1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ... 1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...
40 (PENYELENGGARAAN NEGARA) PEMERINTAHAN KINERJA PEMERINTAH PENDAPATAN Sumber : Sugiyanto (Manajemen Pelayanan Publik, 2004) 1. Tataran pelayanan pemberdayaan penciptaan sumber penghidupan, yakni tataran pelayanan untuk memenuhi `kebutuhan'publik sebagai aktor kehidupan, berupa situasi yang kondusif atau memberdayakan sehingga masyarakat secara individu atau organisasional mampu menciptakan lapangan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan kehidupan orang lain atau masyarakat pada um um nya yang dim ungk ink an m eraih k euntungan (profit) untuk dijadikan sumber penghidupan bagi dirinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja sebagai sumber penghidupan masyarakat. Wujud pelayanan publik pada tataran ini berupa penetapan berbagai k e b ij a k a n p R ! BELANJA PELAYANAN Paja • Sektor/Urusa 1. Spendin Hibah Pemerinta / 4memberdTka masyarakat: - Dunia Usa : memproduks kebutuha hidu manusi , sekaligu menyediaka lapanga kerj . PNBP P N - Fungs : - elayana umum - ‹etertiba , keamana da pertahana - ekonom - lingkunga hidu - peruma[ a da fasu - kesehata - pariwisat - b u d a y - pendtdika - s o s i a ds . • Sifat Ekonom - belanj pegawa - belanj baran - moda - bung - subsid - hiba - bantua sosia , dll • Oroanisa i - Sesua sasara organisas Pemerinta Pusa - Masyaraka : terdidik, seha kompetens -I Slap masu lapanga kerj untu memperole income 2. InstrumentPaja - Paja Reboisas melalui pelayana penjina HPH , ds - Instans Pemungu Paja , Bea Cuka 3. Earning - BUMN •Organisas Pemerintaha berjala - mantap - profesiona - akuntabe, ds . • Tujua Sekto / Urusa Pemerinta tercapa • Pembelajara Anggara - tepat gun - efisien - efektif - bersi KKN - akuntabe ublik di bidang perindustrian, perdagangan, moneter, fiscal dan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan peran pengusaha swasta dalam kegiatan usaha ekonomi, serta kebijakan publik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, sarana prasarana dan sebagainya, yang mampu memberdayakan masyarakat sehingga memiliki kompetensi untuk memasuki lapangan keja yang diciptakan para pengusaha dan memperoleh income sebagai sumber penghidupannya. Perlu digaris bawahi di sini bahwa pada tataran pelayanan ini dari sudut pemrintah lebih bersifat spending daripada earning. Negara hendaknya baru dapat meraih pendapatan atau pungutan dari dan ketika kegiatan usaha para pengusaha sudah berjalan dan bcrhasil, serta dari berbagai transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat ketika membelanjakan income-nya. Hal itu terjadi pada tataran pelayanan kedua bcrikut. 2. Tataran Pelayanan , Perpajakan untuk pemeliharaan kelangsungan Pajdan pertumbuhan , serta sumber penghidupan .,. masyarakat dan negara, yakni t a t a r a n p e l a ya n a n u n t u k m em b a n g u n k om i tm e n d a n p a r t i s i p a s i d a r i masyarakat untuk - mendukung pengelolaan kelangsungan Duni Usah Produks Ekonom Nilai Tamba tumbuh berkemban kehidupan bernegara berupa kewajiban membayar pajak, bea cukai, h retribusi, dan bentuk pajak lainnya yang sah. Pada tataran ini kebijakan publik di bidang Rakya : tersera lapanga kerj da puny Incom _s; _ . . a -0.j.. I_ Hiba .,.. - 01. P N BP ..._...., .., ,5_,
moneter, fiscal dan perpajakan memposisikan beberapa jenis pelayanan publik sekaligus sebagai instrumen pemungutan pajak (seperti pemungutan dana reboisasi untuk pelayanan perijinan HPH oleh Departemen Kehutanan, dan sebagainya). 3. Tataran pelayanan yang bersifat earning, yakni tataran pelayanan di mana pemerintah terjun langsung di bidang usaha ekonomi guna mendukung pemeliharaan kelangsungan dan petumbuhan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan negara. Bentuk pelayanan ini dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau daerah baik yang sepenuhnya profit oriented maupun yang ditambah dengan social oriented, walaupun sebenarnya konsep dasar badan usaha negara seharusnya tetap sepenuhnya dijalankan dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis swasta karena hasil laba usahanya dijadikan tumpuan atau diandalkan sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi sosialnya bukan dilekatkan pada kegiatan bisnisnya, tetapi pada prosentasi laba disisihkan untuk keperluan pelayanan sosial. Gambar 2. berikut menunjukkan bahwa ketiga tataran pelayanan tersebut menciptakan g aris hu bu ngan atau s ik lus, dinam ik a s erta interdepe nd ensi k ehid upa n dan penghidupan masyarakat dalam bernegara : masyarakat mclakukan usaha atau memproduksi kebutuhan hidup manusia, sekaligus menciptakan lapangan kerja, sebagai sumber penghidupan – produksi dibeli masyarakat (berarti harus punya daya beli berupa kepemilikan income) – dan, dari skenario kegiatan perekonomian tersebutlah negara mempunyai peluang untuk memperoleh sumber revenue berupa p a j a k d a n b e a c u k a i . S e l a n j u t n y a a p a b i l a p e m e r i n t a h m a m p u m e n d o r o n g m e n i n g k a t n y a p r o d u k t i v i t a s k e g i a t a n u s a h a e k o n o m i y a n g t i n g g i d a l a m memanfaatkan resource yang ada, dan revenue negara semakin meningkat, dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan tataran pertama yang bersifat stimulant berupa pembangunan sarana prasarana, fasum dan fasus, sehingga terbuka bagi pemerintah untuk memungut skim revenue lainnya berupa retribusi. Gambar tersebut apabila dikaitkan konsep good governance menunjukkan bahwa para subyek dan obyek pelayanan tersebut pada dasarnya adalah stakeholders atau aktoraktor utama pengelola resource guna pencapaian tujuan negara, dan karena daya coverage dari resource terhadap kehidupan dan penghidupan bagi jumlah penduduk di berbagai negara sudah pada posisi ambang jenuh (kecuali di sejumlah negara seperti Brunei, Kuwait, Saudi Arabia) sehingga ketiga pilar utama good governance tersebut harus bekerja secara kooperatif dan sinerjik. 41 5-upefio.
- Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
- Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
- Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
- Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
- Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
- Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
- Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
- Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
- Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
- Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
- Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
- Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
- Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
- Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
- Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
- Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
- Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
- Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
- Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
- Page 39: publik sebagai format administrasi
- Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
- Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
- Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
- Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
- Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
- Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
- Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
- Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
- Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
- Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
- Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
- Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
- Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
- Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
- Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
- Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
- Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
- Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
- Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
- Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
- Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
- Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
- Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
- Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
moneter, fiscal dan perpajakan memposisikan<br />
beberapa jenis pelayanan publik sekaligus sebagai<br />
instrumen pemungutan pajak (seperti pemungutan<br />
dana reboisasi untuk pelayanan perijinan HPH oleh<br />
Departemen Kehutanan, dan sebagainya).<br />
3. Tataran pelayanan yang bersifat earning, yakni<br />
tataran pelayanan di mana pemerintah terjun<br />
langsung di bidang usaha ekonomi guna mendukung<br />
pemeliharaan kelangsungan dan petumbuhan<br />
kehidupan dan penghidupan masyarakat dan negara.<br />
Bentuk pelayanan ini dilaksanakan oleh badan usaha<br />
milik negara atau daerah baik yang sepenuhnya profit<br />
oriented maupun yang ditambah dengan social oriented,<br />
walaupun sebenarnya konsep dasar badan usaha negara<br />
seharusnya tetap sepenuhnya dijalankan dengan mengikuti<br />
kaidah-kaidah bisnis swasta karena hasil laba<br />
usahanya dijadikan tumpuan atau diandalkan sebagai<br />
sumber pendapatan negara. Fungsi sosialnya bukan<br />
dilekatkan pada kegiatan bisnisnya, tetapi pada<br />
prosentasi laba disisihkan untuk keperluan pelayanan<br />
sosial.<br />
Gambar 2. berikut menunjukkan bahwa ketiga tataran<br />
pelayanan tersebut menciptakan g aris hu bu ngan atau<br />
s ik lus, dinam ik a s erta interdepe nd ensi k ehid upa n dan<br />
penghidupan masyarakat dalam bernegara : masyarakat<br />
mclakukan usaha atau memproduksi kebutuhan hidup<br />
manusia, sekaligus menciptakan lapangan kerja, sebagai<br />
sumber penghidupan – produksi dibeli masyarakat (berarti<br />
harus punya daya beli berupa kepemilikan income) – dan,<br />
dari skenario kegiatan perekonomian tersebutlah negara<br />
mempunyai peluang untuk memperoleh sumber revenue<br />
berupa p a j a k d a n b e a c u k a i . S e l a n j u t n y a a p a b i l a<br />
p e m e r i n t a h m a m p u m e n d o r o n g m e n i n g k a t n y a<br />
p r o d u k t i v i t a s k e g i a t a n u s a h a e k o n o m i y a n g t i n g g i<br />
d a l a m memanfaatkan resource yang ada, dan revenue<br />
negara semakin meningkat, dapat digunakan untuk<br />
meningkatkan pelayanan tataran pertama yang bersifat<br />
stimulant berupa pembangunan sarana prasarana, fasum<br />
dan fasus, sehingga terbuka bagi pemerintah untuk<br />
memungut skim revenue lainnya berupa retribusi. Gambar<br />
tersebut apabila dikaitkan konsep good governance<br />
menunjukkan bahwa para subyek dan obyek pelayanan<br />
tersebut pada dasarnya adalah stakeholders atau aktoraktor<br />
utama pengelola resource guna pencapaian tujuan<br />
negara, dan karena daya coverage dari resource terhadap<br />
kehidupan dan penghidupan bagi jumlah penduduk di<br />
berbagai negara sudah pada posisi ambang jenuh<br />
(kecuali di sejumlah negara seperti Brunei, Kuwait, Saudi<br />
Arabia) sehingga ketiga pilar utama good governance<br />
tersebut harus bekerja secara kooperatif dan sinerjik.<br />
41<br />
5-upefio.
Change language