1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

40 (PENYELENGGARAAN NEGARA) PEMERINTAHAN KINERJA PEMERINTAH PENDAPATAN Sumber : Sugiyanto (Manajemen Pelayanan Publik, 2004) 1. Tataran pelayanan pemberdayaan penciptaan sumber penghidupan, yakni tataran pelayanan untuk memenuhi `kebutuhan'publik sebagai aktor kehidupan, berupa situasi yang kondusif atau memberdayakan sehingga masyarakat secara individu atau organisasional mampu menciptakan lapangan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan kehidupan orang lain atau masyarakat pada um um nya yang dim ungk ink an m eraih k euntungan (profit) untuk dijadikan sumber penghidupan bagi dirinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja sebagai sumber penghidupan masyarakat. Wujud pelayanan publik pada tataran ini berupa penetapan berbagai k e b ij a k a n p R ! BELANJA PELAYANAN Paja • Sektor/Urusa 1. Spendin Hibah Pemerinta / 4memberdTka masyarakat: - Dunia Usa : memproduks kebutuha hidu manusi , sekaligu menyediaka lapanga kerj . PNBP P N - Fungs : - elayana umum - ‹etertiba , keamana da pertahana - ekonom - lingkunga hidu - peruma[ a da fasu - kesehata - pariwisat - b u d a y - pendtdika - s o s i a ds . • Sifat Ekonom - belanj pegawa - belanj baran - moda - bung - subsid - hiba - bantua sosia , dll • Oroanisa i - Sesua sasara organisas Pemerinta Pusa - Masyaraka : terdidik, seha kompetens -I Slap masu lapanga kerj untu memperole income 2. InstrumentPaja - Paja Reboisas melalui pelayana penjina HPH , ds - Instans Pemungu Paja , Bea Cuka 3. Earning - BUMN •Organisas Pemerintaha berjala - mantap - profesiona - akuntabe, ds . • Tujua Sekto / Urusa Pemerinta tercapa • Pembelajara Anggara - tepat gun - efisien - efektif - bersi KKN - akuntabe ublik di bidang perindustrian, perdagangan, moneter, fiscal dan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan peran pengusaha swasta dalam kegiatan usaha ekonomi, serta kebijakan publik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, sarana prasarana dan sebagainya, yang mampu memberdayakan masyarakat sehingga memiliki kompetensi untuk memasuki lapangan keja yang diciptakan para pengusaha dan memperoleh income sebagai sumber penghidupannya. Perlu digaris bawahi di sini bahwa pada tataran pelayanan ini dari sudut pemrintah lebih bersifat spending daripada earning. Negara hendaknya baru dapat meraih pendapatan atau pungutan dari dan ketika kegiatan usaha para pengusaha sudah berjalan dan bcrhasil, serta dari berbagai transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat ketika membelanjakan income-nya. Hal itu terjadi pada tataran pelayanan kedua bcrikut. 2. Tataran Pelayanan , Perpajakan untuk pemeliharaan kelangsungan Pajdan pertumbuhan , serta sumber penghidupan .,. masyarakat dan negara, yakni t a t a r a n p e l a ya n a n u n t u k m em b a n g u n k om i tm e n d a n p a r t i s i p a s i d a r i masyarakat untuk - mendukung pengelolaan kelangsungan Duni Usah Produks Ekonom Nilai Tamba tumbuh berkemban kehidupan bernegara berupa kewajiban membayar pajak, bea cukai, h retribusi, dan bentuk pajak lainnya yang sah. Pada tataran ini kebijakan publik di bidang Rakya : tersera lapanga kerj da puny Incom _s; _ . . a -0.j.. I_ Hiba .,.. - 01. P N BP ..._...., .., ,5_,
moneter, fiscal dan perpajakan memposisikan beberapa jenis pelayanan publik sekaligus sebagai instrumen pemungutan pajak (seperti pemungutan dana reboisasi untuk pelayanan perijinan HPH oleh Departemen Kehutanan, dan sebagainya). 3. Tataran pelayanan yang bersifat earning, yakni tataran pelayanan di mana pemerintah terjun langsung di bidang usaha ekonomi guna mendukung pemeliharaan kelangsungan dan petumbuhan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan negara. Bentuk pelayanan ini dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau daerah baik yang sepenuhnya profit oriented maupun yang ditambah dengan social oriented, walaupun sebenarnya konsep dasar badan usaha negara seharusnya tetap sepenuhnya dijalankan dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis swasta karena hasil laba usahanya dijadikan tumpuan atau diandalkan sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi sosialnya bukan dilekatkan pada kegiatan bisnisnya, tetapi pada prosentasi laba disisihkan untuk keperluan pelayanan sosial. Gambar 2. berikut menunjukkan bahwa ketiga tataran pelayanan tersebut menciptakan g aris hu bu ngan atau s ik lus, dinam ik a s erta interdepe nd ensi k ehid upa n dan penghidupan masyarakat dalam bernegara : masyarakat mclakukan usaha atau memproduksi kebutuhan hidup manusia, sekaligus menciptakan lapangan kerja, sebagai sumber penghidupan – produksi dibeli masyarakat (berarti harus punya daya beli berupa kepemilikan income) – dan, dari skenario kegiatan perekonomian tersebutlah negara mempunyai peluang untuk memperoleh sumber revenue berupa p a j a k d a n b e a c u k a i . S e l a n j u t n y a a p a b i l a p e m e r i n t a h m a m p u m e n d o r o n g m e n i n g k a t n y a p r o d u k t i v i t a s k e g i a t a n u s a h a e k o n o m i y a n g t i n g g i d a l a m memanfaatkan resource yang ada, dan revenue negara semakin meningkat, dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan tataran pertama yang bersifat stimulant berupa pembangunan sarana prasarana, fasum dan fasus, sehingga terbuka bagi pemerintah untuk memungut skim revenue lainnya berupa retribusi. Gambar tersebut apabila dikaitkan konsep good governance menunjukkan bahwa para subyek dan obyek pelayanan tersebut pada dasarnya adalah stakeholders atau aktoraktor utama pengelola resource guna pencapaian tujuan negara, dan karena daya coverage dari resource terhadap kehidupan dan penghidupan bagi jumlah penduduk di berbagai negara sudah pada posisi ambang jenuh (kecuali di sejumlah negara seperti Brunei, Kuwait, Saudi Arabia) sehingga ketiga pilar utama good governance tersebut harus bekerja secara kooperatif dan sinerjik. 41 5-upefio.
