mempunyai berbagai norma, standar dan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan rating suatu pemerintahan, apakah dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terpercaya, atau pemerintah tersebut dimasukkan kedalam kategori pemerintahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut dan digolongkan kepada pemerintahan yang tidak dapat 22 Bab ini ditulis oleh Safri Nugraha (Fakultas Hukum UI) 43
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39 and 40: publik sebagai format administrasi
- Page 41: moneter, fiscal dan perpajakan memp
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
- Page 91 and 92: undang-undang secara keseluruhan at
Referensi<br />
Anderson, James E. (1979), Public Policy Making. London : Nelson<br />
Downs, A (1972), Up and down with ecology – the 'issue attention<br />
cycle' The Public Interest,28, 36-50.<br />
Easton, D.(1979), A System Analysisof Political Life, rev.ed.Chicago :<br />
University of Chicago Press.<br />
Kanter, Rosabeth Moss (1995), World-Class : Thriving Locally<br />
in the Global Economy. New York : Simon & Schuster, Rockefeller<br />
Center.<br />
Kouzes, James M.and Barry Z.Posner (1993), Credibility, How<br />
Leaders Gain and Lose it, Why People Demand it. San Frasisco :<br />
Jossey-Bass Publishers.<br />
Nuemberger, Phil. (1992), Increasing Executive Productivity. New<br />
Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs.<br />
Sugiyanto (2004), Manajemen Pelayanan Publik, dalam proses<br />
diterbitkan. UNDP, 1997, Governance for Sustainable<br />
Development –A Policy Document, NewYork UNDP<br />
BAB III<br />
Perkembangan Tata Pemerintahan Yang Baik di Indonesia 22<br />
1. Pendahuluan<br />
Secara umum, pelaksanaan aktivitas pemerintahan di berbagai negara<br />
selalu mempunyai tujuan ideal, yaitu tercitanya suatu sistem pemerintahan<br />
yang ideal, antara lain ditandai dengan terciptanya hubungan harmonis<br />
antara unit-unit pemerintahan yang ada dengan masyarakat serta<br />
pemerintah mengayomi secara politik dan hukum kepentingan warga<br />
negara, dan pemerintah dipercaya oleh publik karena diakui sebagai<br />
pemerintah yang bersih dan berwibawa. Beberapa hal tersebut<br />
menunjukkan bahwa pemerintah pada dasarnya dijalankan atas dasar<br />
kepercayaan dan kewibawaan dari para stakeholder, tanpa kedua hal<br />
tersebut, pemerintah akan dinilai sebagai pihak yang otoriter, dan korup<br />
serta tidak dipercaya oleh masyarakat kuas, baik masyarakat domestik<br />
maupun masyarakat internasional.<br />
Dalam menilai suatu pemerintahan nasional, masyarakat domestik dan<br />
masyarakat internasional mempunyai berbagai norma, standar dan kriteria<br />
yang dapat dipakai untuk menentukan rating suatu pemerintahan, apakah<br />
dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang bersih, berwibawa dan<br />
terpercaya, atau pemerintah tersebut dimasukkan kedalam kategori<br />
pemerintahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan<br />
tersebut dan digolongkan kepada pemerintahan yang tidak dapat<br />
22 Bab ini ditulis oleh Safri Nugraha (Fakultas Hukum UI)<br />
43
Change language