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG
Page 3 and 4: pekerjaan administrasi negara yang
Page 5 and 6: Faktor keempat adalah sumber daya m
Page 7 and 8: (GOOD GOVERNANCE) 1 A. Pendahuluan
Page 9 and 10: kebijakan. 8 3. Aktualisasi Good Go
Page 11 and 12: perundang-undangan di Nederland. 14
Page 13 and 14: tepat untuk naik banding guna mempe
Page 15 and 16: mendahulukan kesejahteraan umum den
Page 17 and 18: pensiun dan biasanya ditanamkan unt
Page 19 and 20: yang lebih baik. Pada organisasi pu
Page 21 and 22: 8. Effectiveness and efficiency. Pr
Page 23 and 24: digunakan di dalam manajemen sumber
Page 25 and 26: dikembangkan pada organisasi-organi
Page 27 and 28: Program Pem bangun a n da erah, Ren
Page 29 and 30: menyusun jabatan dan fungsi yang le
Page 31 and 32: 12. Tata pemerintahan yang memiliki
Page 33 and 34: usaha yang lebih menguntungkan seke
Page 35 and 36: (c) Mclaporkan dan mengumumkan keka
Page 37 and 38: kajian dan literature akhir abad 20
Page 39: publik sebagai format administrasi
Page 43 and 44: Referensi Anderson, James E. (1979)
Page 45 and 46: menjadi sekedar simbol kekuasaan da
Page 47 and 48: mentolerir segala bentuk penyimpang
Page 49 and 50: umum, pers, grup pelobi dan lain-la
Page 51 and 52: kepentingan publik. Jenis lembaga t
Page 53 and 54: informasi mengenai setiap aspek keb
Page 55 and 56: ahwa good governance tidak dapat di
Page 57 and 58: sejarah, tahapan pembangunan dan tr
Page 59 and 60: akan menjamin bahwa pertumbuhan eko
Page 61 and 62: kecil saja, sebagaimana yang disimp
Page 63 and 64: wenang. Sejak Indonesia merdeka, 62
Page 65 and 66: merupakan konkritisasi terhadap cit
Page 67 and 68: Kekuasaan merupakan formalitas kewi
Page 69 and 70: Masyarakat harus memberikan respon
Page 71 and 72: kepada legislatif. Pelaksanaan kewe
Page 73 and 74: akan terus berkembang, sesuai denga
Page 75 and 76: sejumlah harapan yang besar dari ra
Page 77 and 78: melalui wacana partisipasi, konsep
Page 79 and 80: Bahakan belakangan ini kita juga se
Page 81 and 82: Dalam perkembangan selanjunya, mela
Page 83 and 84: masyarakat sipil Indonesia masih sa
Page 85 and 86: (1) Partisipasi dalam Pengelolaan S
Page 87 and 88: mengambil peran sebagai penyelengga
Page 89 and 90: Adapun tata cara pengajuan masukan
Page 91 and 92:
undang-undang secara keseluruhan at
Page 93 and 94:
14. Nasution Adnan Buyung, Bantuan
Page 95 and 96:
setiap bangsa. Selama ini konsep go
Page 97 and 98:
Proses yang mengawali pembentukan p
Page 99 and 100:
penelitian yang komprehensif agar p
Page 101 and 102:
mengenai suatu masalah, sehingga be
Page 103 and 104:
yang efektif. Untuk itu harus ada s
Page 105 and 106:
Tentang Pembentukan Peraturan perun
Page 107 and 108:
secara historis telah tumbuh dan be
Page 109:
Naisbitt, John, Global Paradox: Sem
show all

1 LAPORAN AKHIR TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?